Program Terbaru: Pemprov DKI diminta susun pengelolaan sampah dari hulu ke hilir

Pemprov DKI Diminta Susun Strategi Pengelolaan Sampah yang Berkelanjutan

Sebuah lembaga kependudukan di Jakarta, Forum Warga Kota (FAKTA) Indonesia, mengusulkan Pemerintah Provinsi DKI untuk membuat rencana tindakan sistematis dalam mengelola sampah secara lebih terpadu. Usulan ini mencakup partisipasi masyarakat dan transparansi anggaran dalam setiap program. Menurut Ari Subagio Wibowo, ketua FAKTA, perlu adanya perubahan pola pikir dari sekadar mengejar proyek fisik menjadi upaya nyata untuk menjaga lingkungan.

Insiden Longsor TPST Bantargebang Jadi Bukti Sistem yang Tak Efektif

Bencana longsor yang terjadi di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang pada Maret 2026, menurut Ari, memperlihatkan kelemahan dalam struktur pengelolaan sampah DKI. “Kasus tersebut bukan hanya masalah teknis, tetapi juga mencerminkan kegagalan manajemen yang sudah terjadi lama,” jelasnya. Kondisi ini, lanjut Ari, memicu masalah baru, seperti kesulitan pengeluaran sampah dan risiko peningkatan tumpukan sampah di tempat umum.

“Longsornya TPST Bantargebang menjadi alarm keras bahwa sistem pengelolaan sampah kita masih bergantung pada model lama yang tidak ramah lingkungan,” tegas Ari.

Respons Pemprov DKI Belum Memadai

Setelah kejadian longsor, warga Jakarta mulai merasakan dampak langsung berupa keterbatasan akses ke TPST. Meski keluhan sudah disampaikan melalui lembaga masyarakat di tingkat kelurahan, Ari menyatakan respons pemerintah belum menyentuh akar masalah. “Kondisi ini tidak hanya mengganggu kenyamanan warga, tetapi juga memperparah kualitas lingkungan perkotaan,” tambahnya.

Kondisi Lapangan Semakin Rumit

Ari mengungkapkan bahwa masalah di lapangan semakin kompleks. Keterbatasan jumlah truk pengangkut dan pembatasan jarak tempuh per hari menyebabkan penumpukan gerobak sampah di beberapa titik. “Kondisi ini menghambat keberlanjutan lingkungan dan memperburuk pola pembuangan sampah sembarangan,” ujarnya.

“Kita harus mengubah fokus pembangunan dari proyek fisik menjadi solusi ekologis jangka panjang,” lanjut Ari.

FAKTA Indonesia Dorong Evaluasi dan Tindakan Konkret

Sebagai langkah perbaikan, FAKTA Indonesia mengingatkan Pemprov DKI untuk melakukan peninjauan menyeluruh terhadap kinerja Dinas Lingkungan Hidup. Selain itu, lembaga itu meminta peta jalan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir, dengan melibatkan warga secara aktif dan menjaga akuntabilitas dana dalam setiap program yang dijalankan.