Pembahasan Penting: PM Jepang dorong amandemen konstitusi dilakukan segera
PM Jepang Ajukan Perubahan Konstitusi Pasca-Perang Dunia II
Di tengah upaya untuk memperkuat keamanan nasional, Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mengumumkan keinginannya untuk merevisi Konstitusi Jepang yang telah berlaku sejak 1947. Dokumen tersebut, yang mengandung prinsip non-pasifis, secara hukum menghindari kemungkinan Jepang melakukan perang dan melarang penggunaan kekuatan militer dalam resolusi konflik internasional. Pada konvensi tahunan Partai Demokrat Liberal (LDP), Takaichi menekankan pentingnya perubahan konstitusi segera.
Langkah Konservatif Menuju Penyesuaian Sistem Militer
Takaichi, seorang pemimpin konservatif dengan visi keamanan jelas, menginginkan penambahan Pasukan Bela Diri dalam konstitusi. Ini akan menjadi revisi pertama sejak era pendudukan Amerika pasca-Perang Dunia II. “Waktunya telah tiba” untuk mereformasi konstitusi, ujarnya dalam pidato di Tokyo. Ia juga menegaskan rencana mengadakan konferensi pada tahun 2026 untuk mengajukan usulan amandemen.
“Pemilih akan mengawasi apakah kesepakatan koalisi benar-benar dijalankan,” kata Hirofumi Yoshimura, pemimpin Partai Inovasi Jepang.
Dalam rangkaian acara tahunan pertama sejak menjadi pemimpin LDP, partai tersebut menyetujui kebijakan kampanye 2026 yang bertujuan mengirimkan rancangan konstitusi ke parlemen. Komite penyusunan akan dibentuk di kedua kamar legislatif. Koalisi LDP dengan Partai Inovasi Jepang memanfaatkan kemenangan telak dalam pemilu Dewan Perwakilan Rakyat pada 8 Februari untuk mendorong perubahan konstitusi.
Konsensus di majelis bawah (Dewan Perwakilan Rakyat) memungkinkan pemerintah mengajukan revisi ke referendum nasional, karena mencapai lebih dari tiga perempat dari total 465 kursi. Namun, di majelis atas (Dewan Penasihat), dukungan masih kurang dari ambang dua pertiga. Meski beberapa partai oposisi bersedia mendukung reformasi, LDP tetap berada dalam posisi minoritas.
Konstitusi yang ditetapkan pasukan pendudukan Amerika Serikat ini belum mengalami perubahan sejak 1947. Tingginya ambang prosedural dan perbedaan pendapat publik menjadi hambatan utama. Dalam pidatonya, Takaichi juga menyebut perlunya revisi Undang-Undang Rumah Tangga Kekaisaran untuk memastikan keberlanjutan suksesi tahta.
Kebijakan ini mencakup usulan agar anggota keluarga kekaisaran bisa tetap berada dalam garis keturunan laki-laki, meski tidak lagi secara mutlak mengharuskan putra-putri meninggalkan keluarga setelah menikah dengan non-kekaisaran. Beberapa rencana terkait pengadopsian keturunan lama dari garis kekaisaran juga diusulkan untuk memulihkan status.
Di sisi lain, Partai Inovasi Jepang mendorong perubahan lebih radikal, termasuk pengizinan hak bela diri kolektif. Langkah ini berpotensi menimbulkan protes dari negara-negara tetangga Asia. Penambahan klausul darurat untuk meningkatkan kewenangan pemerintah dalam menghadapi bencana atau serangan bersenjata juga menjadi fokus utama.
Acara tersebut dihadiri tokoh seperti Hirofumi Yoshimura dan Yoshinobu Tsutsui, ketua Federasi Bisnis Jepang (Keidanren). Yoshimura menegaskan komitmennya mengimplementasikan kebijakan koalisi, termasuk penangguhan pajak konsumsi untuk produk pangan selama dua tahun.
Selain itu, rencana pengurangan jumlah kursi di majelis bawah sebesar 10 persen juga disebut sebagai bagian dari strategi pemerintah untuk mempercepat proses amandemen. Takaichi berharap usulan ini dapat memperkuat posisi Jepang dalam konteks keamanan global.