Main Agenda: Mendagri Tito Perkuat Peran BNPP untuk Percepatan Pembangunan dan Keamanan Perbatasan

Main Agenda: Tito Perkuat BNPP untuk Percepatan Pembangunan dan Keamanan Perbatasan

Tempatdonasi.com – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, yang juga menjadi Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI, menegaskan bahwa Main Agenda utama pemerintah saat ini adalah memperkuat peran BNPP dalam memastikan keamanan perbatasan dan percepatan pembangunan daerah terpencil. BNPP, yang telah berdiri sejak 2010, memiliki tugas utama untuk menyelesaikan sengketa batas negara serta mendorong pemerataan pembangunan di kawasan perbatasan. Tito menyampaikan bahwa kawasan perbatasan Indonesia tidak hanya menjadi garis defensi nasional, tetapi juga merupakan wajah kehadiran negara yang harus dikelola secara profesional dan terpadu. Dalam wawancara usai Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR RI, Senin, 29 Juni 2026, Tito menekankan bahwa Main Agenda ini adalah kunci untuk mencapai stabilitas politik, ekonomi, dan sosial di wilayah-wilayah perbatasan.

BNPP Sebagai Benteng Pertahanan Alami

Menurut Tito, Main Agenda penyelesaian sengketa perbatasan sangat penting karena masih ada beberapa isu yang belum terselesaikan, seperti dengan Malaysia dan Timor Leste. Ia menyebutkan, ada sengketa yang sudah selesai, namun masih banyak yang dalam proses pembicaraan. “Kita perlu memastikan bahwa perbatasan tidak hanya menjadi wilayah administratif, tetapi juga menjadi benteng pertahanan alami,” jelas Tito. Ia menambahkan, keberhasilan pengelolaan perbatasan akan memperkuat nasionalisme masyarakat setempat, karena mereka akan merasakan manfaat dari keberadaan infrastruktur yang memadai dan kebijakan yang tepat. Main Agenda ini juga bertujuan untuk mencegah infiltrasi pihak luar melalui pengelolaan yang terpadu.

Keterbatasan Infrastruktur dan Keterlibatan DPR

Tito menyoroti keterbatasan infrastruktur di kawasan perbatasan, khususnya di Papua dan Kalimantan, sebagai tantangan utama yang harus diatasi. Di Papua, misalnya, jalur dari Skouw hingga Merauke masih terputus, sehingga memperlambat patroli keamanan dan aktivitas ekonomi. “Main Agenda penguatan BNPP harus didukung oleh koordinasi yang lebih intensif antar lembaga,” kata Tito. Ia menyampaikan apresiasi kepada Komisi II DPR RI yang membentuk Panitia Kerja (Panja) khusus perbatasan dan melakukan kunjungan langsung ke titik strategis sejak Oktober tahun lalu. Dengan adanya Panja, Tito percaya bahwa Masalah-Masalah yang muncul di lapangan dapat diatasi secara kolaboratif dan lebih efektif.

Dalam menjalankan Main Agenda penguatan BNPP, Tito menekankan pentingnya kewenangan yang lebih kuat bagi lembaga tersebut agar dapat mengorkestrasi program pembangunan perbatasan secara optimal. “BNPP harus menjadi pusat koordinasi yang mampu menghubungkan berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah,” ujarnya. Ia juga menyoroti kebutuhan penambahan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang saat ini hanya 15 titik, sementara batas darat Indonesia dengan Papua Nugini mencapai hampir 800 kilometer. Dengan adanya PLBN tambahan, Main Agenda percepatan pembangunan akan lebih mudah diwujudkan, sekaligus memperkuat kontrol pemerintah di wilayah strategis.

Tito menegaskan bahwa keberhasilan Main Agenda BNPP akan memperlihatkan komitmen pemerintah dalam menghadapi tantangan sebagai negara kepulauan. “Indonesia memiliki batas darat dengan tiga negara dan perbatasan laut dengan sepuluh negara, sehingga pengawasan dan koordinasi lintas sektor sangat dibutuhkan,” lanjut Tito. Ia menyebutkan bahwa sebagai negara kepulauan, pengelolaan perbatasan menjadi lebih kompleks dibandingkan negara-negara besar dengan basis daratan. Dengan Main Agenda ini, Tito berharap kawasan perbatasan dapat berkembang menjadi wilayah yang aman, maju, dan sejahtera, serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Dalam wawancara tersebut, Tito juga menyampaikan dukungan penuh terhadap rencana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPR RI lintas komisi. “Pansus akan memungkinkan penanganan masalah perbatasan secara kolaboratif, melibatkan berbagai kementerian dan lembaga,” kata Tito. Ia menegaskan bahwa Main Agenda penguatan BNPP harus diiringi dengan sinergi yang lebih baik antara lembaga pemerintah pusat dan daerah. Tito berharap keberadaan Pansus akan mempercepat proses penyelesaian sengketa, serta mendorong pembangunan infrastruktur yang mencakup jalan, logistik, pendidikan, dan pasar di kawasan perbatasan.

Menurut Tito, Main Agenda ini merupakan langkah strategis untuk menjawab tantangan geopolitik dan ekonomi yang dihadapi Indonesia. Ia menekankan bahwa keberadaan BNPP tidak hanya menjadi pengawal keamanan, tetapi juga sebagai wadah inisiatif pembangunan yang terpadu. “Dengan Main Agenda yang kuat, kita dapat memastikan bahwa perbatasan bukan hanya menjadi titik pertemuan antar negara, tetapi juga jembatan pengembangan ekonomi dan pertumbuhan sosial,” pungkas Tito. Ia optimis bahwa kolaborasi antara BNPP, DPR, dan pemerintah daerah akan menghasilkan kawasan perbatasan yang menjadi beranda depan yang tangguh dan berkelanjutan.

“Kalau masyarakat perbatasan makmur dan sejahtera, nasionalisme akan tinggi dan tentu tidak mudah diinfiltrasi pihak lain,” ujarnya.