TII: 31 Wakil Menteri Masih Jadi Komisaris BUMN setelah Dilarang MK

Tempatdonasi.com – TRANSPARENCY International Indonesia (TII) mencatat sedikitnya 31 wakil menteri masih merangkap jabatan sebagai komisaris badan usaha milik negara (BUMN) hingga akhir Juni 2026. Padahal, Mahkamah Konstitusi (MK) telah melarang wakil menteri bertugas ganda di perusahaan pelat merah lewat Putusan MK Nomor 128/PUU-XXIII/2025.
Larangan itu diketok MK pada 28 Agustus 2026. Dalam putusan 128/PUU-XXIII/2025, MK memberikan grace period atau masa transisi dua tahun kepada pemerintah untuk menarik para wakil menteri dari BUMN. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang BUMN, yang disahkan pada Oktober 2025, juga mengadopsi ketentuan yang sama.
Meski terdapat periode transisi dua tahun, sejumlah pengamat menilai upaya pemerintah menyesuaikan diri dengan aturan baru belum tampak hingga saat ini. "BUMN masih mempertahankan komposisi komisaris berisi wakil menteri," kata peneliti TII, Ferdian Yazid, saat dihubungi Tempo pada Selasa, 30 Juni 2026.
Sebelum putusan MK, menurut Ferdian, ada 34 wakil menteri yang merangkap jabatan di berbagai perusahaan pelat merah. Kini, mendekati satu tahun setelah larangan diketok, TII mencatat jumlahnya hanya berkurang tiga. Pengurangan itu termasuk karena kasus dugaan korupsi yang menjerat pejabat.
Berikut daftar 31 wakil menteri yang masih menjabat sebagai komisaris BUMN atau anak perusahaan BUMN menurut Transparency International Indonesia:
1. SudaryonoWamen PertanianKomisaris Utama PT Pupuk Indonesia (Persero)
2. Giring GaneshaWamen KebudayaanKomisaris PT Garuda Maintenance Facility AeroAsia Tbk
3. Angga Raka PrabowoWamen Komunikasi dan DigitalKomisaris Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
4. Ossy DermawanWamen ATR/BPNKomisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
5. Fahri HamzahWamen Perumahan dan Kawasan PermukimanKomisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
6. Suahasil NazaraWamen KeuanganWakil Komisaris Utama / Komisaris PT PLN (Persero)
7. Helvy/Helvi Yuni MorazaWamen UMKMKomisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
8. Diana KusumastutiWamen Pekerjaan UmumKomisaris Utama PT Brantas Abipraya (Persero)
9. Yuliot TanjungWamen ESDMKomisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
10. Didit Herdiawan AshafWamen Kelautan dan PerikananKomisaris Utama PT Perikanan Indonesia
11. SuntanaWamen PerhubunganWakil Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
12. Dante Saksono HarbuwonoWamen KesehatanKomisaris PT Pertamina Bina Medika / IHC
13. Donny Ermawan TaufantoWamen PertahananKomisaris Utama PT Dahana
14. Christina AryaniWamen P2MI / Wakil Kepala BP2MIKomisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
15. Diaz F.M. HendropriyonoWamen Lingkungan HidupKomisaris Utama PT Telekomunikasi Seluler / Telkomsel
16. Ahmad Riza PatriaWamen Desa dan PDTKomisaris PT Telekomunikasi Seluler / Telkomsel
17. Dyah Roro Esti Widya PutriWamen PerdaganganKomisaris Utama PT Sarinah
18. Todotua PasaribuWamen Investasi dan Hilirisasi / BKPMWakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero)
19. Ratu Isyana Bagoes OkaWamen Kependudukan dan KBKomisaris PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk / Mitratel
20. Juri ArdiantoroWamen Sekretaris NegaraKomisaris Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk
21. Veronica TanWamen PPPAKomisaris PT Citilink Indonesia
22. Taufik HidayatWamen Pemuda dan OlahragaKomisaris PT PLN Energi Primer Indonesia
23. Arif Havas OegrosenoWamen Luar NegeriKomisaris PT Pertamina International Shipping
24. Stella ChristieWamen Pendidikan Tinggi, Sains, dan TeknologiKomisaris PT Pertamina Hulu Energi
25. Bambang Eko SuhariyantoWamen Sekretaris NegaraKomisaris PT PLN (Persero)
26. Faisol RizaWamen PerindustrianKomisaris Utama PT Pertamina Gas
27. Irene UmarWamen Ekonomi Kreatif / Wakil Kepala Badan Ekonomi KreatifKomisaris PT Pertamina Gas
28. Arrmanatha Christiawan NasirWamen Luar NegeriKomisaris PT PLN Indonesia Power
29. Edward Omar Sharif Hiariej / Eddy HiariejWamen HukumKomisaris PT Perusahaan Gas Negara Tbk / PGN
30. Todotua PasaribuWamen Investasi dan Hilirisasi / Wakil Kepala BKPMWakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero)
31. Nezar PatriaWamen Komdigi Komisaris Utama PT Indosat Tbk (9,63 persen saham dimiliki BUMN PT Perusahaan Pengelola Aset)
Menurut TII, sejumlah BUMN sebenarnya memiliki kesempatan menyesuaikan diri dengan putusan MK lewat rapat umum pemegang saham (RUPS). Namun RUPS yang telah berlangsung saat hingga saat ini belum dijadikan momentum untuk mengganti wakil menteri yang masih duduk sebagai komisaris.
Di PLN, misalnya, perusahaan tetap mempertahankan Bambang Eko Suhariyanto dan Suahasil Nazara sebagai komisaris dalam RUPS pada Kamis, 28 Juni 2026. Hal serupa terjadi di Telkom Indonesia. RUPS tahunan Telkom pada Senin, 8 Juni 2026, tidak mengubah posisi Angga Raka Prabowo sebagai komisaris utama.
Ferdian menilai hasil RUPSH ini menunjukkan pemerintah belum menindaklanjuti putusan MK. "Ini preseden buruk dan mengabaikan semangat putusan MK untuk segera mengurangi risiko konflik kepentingan," ucap dia.Tempo masih berupaya meminta tanggapan istana soal wakil menteri yang merangkap menjadi komisaris BUMN. 

Pilihan Editor: Prabowo Singgung Besarnya Gaji Direksi-Komisaris BUMN