Menkum Bertemu Dirjen WIPO Perkuat Pengembangan Ekosistem Kekayaan Intelektual
Menkum Bertemu Dirjen WIPO Perkuat Pengembangan Ekosistem Kekayaan Intelektual Meeting Results - Pada hari Senin, 6 Juli 2026, Menteri Hukum dan Hak Asasi

Menkum Bertemu Dirjen WIPO Perkuat Pengembangan Ekosistem Kekayaan Intelektual
Tempatdonasi.com – Pada hari Senin, 6 Juli 2026, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Supratman Andi Agtas, melakukan pertemuan bilateral dengan Direktur Jenderal World Intellectual Property Organization (WIPO), Daren Tang, di Markas Besar WIPO di Jenewa, Swiss. Pertemuan ini fokus pada upaya memperkuat kerja sama dalam membangun sistem kekayaan intelektual (KI) nasional, serta mendorong transformasi layanan terkait KI secara lebih cepat. Selain itu, pembahasan juga mencakup peran Indonesia dalam sistem KI global dan strategi untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan.
Komitmen dalam Penguatan Sistem KI
Dalam sesi pertemuan, Supratman menyampaikan apresiasi terhadap bantuan teknis yang diberikan WIPO selama ini. Ia menyoroti kontribusi organisasi tersebut dalam mendorong modernisasi sistem KI dan peningkatan kapasitas Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Menurutnya, dukungan WIPO sangat penting untuk menjaga keberlanjutan pengembangan KI di Indonesia.
“Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian WIPO terhadap berbagai program penguatan sistem KI di Indonesia. Dukungan teknis terhadap inisiatif kami, seperti program Pasti Ada Solusi, membantu memperkuat pelayanan publik yang lebih transparan dan akuntabel melalui reformasi birokrasi,” kata Supratman.
Ia juga menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat kerja sama strategis di berbagai bidang. Salah satu langkah penting yang diusulkan adalah persiapan diri Indonesia sebagai International Searching Authority (ISA), institusi yang akan memungkinkan negara tersebut berperan aktif dalam proses pencarian dan pemeriksaan hak kekayaan intelektual di tingkat internasional.
Langkah Strategis dalam Membangun Sistem KI Global
Supratman menjelaskan bahwa pemerintah sedang memperkuat infrastruktur administratif, hukum, dan operasional untuk mencapai syarat menjadi ISA. Selain itu, penyusunan Rancangan Undang-Undang Hak Cipta yang baru juga menjadi prioritas, dengan mengintegrasikan substansi dari Proposal Indonesia yang tengah diajukan di WIPO. Proposal ini menggarisbawahi pentingnya tata kelola royalti global yang adil, serta mengatasi tantangan yang dihadapi oleh karya jurnalistik dan dampak kecerdasan buatan terhadap kebijakan hak cipta.
Dalam konteks ini, Supratman menegaskan bahwa kerja sama dengan WIPO akan menjadi fondasi untuk menyelesaikan berbagai isu KI di tingkat nasional. Ia juga berharap organisasi internasional ini dapat memberikan lebih banyak peluang bagi sumber daya manusia (SDM) Indonesia untuk berkontribusi dalam lingkungan kerja WIPO, sekaligus memperkuat hubungan kelembagaan antara kedua pihak.
Peran WIPO dalam Mendukung Transformasi KI Indonesia
Daren Tang, Direktur Jenderal WIPO, menyatakan bahwa organisasinya akan terus berkomitmen dalam mendukung Indonesia menuju menjadi ISA. “Kami akan memberikan dukungan teknis, pelatihan, dan kapasitas SDM dalam proses ini,” tambah Daren. Ia menekankan bahwa WIPO siap menjadi mitra strategis dalam mengembangkan ekosistem KI di Indonesia, baik melalui pendampingan langsung maupun proyek kolaborasi yang akan diluncurkan tahun ini.
Daren mengungkapkan bahwa tiga proyek utama akan dijalankan di Indonesia. Pertama, proyek pengembangan program IP Enterprise bersama Japfa, perusahaan yang memiliki pengalaman luas dalam inovasi teknologi. Kedua, proyek pelestarian dan penguatan nilai ekonomi batik, yang dianggap sebagai warisan budaya yang memiliki potensi besar untuk menjadi simbol ekonomi kreatif. Ketiga, proyek kolaborasi dalam sektor animasi dengan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang bertujuan mengembangkan industri kreatif lokal melalui dukungan teknis dan sumber daya.
Peningkatan Kapasitas SDM sebagai Kunci Sukses
Salah satu prioritas kerja sama antara Indonesia dan WIPO adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Daren Tang menyatakan bahwa pihaknya akan memberikan peluang bagi pegawai DJKI yang memenuhi kualifikasi untuk bekerja di lingkungan WIPO. “Ini akan memberikan pengalaman langsung dalam administrasi KI internasional, serta memperkuat kompetensi SDM Indonesia dalam menghadapi tantangan global,” jelas Daren.
Menurutnya, kehadiran perwakilan Indonesia di WIPO akan meningkatkan sinergi antara dua lembaga, sekaligus menjadi bukti komitmen Indonesia untuk menjadi bagian dari sistem KI global. Dengan demikian, kerja sama ini diharapkan tidak hanya memperkuat kapasitas lokal tetapi juga menumbuhkan kepercayaan internasional terhadap kemampuan Indonesia dalam mengelola KI.
Langkah Nyata untuk Masa Depan KI Indonesia
Menyusul pertemuan tersebut, WIPO menegaskan bahwa mereka akan terus mendukung inisiatif Indonesia dalam meningkatkan ekosistem KI. Dukungan ini mencakup bantuan dalam proses menjadi ISA, serta peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan program kapasitas bangunan. Selain itu, proyek kolaborasi yang akan dijalankan tahun ini diharapkan memberikan dampak langsung dalam memperkuat pertumbuhan KI di Indonesia.
Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperjelas arah kerja sama kedua pihak. Supratman mengakui bahwa dukungan WIPO memainkan peran krusial dalam mengembangkan sistem KI yang lebih modern dan berdaya saing. “Kemitraan ini adalah langkah nyata untuk menyiapkan Indonesia menjadi negara yang lebih unggul dalam bidang KI,” pungkasnya.
Dengan rencana kolaborasi tersebut, Indonesia diharapkan dapat menyeimbangkan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan hak intelektual. Proyek batik, misalnya, tidak hanya memperkuat identitas budaya tetapi juga menunjukkan potensi ekonomi yang bisa dijaga melalui mekanisme KI yang tepat. Sementara itu, pengembangan animasi melalui kerja sama dengan Kementerian UMKM menunjukkan upaya untuk mendorong kreativitas masyarakat lokal dalam pasar global.
Sebagai akhir pertemuan, Daren Tang menyatakan bahwa WIPO akan terus membuka ruang bagi Indonesia untuk berkontribusi lebih besar. Dalam masa kepemimpinannya, ia berkomitmen untuk memastikan kehadiran perwakilan Indonesia yang kuat dalam lingkungan kerja WIPO, sebagai bagian dari upaya jangka panjang untuk mendorong kelembagaan dan inovasi KI di Indonesia.
