Menteri Bawa Keluarga ke AS, Akademikus Singgung Presiden

Akademikus Soroti Mentalitas Pejabat Usai Menteri Dody Bawa Keluarga ke Amerika Serikat

Tempatdonasi.com – Peristiwa Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo yang membawa serta anggota keluarganya dalam misi diplomatik ke luar negeri telah memicu beragam tanggapan. Salah satu suara kritis datang dari Achmad Nur Hidayat, seorang pakar kebijakan publik yang berafiliasi dengan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Ia menilai fenomena ini bukan sekadar masalah administratif, melainkan mencerminkan pola pikir para pejabat pemerintahan yang cenderung menganggap jabatan sebagai hak istimewa.

Perilaku Menteri sebagai Cermin Kepemimpinan

Menurut Achmad, masyarakat sering kali terlalu membiarkan elite politik memandang posisi publik sebagai pintu masuk menuju akses tambahan yang tidak seharusnya mereka miliki. Padahal, seharusnya terdapat pemisahan yang jelas antara kewajiban bernegara dan urusan domestik. Ia menekankan bahwa legitimasi sebuah negara tidak hanya diukur dari regulasi yang tertulis, tetapi juga dari bagaimana para pemegang mandat menjalankan tanggung jawabnya sehari-hari.

Dalam sistem presidensial, perilaku menteri adalah cermin kepemimpinan presiden, ucap Achmad pada Rabu, 8 Juli 2026.

Ia juga menyoroti bahwa kesadaran etika baru muncul setelah surat delegasi perjalanan dinas tersebut terekspos ke khalayak luas. Bagi akademikus ini, sikap semacam itu berbahaya karena menunjukkan minimnya radar moral di kalangan pejabat publik.

Jabatan publik seharusnya membuat seseorang lebih berhati-hati, bukan lebih leluasa, katanya.

Klarifikasi Administrasi dan Penggunaan Dana

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Apri Artoto, memberikan penjelasan resmi mengenai insiden ini. Ia menyatakan bahwa keberadaan nama-nama delegasi dalam dokumen tersebut semata-mata untuk keperluan administrasi visa. Surat yang bocor tersebut memuat daftar peserta yang akan menghadiri forum High-Level Meeting on The Midterm Review of The New Urban Agenda yang dijadwalkan berlangsung antara tanggal 13 hingga 19 Juli mendatang di New York. Apri menambahkan bahwa kehadiran istri dan anak Menteri PU, yaitu Irma Hermawati dan Aurelia Tsabitha Meidirama, dalam daftar delegasi merupakan arahan dari Kementerian Luar Negeri. Langkah ini diambil agar seluruh calon rombongan dapat terintegrasi dalam satu sistem data saat proses pengurusan visa dilakukan. Lebih lanjut, Apri menegaskan bahwa keberangkatan keluarga tersebut tidak menggunakan anggaran negara.

Tidak ada penggunaan dana APBN untuk pembiayaan keluarga atau kepentingan pribadi. Itu akan didanai secara pribadi, ucap Apri kepada awak media pada Selasa, 7 Juli 2026.

Fasilitas Negara Lebih dari Sekadar Uang Tunai

Achmad Nur Hidayat merespons klarifikasi tersebut dengan argumen bahwa klaim tidak menggunakan APBN hanyalah standar minimum. Ia menjelaskan bahwa fasilitas negara tidak selalu berbentuk uang tunai, melainkan mencakup berbagai bentuk dukungan seperti surat resmi, akses prioritas, layanan khusus, hubungan diplomatik, protokol, hingga reputasi jabatan. Semua fasilitas yang melekat pada pejabat negara pada dasarnya merupakan sumber daya publik yang tidak tersedia bagi warga sipil biasa. Terlebih lagi, Kementerian PU memiliki mandat besar dalam pembangunan infrastruktur dasar dengan pagu anggaran mencapai Rp 118,5 triliun untuk tahun ini. Achmad menekankan bahwa anggaran tersebut seharusnya dioptimalkan untuk kepentingan rakyat, mulai dari pembangunan jalan, bendungan, sanitasi, irigasi, hingga infrastruktur publik lainnya.

Saat banyak warga masih melewati jalan rusak, banjir berulang, jembatan rapuh, dan akses air bersih belum layak, perjalanan dinas ke luar negeri harus dijelaskan dengan standar akuntabilitas tinggi, katanya.

Rekomendasi untuk Pengawasan yang Lebih Ketat

Akademikus ini juga mengingatkan bahwa setiap lawatan luar negeri pejabat negara seharusnya menghasilkan manfaat yang dapat dilacak. Ia meminta Presiden Prabowo Subianto untuk tidak meremehkan fenomena mentalitas anak buahnya di dalam kabinet.

Pendampingan keluarga dalam perjalanan pejabat harus dibatasi ketat, memiliki dasar tertulis, dan tidak boleh menimbulkan kesan bahwa keluarga menjadi bagian dari delegasi resmi, ujarnya.

Achmad menegaskan bahwa pengawasan yang ketat diperlukan untuk mengembalikan batas-batas yang mulai kabur antara tugas negara dan kepentingan pribadi. Pemerintahan yang baik seharusnya bergerak berdasarkan prinsip kepatutan, keterbukaan, sensitivitas, dan tanggung jawab.

Negara tidak boleh dikelola dengan mentalitas asal tidak terbukti melanggar, kata Achmad.