Cerita Prabowo Tentang BUMN Pernah Mau Dijual ke Asing
Penjualan BUMN ke Asing yang Dibatalkan New Policy - Presiden Prabowo Subianto mengungkap adanya sejumlah Badan Usaha Milik Negara yang pada awalnya akan
Prabowo Ungkap Rencana Penjualan BUMN ke Asing yang Dibatalkan
Tempatdonasi.com – Presiden Prabowo Subianto mengungkap adanya sejumlah Badan Usaha Milik Negara yang pada awalnya akan dialihkan kepemilikannya kepada investor asing. Namun, langkah strategis tersebut akhirnya tidak terlaksana setelah beliau memberikan perintah tegas untuk menghentikan proses penjualan tersebut. Pengakuan penting ini disampaikan langsung oleh kepala negara dalam pidatonya yang bersejarah. Melalui New Policy ini, pemerintah menunjukkan komitmen kuat untuk menjaga kedaulatan ekonomi nasional dari dominasi asing.
Peresmian Bendungan di NTB sebagai Momentum Pengumuman
Informasi krusial ini disampaikan oleh Prabowo Subianto saat beliau menghadiri dan meresmikan lima bendungan yang berlokasi di provinsi Nusa Tenggara Barat. Acara peresmian tersebut berlangsung pada hari Jumat, tanggal 10 Juli tahun 2026. Dalam kesempatan tersebut, presiden menjelaskan bahwa terdapat banyak perusahaan negara yang seolah-olah telah siap untuk dijual kepada pihak asing. Pengumuman ini menjadi bagian dari New Policy yang lebih luas untuk memperkuat sektor publik.
“Banyak sekali perusahaan yang seolah-olah tadinya mau dijual ke asing. Saya larang,” kata Prabowo, yang dikutip dari siaran resmi Sekretariat Presiden.
Perintah pelarangan tersebut menunjukkan ketegasan pemerintahan dalam menjaga aset-aset strategis bangsa agar tetap berada di tangan negara. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa perusahaan-perusahaan vital tidak lepas dari kendali pemerintah Indonesia. New Policy ini juga mencakup berbagai aspek reformasi struktural yang akan diterapkan secara bertahap.
Daftar BUMN Strategis yang Terancam Dijual
Menurut penjelasan presiden, beberapa BUMN yang sempat masuk dalam daftar rencana penjualan kepada pihak asing merupakan perusahaan-perusahaan yang memiliki peran sangat strategis bagi perekonomian nasional. Di antara perusahaan tersebut adalah PT PAL Indonesia yang bergerak di bidang industri pertahanan dan perkapalan, PT Pindad yang merupakan produsen senjata dan kendaraan tempur, PT Dirgantara Indonesia yang berfokus pada industri penerbangan, serta PT Garuda Indonesia sebagai maskapai penerbangan nasional. Semua perusahaan ini menjadi fokus utama New Policy yang sedang dijalankan.
Prabowo mengungkapkan bahwa beliau merasa cukup terkejut ketika mengetahui bahwa sejumlah BUMN penting tersebut hendak dijual kepada investor asing. Kejutan ini terjadi pada awal periode kepemimpinannya sebagai presiden, tepatnya pada tahun 2024. Ketidaknyamanan tersebut mendorong beliau untuk segera mengambil tindakan preventif. Melalui New Policy, pemerintah ingin memastikan bahwa aset-aset strategis tetap menjadi milik rakyat Indonesia.
Revitalisasi Perusahaan Strategis Nasional
Ketua Umum Partai Gerindra ini menegaskan komitmennya untuk membangkitkan kembali perusahaan-perusahaan strategis tersebut agar dapat berkontribusi lebih maksimal. Beliau memberikan contoh konkret mengenai kemajuan PT PAL Indonesia yang saat ini sudah mampu memproduksi kapal-kapal perang dengan kualitas tinggi. Selain itu, perusahaan tersebut juga telah berhasil membangun kapal selam untuk kebutuhan pertahanan negara. New Policy ini memberikan ruang bagi pengembangan industri dalam negeri.
“PT PAL sekarang sudah bisa bikin kapal-kapal perang yang hebat, sudah bisa bikin kapal selam. PT PAL akan bikin kapal-kapal canggih,” ujar Prabowo.
Pernyataan ini menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan BUMN memiliki potensi besar untuk berkembang jika diberikan dukungan dan perhatian yang tepat dari pemerintah. Dengan New Policy yang tepat, sektor publik diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi nasional yang lebih kuat dan mandiri.
Reformasi Struktur BUMN Menuju Efisiensi
Prabowo menjelaskan bahwa saat ini terdapat lebih dari seribu BUMN yang beroperasi di Indonesia. Angka tersebut mencakup perusahaan induk, anak perusahaan, hingga cicit perusahaan yang semuanya berada dalam naungan negara. Namun, tidak semua perusahaan tersebut berjalan dengan efisien. Sebagian besar BUMN justru terus mengalami kerugian dan membutuhkan penyesuaian struktural. New Policy ini bertujuan untuk menciptakan efisiensi maksimal dalam pengelolaan aset negara.
Oleh karena itu, presiden merencanakan langkah agresif untuk menutup sejumlah BUMN yang dinilai tidak efisien. Target yang ditetapkan adalah mengurangi jumlah BUMN hingga mencapai sekitar 250 perusahaan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja keseluruhan sektor BUMN di Indonesia. Melalui New Policy, pemerintah ingin memastikan bahwa setiap BUMN berkontribusi optimal bagi pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
Pilihan Editor: Seperti Apa Kinerja BUMN Setahun di Bawah Danantara
