Bahlil soal Pengolahan Gas Blok Andaman: Kita Cari Win-win

Main Agenda: Evaluasi Skema Pengolahan Gas Blok Andaman oleh Pemerintah

Tempatdonasi.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa pemerintah pusat masih dalam tahap evaluasi komprehensif mengenai skema pengolahan gas di Blok Andaman. Keputusan akhir belum dapat diambil karena masih dilakukan analisis mendalam terkait aspek ekonomi, khususnya perhitungan untung rugi yang cermat. Sebelumnya, Pemerintah Daerah Aceh melalui Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe telah mengusulkan agar proses pengolahan gas dilaksanakan secara onshore atau di darat. Main Agenda ini menjadi topik penting dalam diskusi kebijakan energi nasional.

Menurut Bahlil, keputusan tersebut belum dapat diambil karena masih berlangsung proses pembahasan intensif. Fokus utama saat ini adalah menemukan solusi yang memberikan keuntungan bagi semua pihak terkait permintaan dari Aceh. Menteri tidak dapat langsung menyetujui suatu opsi jika biayanya dinilai terlalu tinggi. Pernyataan ini disampaikan oleh Bahlil Lahadalia di Banda Aceh pada hari Sabtu, tanggal 11 Juli 2026, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara. Main Agenda pembahasan ini mencakup berbagai pertimbangan strategis.

Main Agenda: Konteks Ekonomi dalam Pengambilan Keputusan

Bahlil menyampaikan hal tersebut kepada wartawan dalam konferensi pers setelah upacara pelantikan pengurus DPD I Partai Golkar Aceh di Banda Aceh. Ia menegaskan bahwa pengelolaan gas ini pada dasarnya merupakan kegiatan bisnis. Oleh karena itu, jika perhitungan ekonominya dianggap memadai, maka permintaan dari Daerah Aceh agar pengolahan gas dilakukan di KEK Arun dapat dipertimbangkan lebih lanjut. Main Agenda ini menekankan prinsip win-win solution.

Sebaliknya, jika dalam perhitungan ekonominya terasa berat, pengolahan gas dengan skema onshore mungkin sulit untuk dipaksakan. Tidak ada bisnis yang akan berakhir dengan kerugian. Semua pihak harus mendapatkan keuntungan, termasuk rakyat Aceh dalam konteks pendapatan, serta para investor. Pemerintah juga dapat melakukan pembagian pendapatan tersebut secara adil. Main Agenda ini memastikan keberlanjutan ekonomi jangka panjang.

Main Agenda: Temuan Gas dan Permintaan Aceh

Sebelumnya telah diberitakan bahwa Mubadala Energy telah menemukan cadangan gas di lepas pantai Blok Andaman. Pada tahap awal, produksi Mubadala Energy ditargetkan mencapai 300 MMSCFD atau juta standar kaki kubik per hari. Terkait dengan temuan gas ini, Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem telah menyurati Presiden Prabowo Subianto dan Menteri ESDM mengenai pengelolaan temuan minyak dan gas di Lapangan Tangkulo South Andaman oleh Mubadala Energy. Main Agenda ini menjadi prioritas nasional.

Permintaan pemerintah daerah Aceh adalah pengelolaan gas tersebut dilakukan dengan skema onshore receiving facility di darat yaitu KEK Arun Lhokseumawe. Artinya, pengelolaan tidak dilakukan melalui skema FPSO atau pengolahan di laut lepas. Pemda Aceh juga meminta pengalokasian gas Mubadala tersebut bisa dipakai untuk industri di Aceh. Selain itu, pemerintah daerah juga meminta adanya penundaan sementara Plan of Development atau dokumen perencanaannya. Main Agenda ini mencakup aspek infrastruktur.

Main Agenda: Tantangan Infrastruktur dan Harga Gas

Bahlil menjelaskan bahwa temuan gas oleh Mubadala tersebut berada di atas 12 mil laut. Bila dibangun pipa gas, maka dibutuhkan biaya yang cukup tinggi. Dengan begitu, harga gas bisa melonjak sampai US$ 10 per MMBTU dan tidak kompetitif. Jika pipa dibangun, biaya memang tinggi dan tidak akan menghasilkan harga jual gas yang kompetitif, bisa sampai di atas US$ 10 per MMBTU. Main Agenda ini menyoroti tantangan teknis.

Target produksi gas Mubadala pada tahap awal ini direncanakan sekitar 300 MMSCFD. Sebagian dari rencana produksi tersebut akan didistribusikan untuk PLN dan kepada industri di Aceh yaitu Pupuk Iskandar Muda. Pupuk Iskandar Muda sekarang bahan bakunya sebagian kita pakai LNG yang diambil dari Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Sebagian dari gas Blok Andaman ini akan kita dorong untuk dimanfaatkan. Main Agenda ini memastikan pasokan energi terdistribusi merata.

Lebih jauh, Bahlil menyatakan bahwa pemegang konsesi blok Andaman adalah Mubadala Energy. Maka dari itu, pemerintah harus menjamin tentang bagaimana keberlanjutan dan juga dampaknya terhadap kesejahteraan rakyat Aceh. Itu yang paling penting dan ada bagi hasilnya juga. Main Agenda ini menjadi fondasi kebijakan energi masa depan.

“Karena nggak ada bisnis yang akan ujungnya rugi. Harus semuanya untung, ya. Untung bagi rakyat Aceh dalam konteks untuk pendapatannya, untung bagi investor. Dan kita bisa melakukan sharing terhadap pendapatan itu, ya,” ujar Bahlil.

“Kalau kita bangun pipanya, itu cost-nya memang tinggi. Dan itu tidak akan menghasilkan harga jual gas yang kompetitif. Itu bisa sampai dengan di atas US$ 10 per MMBTU,” ujarnya.