Satgas PRR Segera Pulihkan Tambak, Penopang Ekonomi Warga Bireuen

New Policy: Satgas PRR Segera Pulihkan Tambak Bireuen

Tempatdonasi.com – Kabupaten Bireuen menempati kedudukan yang sangat menguntungkan di sepanjang pesisir utara Provinsi Aceh. Garis pantainya yang menghadap langsung ke Selat Malaka, yang dikenal sebagai salah satu jalur pelayaran paling ramai di seluruh dunia, memberikan keunggulan geografis tersendiri. Posisi strategis ini secara alami menjadikan aktivitas kelautan dan perikanan sebagai tulang punggung utama bagi kehidupan ekonomi warga setempat. Melalui new policy yang digulirkan, pemerintah pusat memberikan perhatian khusus terhadap pemulihan sektor perikanan di wilayah ini.

Sebagai wilayah yang sangat bergantung pada sektor perikanan, kelangsungan operasi tambak menjadi elemen krusial dalam mempertahankan stabilitas ekonomi masyarakat Bireuen. Potensi besar ini menarik perhatian Tim I Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Satgas PRR) Sumatera. Tim yang dipimpin oleh Laksamana Pertama TNI Nouldy Tangka ini melakukan kunjungan monitoring dan evaluasi ke Kabupaten Bireuen pada hari Kamis, tanggal 9 Juli 2026. Kunjungan ini merupakan bagian dari implementasi new policy yang bertujuan mempercepat pemulihan infrastruktur perikanan.

Temuan Lapangan dan Kebutuhan Mendesak

Dalam kunjungan tersebut, tim tidak hanya meninjau infrastruktur jalan, lahan pertanian sawah, maupun bendungan, tetapi juga secara khusus memeriksa kondisi tambak milik masyarakat di Desa Alue Kuta, Kecamatan Jangka. Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa sejumlah tanggul tambak mengalami kerusakan, saluran air terganggu fungsinya, serta area budidaya masih memerlukan proses pembersihan sebelum bisa kembali dimanfaatkan secara maksimal.

Salah satu kebutuhan mendesak yang ditemukan ialah dukungan alat berat berupa ekskavator untuk memperbaiki tanggul, saluran air, serta membersihkan area tambak yang terdampak,

menjelaskan Nouldy Tangka mengenai temuan di lapangan. Berdasarkan new policy yang berlaku, pengadaan alat berat ini menjadi prioritas utama untuk memastikan rehabilitasi berjalan sesuai jadwal.

Oleh karena itu, Satgas PRR mendorong percepatan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Bireuen, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, BPBD, serta kementerian terkait agar rehabilitasi tambak dapat segera berjalan dan masyarakat kembali menjalankan aktivitas budidaya. Koordinasi multipihak ini menjadi kunci keberhasilan implementasi new policy di tingkat daerah.

Kontribusi Sektor Perikanan terhadap Ekonomi Bireuen

Perhatian terhadap sektor perikanan tersebut sejalan dengan besarnya kontribusi sektor kelautan terhadap perekonomian Kabupaten Bireuen. Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Bireuen, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi kontributor terbesar terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) daerah, dengan porsi sekitar sepertiga dari total perekonomian kabupaten. Angka ini menunjukkan betapa pentingnya rehabilitasi tambak sebagai bagian dari new policy pemulihan ekonomi pesisir.

Sementara itu, data harian Satgas PRR per 12 Juli 2026 menunjukkan Aceh merupakan wilayah dengan dampak terluas pada sektor perikanan budidaya. Luas tambak terdampak mencapai 30.417,17 hektare, atau sekitar 97 persen dari total 31.248,34 hektare tambak terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Angka ini menjadi dasar perhitungan alokasi anggaran dalam kerangka new policy yang ditetapkan pemerintah pusat.

Selain itu, terdapat 1.953 unit keramba terdampak di Aceh dari total 2.053 unit di tiga provinsi tersebut. Pendataan berbasis by name by address (BNBA) juga telah memverifikasi 14.051 pembudidaya di Aceh dari total 16.023 pembudidaya yang terdampak. Pendataan komprehensif ini memungkinkan pemerintah menargetkan bantuan secara lebih akurat sesuai new policy yang berlaku.

Seluruh 16 kabupaten/kota terdampak di Aceh juga telah menyampaikan data BNBA kepada pemerintah pusat. Data tersebut menjadi dasar dalam penyusunan program rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perikanan, termasuk dukungan pembiayaan melalui Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Kementerian Kelautan dan Perikanan. Mekanisme pendanaan ini merupakan salah satu pilar utama new policy pemulihan sektor perikanan nasional.

Karena itu, percepatan rehabilitasi tambak merupakan bagian penting dari upaya pemulihan pascabencana. Selain memperbaiki infrastruktur budidaya, langkah tersebut diharapkan mampu mengembalikan produktivitas sektor perikanan sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat pesisir,

tulis Nouldy Tangka dalam laporannya kepada Kasatgas PRR Tito Karnavian. (*)