Key Strategy: Ekonom paparkan strategi Program MBG dan ketahanan fiskal beriringan

Ekonom Paparkan Strategi Program MBG dan Ketahanan Fiskal Beriringan

Key Strategy – Di Jakarta, ekonom dari Center for Strategic and International Studies (CSIS), Riandy Laksono, menyoroti peran strategis Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, program ini memiliki peluang besar untuk menjadi pendorong ekonomi rakyat, asalkan didukung oleh tata kelola yang fleksibel dan terukur. Progres implementasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG, lanjutnya, telah mencapai 90 persen dari target 30.000 unit, dengan 27.000 dapur siap beroperasi. Angka ini, kata Riandy, menjadi petunjuk kuat bahwa MBG mampu menciptakan peluang kerja bagi sejumlah besar tenaga kerja. “Program ini sangat menarik dalam mendukung sektor pertanian dan perdagangan di pasar-pasar tradisional. Ini adalah penggerak fiskal yang langsung berdampak pada ekonomi masyarakat kecil,” tutur dia dalam pernyataannya, Sabtu, di Jakarta.

“Agar anggaran tetap sehat dan risiko rating kredit Indonesia terjaga, pemerintah dapat memilih pendekatan yang lebih bijak dengan mengatur frekuensi pemberian makan, misalnya dari 6 hari menjadi 3 atau 4 hari seminggu,” ujarnya.

Menurut Riandy, penyesuaian frekuensi distribusi makanan adalah solusi cerdas untuk menjaga kredibilitas anggaran tanpa mengorbankan cakupan wilayah atau mengurangi manfaat bagi kelompok yang paling membutuhkan. Ia menekankan bahwa pengurangan jumlah unit MBG bukanlah jalan keluar yang ideal, karena akan mengurangi dampak sosialnya. “MBG perlu dikelola dengan manajemen yang tepat agar mampu menjadi bagian dari ekosistem pertumbuhan ekonomi yang lebih luas,” tambahnya.

Di sisi lain, Edwin Putra Kadege, Kepala SPPG di Kadiwano, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur (NTT), mengungkapkan bahwa MBG tidak hanya meningkatkan kesejahteraan siswa tetapi juga membangkitkan kehidupan ekonomi lokal. Dapur MBG yang dikelolanya, kata Edwin, saat ini melayani sekitar 2.000 penerima manfaat di 15 sekolah, mulai dari tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. “Kebutuhan bahan baku menjadi sangat tinggi, dan ini bisa dipenuhi melalui kerja sama dengan petani lokal. Kami membutuhkan ratusan kilogram sayuran seperti wortel, kacang-kacangan, dan sawi setiap minggu,” jelasnya.

Edwin menambahkan bahwa MBG juga menjadi wadah untuk memperkuat UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) di sekitar lokasi dapur. Dengan adanya program ini, masyarakat sekitar, terutama ibu-ibu rumah tangga, memiliki akses baru untuk menjual produk pertaniannya. “Dapur MBG menghidupkan rantai ekonomi lokal dan menumbuhkan kemandirian petani, karena mereka bisa mendapatkan pasaran yang lebih stabil,” katanya. Selain itu, ia menyebut bahwa manfaat dari MBG akan terasa lebih nyata di masa depan, terutama dalam meningkatkan kualitas hidup generasi penerus.

“Kebutuhan akan bahan baku menjadi besar. Dan ini bisa dipenuhi melalui kerja sama dengan petani lokal. Kami membutuhkan puluhan bahkan ratusan kilogram sayur-sayuran seperti kacang-kacangan, wortel, atau sawi,” katanya.

Riandy juga menyoroti pentingnya menjaga kualitas nutrisi sebagai investasi jangka panjang untuk SDM (sumber daya manusia). Menurutnya, pemerintah harus memperketat mekanisme pengawasan di lapangan agar setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar berkontribusi pada peningkatan gizi masyarakat. “Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dapur menjadi kunci keberhasilan MBG di masa mendatang,” ujarnya.

Di sisi kebijakan, Riandy menekankan bahwa MBG harus dikelola dengan keseimbangan antara efisiensi anggaran dan kualitas layanan. Ia mengingatkan bahwa pengaturan frekuensi pemberian makanan bukanlah hal yang menurunkan manfaat sosial, justru memperkuat ketahanan fiskal nasional. “Dengan pendekatan ini, pemerintah bisa memastikan anggaran tetap sehat tanpa mengorbankan keberlanjutan program,” katanya.

Meski demikian, Riandy mengingatkan bahwa MBG tidak bisa menjadi satu-satunya faktor untuk menggerakkan perekonomian secara keseluruhan. Ia menyebut bahwa perlu ada sektor-sektor lain yang diresponsif, seperti manufaktur atau jasa, agar roda perekonomian bisa berputar hingga 8 persen. “Kita tidak boleh mengandalkan satu program saja. MBG adalah langkah awal, tetapi masih membutuhkan dukungan dari sektor-sektor lain agar dampak ekonominya lebih luas,” jelasnya.

Dalam konteks ekonomi, MBG memiliki potensi untuk mendorong pertumbuhan sektor pertanian, karena meningkatkan permintaan terhadap produk pertanian lokal. Namun, keberhasilan program ini juga bergantung pada kemampuan pemerintah dalam mengatur alokasi anggaran secara strategis. “Jika frekuensi pemberian makan ditingkatkan, mungkin akan membebani anggaran. Tapi jika diatur secara proporsional, MBG bisa menjadi salah satu komponen utama dalam kebijakan perekonomian,” ujarnya.

Edwin menambahkan bahwa MBG bukan hanya menguntungkan siswa, tetapi juga menginspirasi petani lokal untuk berinovasi dalam produksi bahan pangan. Ia mencontohkan bahwa keberadaan dapur ini mendorong petani untuk menawarkan produk dengan kualitas tinggi, sehingga meningkatkan daya saing mereka di pasar. “Selain itu, program ini juga memberi peluang bagi UMKM untuk berkiprah dalam distribusi makanan, sehingga menciptakan ekosistem usaha yang lebih kuat,” kata Edwin.

Dalam pandangan ekonom lain, MBG perlu diimbangi dengan kebijakan pendidikan dan pelatihan yang lebih intensif. Jika tenaga kerja di dapur MBG tidak memiliki keterampilan memadai, maka efisiensi anggaran mungkin tidak tercapai secara maksimal. “Dapur MBG harus menjadi sarana pembelajaran bagi masyarakat, baik dalam teknik penyimpanan bahan pangan maupun dalam manajemen keuangan,” ujarnya.

Edwin menyoroti bahwa MBG bisa menjadi cerminan kesejahteraan nasional, karena melibatkan seluruh elemen masyarakat, dari petani hingga konsumen. “SPPG menjadi jembatan antara sektor produksi dan konsumsi. Selama ini, masyarakat hanya berperan sebagai konsumen, tetapi kini mereka juga menjadi mitra dalam kegiatan ekonomi,” jelasnya.

Kedua pihak sepakat bahwa MBG harus dijalankan secara berkelanjutan dengan memperhatikan aspek kualitas, efisiensi, dan keadilan. “Selama ini, banyak program bantuan yang hanya memberikan manfaat sementara, tetapi MBG memiliki potensi untuk menjadi infrastruktur permanen dalam mendukung perekonomian masyarakat,” pungkas Edwin.

Secara keseluruhan, MBG dianggap sebagai salah satu inisiatif yang kritis dalam membangun ketahanan fiskal dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan pengelolaan yang tepat, program ini mampu menciptakan interaksi ekonomi yang lebih luas, sekaligus menjadi acuan untuk kebijakan pembangunan berkelanjutan. “MBG adalah peluang untuk memperkuat ekonomi rakyat, asalkan semua pihak bekerja sama dan