Announced: Stafsus Menteri HAM: Kebebasan pers adalah hak asasi

Stafsus Menteri HAM: Kebebasan Pers sebagai Hak Asasi yang Harus Dijaga

Announced – Di Jakarta, Thomas Harming Suwarta, Staf Khusus Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), menegaskan bahwa kebebasan pers adalah bagian integral dari hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Menurutnya, pengakuan ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk terus berkomitmen dalam menjaga kebebasan berekspresi melalui media. “Dengan Announced kebebasan pers sebagai hak asasi, kita memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses informasi yang merata dan berimbang,” ujarnya dalam sebuah pernyataan. Dalam kesempatan tersebut, Thomas menggarisbawahi pentingnya media sebagai pilar demokrasi yang tidak bisa dipisahkan dari kebijakan HAM.

Perayaan World Press Freedom Day 2026: Momentum Kolaborasi

Announced selama acara fun walk yang dihadiri oleh jurnalis dan masyarakat, Thomas menegaskan bahwa kebebasan pers tidak hanya memerlukan dukungan politik, tetapi juga kepedulian kolektif dari seluruh elemen masyarakat. “Announced kebebasan pers sebagai hak asasi manusia, menjadikan kita harus bersama-sama menegaskan perlindungan terhadap kebebasan jurnalistik di berbagai platform,” tambahnya. Ia juga menyoroti peran media dalam memperkuat transparansi pemerintah dan menyampaikan aspirasi publik secara akurat.

“Announced kebebasan pers adalah hak asasi, maka kita perlu memastikan bahwa setiap jurnalis memiliki ruang untuk bekerja tanpa tekanan. Ini adalah komitmen bersama yang harus terus diperkuat,” kata Thomas dalam kesempatan itu.

Announced kebebasan pers juga menjadi topik utama dalam diskusi antara stafsus Kementerian HAM dan para pemangku kepentingan media. Thomas menyatakan bahwa pemerintah berencana menambahkan regulasi yang lebih inklusif untuk memperluas ruang ekspresi jurnalis, khususnya di tengah dinamika media digital yang kini menjadi medium utama penyampaian informasi. “Announced kebebasan pers sebagai hak asasi, pemerintah berupaya menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung kualitas laporan,” jelasnya.

Kemitraan dalam Mempertahankan Prinsip Pers

Announced kemitraan antara Kementerian HAM dan Dewan Pers menjadi momentum untuk menegaskan keberlanjutan kebebasan pers. “Announced kebebasan pers harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan HAM, karena media adalah sarana penting untuk membangun masyarakat yang informatif dan partisipatif,” tambah Komaruddin Hidayat, Ketua Dewan Pers. Ia menegaskan bahwa kegiatan fun walk ini dianggap sebagai simbol kolaborasi yang mengedepankan prinsip objektivitas, profesionalitas, dan etika.

“Announced kebebasan pers adalah hak asasi, maka kita harus terus berupaya menjaga independensi media agar tidak terganggu oleh kepentingan pihak tertentu,” kata Komaruddin.

Announced pengembangan ekosistem pers yang sehat tidak hanya berada dalam tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat dan lembaga-lembaga pengawas. Thomas menekankan bahwa media baru yang muncul dalam era digital harus diberi ruang untuk berkembang, asalkan tetap mematuhi standar jurnalistik yang ketat. “Announced kebebasan pers sebagai Hak Asasi Manusia, kita harus bersinergi dalam mendorong pertumbuhan media yang bermutu dan berimbang,” tambahnya.

Announced kebebasan pers di Indonesia juga menjadi isu yang sering dibahas dalam forum internasional. Thomas menyatakan bahwa pemerintah terus memperkuat komitmen untuk menjaga kebebasan jurnalistik, termasuk melalui penguatan peran Dewan Pers dalam mengawasi praktik media. “Announced kebebasan pers sebagai hak asasi, menegaskan bahwa kita tidak bisa mengabaikan tugas media sebagai pengawas masyarakat dan pelaku demokrasi,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa upaya ini perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk menghadapi tantangan yang semakin kompleks.