Fakta-fakta Kabinet Bayangan Bentukan Masyarakat Sipil

Tempatdonasi.com – “`html

Kabinet Bayangan: Platform Pengawasan Sipil untuk Pemerintahan Prabowo

Koalisi organisasi masyarakat sipil telah resmi mendirikan Kabinet Bayangan sebagai bentuk alternatif terhadap Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Kabinet ini terdiri dari para aktivis, akademisi, dan pakar di berbagai bidang yang bertugas menyusun kebijakan alternatif serta melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan saat ini.

Ketua Panitia Seleksi, Feri Amsari, menjelaskan bahwa pembentukan Kabinet Bayangan didorong oleh melemahnya mekanisme check and balances terhadap eksekutif. Meskipun demikian, ia menekankan bahwa tujuan utama bukanlah mengambil alih kekuasaan, melainkan menciptakan ruang pengawasan yang konstruktif.

“Kabinet Bayangan adalah platform pengawasan dan penyusun alternatif kebijakan berbasis bukti, bekerja pro bono, dan bersifat nonpartisan,” ujar dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas tersebut dalam keterangan tertulis yang dirilis pada Jumat, 17 Juli 2026.

Proses Seleksi dan Struktur Kabinet

Kabinet Bayangan mengadopsi pendekatan kabinet zaken, di mana para anggotanya dipilih berdasarkan kompetensi dan keahlian spesifik, bukan karena representasi partai politik. Dari total 121 pendaftar yang mendaftar serta 102 nama yang diusulkan melalui jaringan masyarakat sipil, panel seleksi akhirnya menetapkan 15 menteri yang akan menjadi counterpart dari para menteri dalam Kabinet Merah Putih.

Sistem kerja yang diterapkan memastikan setiap menteri bayangan memiliki peran langsung sebagai mitra atau lawan bicara bagi menteri yang bersangkutan dalam kabinet resmi. Hal ini memungkinkan kajian kebijakan yang lebih mendalam dan spesifik sesuai dengan bidang masing-masing, bukan sekadar memberikan kritik umum tanpa substansi.

Feri menambahkan bahwa seluruh respons para menteri mengacu pada satu kerangka keberpihakan kepada rakyat. Kerangka tunggal ini menjadi rujukan bersama ketika menteri bayangan maupun sekretariat merespons berbagai isu yang muncul, sehingga publik dapat mengenali garis sikap kabinet bayangan meskipun disampaikan oleh menteri yang berbeda-beda.

Model Pendanaan Mandiri

Kabinet Bayangan tidak didukung oleh kekuatan politik mana pun. Pendanaan operasional saat ini sepenuhnya berasal dari urunan internal para anggotanya. Ke depan, mereka juga berencana membuka penggalangan dana publik melalui platform crowdfunding untuk memastikan transparansi dan partisipasi masyarakat.

“Pendanaan operasional saat ini berasal dari urunan internal, tanpa dana asing maupun korporasi,” tegas Feri mengenai komitmen independensi finansial kabinet ini.

Kritik terhadap Pengelolaan Anggaran Negara

Menteri Keuangan dan Tata Kelola Anggaran Kabinet Bayangan, Bhima Yudhistira Adhinegara, menyampaikan kritik tajam terhadap pengelolaan anggaran negara yang menurutnya belum mencapai tingkat akuntabilitas yang memadai. Ia menyoroti berbagai program populis yang dijalankan tanpa kajian mendalam maupun pilot project yang memadai.

Di antara program yang dikritik adalah Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih. Bhima mengusulkan sejumlah langkah perbaikan, mulai dari membekukan anggaran program makan bergizi gratis, mereformasi subsidi transportasi publik dan energi, hingga tidak menggunakan anggaran negara untuk menutup persoalan kereta cepat.

Usulan lainnya mencakup pencabutan regulasi yang dinilai kontraproduktif, penerapan pajak yang lebih progresif, penutupan kebocoran penerimaan pajak, serta memastikan manfaat pajak benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya menjaga agar pemerintah tidak mencampuri kebijakan moneter.

Susunan Lengkap Kabinet Bayangan

Kabinet Bayangan terdiri dari 15 menteri dengan susunan sebagai berikut:

1. Menteri Sekretaris Negara: Feri Amsari 2. Menteri Dalam Negeri dan Keamanan Negara: Armand Suparman 3. Menteri Luar Negeri: Shofwan Al-Banna Choiruzzad 4. Menteri Pertahanan: Curie Maharani 5. Menteri Hak Perempuan dan Kelompok Marginal: Khoirunnisa Nur Agustyati 6. Menteri Hukum dan Kebijakan Negara: Yance Arizona 7. Menteri Perekonomian: Media Wahyudi Askar 8. Menteri Keuangan dan Tata Kelola Anggaran: Bhima Yudhistira Adhinegara 9. Menteri Perlindungan Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim: Iqbal Damanik 10. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Iman Zanatul Haeri 11. Menteri Riset, Teknologi dan Digital: Nenden Sekar Arum 12. Menteri Kesehatan: Irma Hidayana 13. Menteri Sosial dan Layanan Dasar: Nabiyla Risfa Izzati 14. Menteri Pertanian dan Kedaulatan Pangan: Isnawati Hidayah 15. Sekretaris Kabinet: Ahmad Jilul Q.F.

“`