BGN: Masalah Pengadaan Motor Listrik SPPG adalah Mark-up

BGN Jelaskan Isu Pengadaan Motor Listrik Bukan Korupsi, Melainkan Mark-up Tempatdonasi.com – BGN – Agustina Arumsari, yang menjabat sebagai Wakil Kepala

BGN Jelaskan Isu Pengadaan Motor Listrik Bukan Korupsi, Melainkan Mark-up

Tempatdonasi.com – BGN – Agustina Arumsari, yang menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, memberikan klarifikasi terkait tuduhan korupsi atas pembelian 21 ribu unit motor trail listrik. Kendaraan-kendaraan tersebut diperuntukkan bagi para kepala satuan pelayanan pemenuhan gizi atau yang dikenal dengan singkatan SPPG. Menurut penjelasan dari Arumsari, pembayaran untuk seluruh motor listrik ini sepenuhnya menggunakan anggaran negara, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai hasil korupsi.

Dalam konferensi pers yang diselenggarakan di kantor BGN yang berlokasi di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2026, Arumsari menyampaikan permohonan maaf kepada pihak-pihak yang sebelumnya mengemukakan pendapat bahwa pengadaan ini merupakan kasus korupsi. Ia menegaskan kembali bahwa dana yang digunakan berasal dari uang negara.

Proses Penyidikan dan Kerugian Negara

Objek utama yang sedang menjadi fokus penyidikan menurut Arumsari adalah dugaan mark-up atau penambahan harga yang terjadi dalam proses pengadaan. Besaran kerugian negara yang ditimbulkan masih terus dihitung oleh para penyidik yang menangani kasus ini. Nantinya, setelah perhitungan selesai, kerugian tersebut akan ditagihkan kepada para tersangka melalui mekanisme pengadilan yang berlaku.

“Setor balik ke kas negara,” jelas Arumsari mengenai mekanisme pengembalian dana yang akan dilakukan.

Arumsari juga mengonfirmasi bahwa BGN telah menyelesaikan pembayaran untuk motor listrik yang masuk dalam anggaran tahun 2025. Dalam paparannya yang disampaikan di hadapan Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat, ia menyebutkan bahwa uang muka atau pre-payment yang harus dibayarkan mencapai angka Rp 243,9 miliar. Setelah proses pengadaan selesai, pembayaran lanjutan atau prepaid untuk sepeda motor listrik tersebut sebesar Rp 167,5 miliar.

Status Kendaraan dan Kasus yang Disidiki

Meskipun pembayaran telah dilunasi sepenuhnya, Arumsari menjelaskan bahwa kendaraan operasional tersebut belum dapat dicatat sebagai aset peralatan mesin definitif. Hal ini disebabkan karena proses penyidikan masih berlangsung di bawah pengawasan kejaksaan. Pernyataan ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi IX DPR pada hari Jumat, 17 Juli 2026.

Saat ini, Kejaksaan Agung sedang menangani dua kasus korupsi yang terjadi di lingkungan BGN. Kedua kasus tersebut meliputi dugaan jual beli titik dapur MBG dan pengadaan sepeda motor untuk para kepala SPPG. Kejaksaan telah menetapkan beberapa pejabat sebagai tersangka, termasuk mantan Kepala BGN Dandan Hindayana serta dua mantan Wakil Kepala BGN, yaitu Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung.

Di sisi lain, Andri Mulyono yang merupakan Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal juga ditetapkan sebagai tersangka. Perusahaan ini merupakan penyedia sepeda motor listrik untuk SPPG. Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Syarief Sulaeman Nahdi, menjelaskan bahwa Andri Mulyono diduga secara melawan hukum melakukan manipulasi dan kongkalikong dengan BGN. Hal ini terjadi mulai dari tahap perencanaan proyek hingga pencairan dana.

Andri Mulyono diduga berkomunikasi secara aktif dengan pejabat pembuat komitmen untuk menindaklanjuti rencana pengadaan, padahal pengadaan resmi saat itu belum dimulai. PT Yasa Artha Trimanunggal juga diketahui belum memenuhi syarat menjadi penyedia. Untuk meloloskan perusahaannya, diduga terjadi komunikasi secara melawan hukum yang dilakukan Andri dengan BGN.

“Padahal PT Yasa tidak memiliki dealer atau bengkel aktif, serta tidak memenuhi persyaratan sebagai vendor penyedia sepeda motor listrik,” ujar Syarief.

Selain itu, Andri diduga menggelembungkan harga untuk setiap unit sepeda motor listrik. Tujuannya adalah untuk mendekati pagu anggaran yang tersedia dalam pengadaan tersebut.