Agenda Utama: Entitas keuangan syariah di Jawa Barat didorong inovatif
Entitas keuangan syariah di Jawa Barat didorong inovatif
Di Bandung, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Barat mengajak sektor perbankan untuk terus beradaptasi guna memenuhi permintaan masyarakat. Hal ini bertujuan meningkatkan partisipasi ekonomi syariah secara signifikan di wilayah tersebut. “Dengan terus mengembangkan produk yang diperkenalkan, inklusi keuangan syariah bisa ditingkatkan,” ujar Muhammad Ikhsan, Kepala Divisi Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan OJK Jawa Barat, dalam acara Jabar Islamic Economic Forum (JIEF) ke-10.
Strategi Inovasi untuk Peningkatan Jangkauan
Ikhsan menegaskan bahwa jaringan kantor perlu diperluas agar bisa menjangkau masyarakat luas, terutama di daerah terpencil. “Konsentrasi pada distribusi cabang menjadi langkah penting, karena keberadaan fisik ini menjadi akses utama masyarakat,” paparnya. Selain itu, ia menyarankan penggunaan teknologi informasi (IT) untuk melengkapi layanan, sehingga memudahkan penggunaan produk syariah. “Melalui kolaborasi antara cabang dan teknologi, kebutuhan warga bisa terpenuhi dengan lebih praktis,” tambahnya.
“Jaringan kantor yang mampu sampai ke pelosok-pelosok adalah prioritas utama. Selanjutnya, pengembangan teknologi menjadi kunci untuk memenuhi ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi,” kata Ikhsan.
Kelancaran Produk Syariah dan Biaya
Ikhsan juga menyoroti pentingnya pengurangan biaya transaksi agar produk syariah lebih menarik. “Biaya di perbankan syariah masih relatif lebih tinggi dibandingkan model konvensional. Ini jadi tantangan besar dalam meningkatkan aksesibilitas,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa diskusi seperti JIEF ke-10 bisa menjadi wadah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keuangan syariah. “Ajang ini tidak hanya memperkenalkan produk, tetapi juga memperluas wawasan dan kepercayaan publik,” jelasnya.
Kinerja Sektor Jasa Keuangan di Jawa Barat
Sebelumnya, OJK Jawa Barat merilis data kinerja sektor jasa keuangan (SJK) hingga Triwulan I 2026. Meski menghadapi tantangan ekonomi global dan domestik, sektor ini tetap menunjukkan stabilitas. Berdasarkan jenis usaha, perbankan konvensional masih mendominasi dengan “market share” aset, Dana Pokok Nasabah (DPN), dan kredit masing-masing mencapai 90,30 persen (Rp953 triliun), 89,40 persen (Rp671 triliun), serta 88,58 persen (Rp922 triliun). Sementara itu, sektor perbankan syariah masih minoritas.
Per Januari 2026, total aset Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) di Jawa Barat mencapai Rp34,24 triliun, tumbuh 4,92 persen secara tahunan. Dana pihak ketiga (DPK) BPR & BPRS mencapai Rp22,98 triliun, naik 6,33 persen YoY. Realisasi kredit sebesar Rp24,69 triliun, bertambah 5,99 persen dibandingkan periode sebelumnya.
Namun, rasio NPL gross BPR dan BPRS meningkat dari 11,86 persen pada Januari 2025 menjadi 13,63 persen di Januari 2026. Laba sektor tersebut juga turun drastis, mencapai Rp4 miliar atau berkurang 85,34 persen dibandingkan Rp3 miliar di Januari 2025.