Pemerintah Tak Jadi Naikkan HET Minyakita, Tetap Rp 15.700
Key Strategy – Menyusul ketergantungan masyarakat pada minyak goreng subsidi, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan bahwa pemerintah belum menaikkan harga eceran tertinggi (HET) produk Minyakita. Ia menjelaskan bahwa harga jual minyak goreng tetap dipertahankan pada Rp 15.700 per liter, meski sebelumnya ada rencana untuk melakukan penyesuaian. Pernyataan ini diungkapkan dalam acara di IPB University, Bogor, Jawa Barat, pada Jumat, 12 Juni 2026.
“Sampai saat ini tidak ada kenaikan harga eceran tertinggi untuk minyak goreng. Jadi, HET minyak goreng masih Rp 15.700 (per liter),” ujar Budi di hadapan peserta acara.
Budi juga mengungkapkan bahwa kebijakan peningkatan HET Minyakita sempat dipertimbangkan, tetapi belum diterapkan karena pemerintah masih mengevaluasi kondisi pasar dan syarat-syarat yang diperlukan. Ia menjelaskan, faktor utama yang menjadi pertimbangan adalah stabilitas harga komoditas mentah seperti crude palm oil (CPO) dan ketersediaan pasokan di seluruh wilayah.
Menurut Menteri Perdagangan, situasi pasar saat ini masih mendukung penggunaan HET yang sama. “Dulu kan syaratnya kalau harga CPO stabil, kondisinya sudah memungkinkan, tapi sampai sekarang, sampai saat ini tidak naik,” kata Budi, menambahkan bahwa keputusan ini diambil setelah memastikan bahwa harga minyak goreng tidak akan berdampak signifikan pada daya beli masyarakat.
Rencana Kenaikan HET Sebelumnya
Pada awalnya, pemerintah berencana menaikkan HET Minyakita untuk mengimbangi kenaikan biaya produksi. Namun, rencana tersebut ditunda hingga ada penyesuaian mekanisme distribusi dan pengawasan harga. Budi mengatakan, perubahan HET akan dilakukan jika harga CPO terus stabil atau terjadi peningkatan biaya produksi yang signifikan.
Ia juga menekankan bahwa penyesuaian HET tidak berarti kebijakan subsidi akan dihilangkan. Pemerintah tetap berupaya menjaga akses minyak goreng bagi masyarakat, terutama di daerah-daerah dengan keterbatasan pendapatan. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan bisa membantu menekan inflasi di sektor pangan.
Perluasan Distribusi Melalui BUMN
Sebagai langkah strategis, pemerintah fokus memperluas jaringan distribusi Minyakita melalui lembaga badan usaha milik negara (BUMN) sektor pangan, seperti Bulog dan IDFOOD. Budi menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memastikan minyak goreng tersedia secara merata di berbagai pasar rakyat, terutama di daerah pedesaan dan kota-kota kecil.
Menurutnya, BUMN memiliki peran penting dalam mempercepat distribusi minyak goreng subsidi ke konsumen. “Dengan penyaluran melalui BUMN, kita bisa mengurangi kekurangan pasokan dan memastikan harga tetap terjangkau,” ujar Budi. Ia juga menyoroti bahwa selama ini Minyakita terutama didistribusikan melalui jalur khusus, tetapi ke depan akan diperluas untuk mencakup lebih banyak toko dan pasar.
Skema Bantuan Pangan dan Merek Alternatif
Kebijakan penyaluran bantuan pangan juga akan disesuaikan. Jika sebelumnya sebagian besar pasokan Minyakita digunakan untuk program bantuan, ke depan bantuan tersebut dapat menggunakan merek minyak goreng lain yang dianggap lebih ekonomis. Budi menjelaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk memberi ruang bagi produsen minyak goreng swasta agar bisa mengembangkan merek-merek pendamping.
Dalam rangka mendukung produksi minyak goreng kategori second brand, pemerintah meminta produsen meningkatkan kapasitas produksi. Produk ini diharapkan bisa menjadi alternatif bagi masyarakat sekaligus membantu memperkuat pasokan minyak goreng di pasar. “Minyak goreng second brand sudah semakin banyak ditemukan di pasar rakyat dan mudah diperoleh masyarakat,” ujar Budi.
Budi menambahkan bahwa kebijakan ini juga menjadi langkah untuk menekan ketergantungan pada Minyakita secara mutlak. Dengan adanya merek alternatif, masyarakat bisa memilih produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan anggaran mereka. Ia juga menyebutkan bahwa pemerintah akan terus mengawasi pasar untuk memastikan harga minyak goreng tetap stabil.
Kebijakan menetapkan HET Minyakita di bawah harga pasar dianggap sebagai bagian dari upaya pemerintah memastikan kebutuhan pokok terpenuhi. Sebagai bentuk kehati-hatian, pemerintah tidak ingin menyebabkan kenaikan harga yang signifikan bagi masyarakat. “Kami berupaya agar minyak goreng tetap terjangkau, terutama untuk keluarga berpenghasilan rendah,” tambah Budi.
Selain itu, Menteri Perdagangan juga menyoroti bahwa produksi minyak goreng dalam negeri perlu ditingkatkan untuk mengurangi ketergantungan pada impor. Dengan perluasan distribusi melalui BUMN dan dukungan bagi merek alternatif, diharapkan pasokan minyak goreng akan lebih terjamin. “Produksi dalam negeri harus ditingkatkan agar harga bisa tetap terkendali,” ujarnya.
Langkah pemerintah ini juga direspons positif oleh para produsen minyak goreng. Mereka menyambut baik adanya dukungan pemerintah untuk mengembangkan merek alternatif. Selain itu, para produsen juga diharapkan bisa mempercepat proses distribusi ke pasar rakyat. Budi menegaskan bahwa pemerintah akan terus berkoordinasi dengan sektor swasta untuk memastikan kebijakan ini berjalan efektif.
Terlepas dari kenaikan harga global, pemerintah berharap dengan kebijakan HET yang tetap stabil, harga minyak goreng di pasar rakyat tidak akan terganggu. Budi menyatakan bahwa keputusan ini berdasarkan evaluasi menyeluruh, termasuk pertimbangan kebijakan fiskal dan sosial. “Ini adalah hasil diskusi yang panjang antara pemerintah dan berbagai pihak terkait,” katanya.
Dengan menetapkan HET Minyakita di bawah harga pasar, pemerintah mencoba menjaga keseimbangan antara kebutuhan produsen dan akses konsumen. Ia juga menekankan bahwa kebijakan ini bukanlah akhir dari upaya menstabilkan harga minyak goreng, tetapi langkah awal menuju solusi jangka panjang. “Kami terus memantau situasi, dan akan melakukan penyesuaian jika diperl
