Peneliti Celios Minta BGN Batalkan Pembiayaan MBG dari Hibah
Special Plan – Badan Gizi Nasional (BGN) kini diusulkan untuk menghentikan rencana pendanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari sumber anggaran di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Rencana ini melibatkan dana yang berasal dari Corporate Social Responsibility (CSR), hibah luar negeri, serta kontribusi perusahaan besar. Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios), Isnawati Hidayah, mengatakan bahwa pendanaan eksternal ini bisa menciptakan risiko baru terkait korupsi, terutama karena program MBG saat ini masih dijalankan secara sporadis dan reaktif.
Celios Memberikan Pandangan tentang Risiko Korupsi
Menurut Isnawati, penambahan sumber pendanaan di luar APBN tidak selalu negatif. Ia mengakui bahwa dana tersebut bisa menjadi alternatif untuk mengurangi beban keuangan pemerintah. Namun, tantangan utamanya terletak pada tata kelola program yang masih kurang rapi. “BGN perlu memastikan alokasi dana yang tepat, agar tidak memperburuk masalah korupsi,” ujarnya dalam wawancara dengan Tempo, Rabu, 10 Juni 2026.
“Apa yang dilakukan BGN saat ini masih sporadis dan reaktif sehingga penambahan anggaran seperti itu malah riskan,” kata Isnawati kepada Tempo, Rabu, 10 Juni 2026.
Ia menambahkan, skema pendanaan dari luar APBN justru berpotensi memperumit pengawasan. Pasalnya, dana hibah atau CSR sering kali dipakai tanpa transparansi maksimal. Dengan adanya pengalihan dana, risiko penyalahgunaan bisa meningkat, terutama jika mekanisme pengelolaan tidak dijaga secara ketat.
Skandal Korupsi Sebelumnya Menjadi Poin Penting
Kritik terhadap BGN semakin kuat karena adanya skandal korupsi yang menimpa mantan kepala badan tersebut. Dadan Hidayana, bekas Kepala BGN, diduga terlibat dalam kasus penyalahgunaan dana bersama dua wakilnya, Sonny Sonjaya dan Lodewyk Pusung. Insiden ini menjadi bahan pertimbangan bagi Celios dalam menyarankan evaluasi mendalam terhadap program MBG.
Isnawati, yang juga menjadi ahli kebijakan dan kesehatan pangan di MBG Watch, menekankan perlunya evaluasi terhadap efektivitas program. Ia memprioritaskan hal ini daripada mencari sumber pendanaan baru. “Pengelolaan program harus menjadi fokus utama sebelum menambah dana dari luar APBN,” jelasnya.
Langkah Evaluasi dan Alokasi Dana Menjadi Kunci
Jika program MBG mampu menjangkau sasaran yang tepat, pemerintah dapat menghemat anggaran hingga akhir tahun. Menurut Isnawati, alokasi dana hanya untuk daerah dan keluarga yang benar-benar membutuhkan akan membuat pagu anggaran lebih efisien. “Dengan sasaran yang jelas, dana negara bisa dikembalikan ke sektor prioritas seperti pendidikan dan kesehatan,” tuturnya.
Lebih lanjut, ia menyarankan bahwa pendanaan dari luar APBN bisa diterapkan jika kondisi anggaran negara masih kurang memadai. Namun, syaratnya adalah kejelasan penggunaan dana tersebut. “Dana non-APBN bisa jadi opsi, tapi harus dibarengi dengan rencana alokasi anggaran yang tegas,” imbuhnya.
Nanik Sampaikan Peluang Pendanaan Alternatif
Di sisi lain, Kepala BGN Nanik S. Deyang mengatakan bahwa pendanaan alternatif untuk dapur MBG di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) tetap diperbolehkan. Ia menjelaskan bahwa langkah ini bertujuan mengurangi ketergantungan pada APBN, terutama untuk pengembangan program di daerah yang belum banyak diperhatikan investor.
Nanik menyampaikan pandangan ini setelah dilantik sebagai kepala BGN pada Senin, 8 Juni 2026. Ia menegaskan bahwa sumber dana eksternal ini bisa menjadi jalan untuk memperluas cakupan program MBG tanpa mengorbankan kualitas. “Kami ingin memastikan pangan bergizi sampai ke masyarakat yang belum terjangkau,” kata Nanik.
Perjalanan Nanik ke Istana Kepresidenan
Sejumlah hari setelah dilantik, Nanik mengunjungi Istana Kepresidenan di Jakarta untuk melaporkan efisiensi anggaran BGN. Dalam jumpa pers, ia menyebut bahwa ada peluang untuk mengurangi pengeluaran secara signifikan. “Efisiensi anggaran. Kabar gembira, biar turun (anggaran),” kata Nanik, dikutip dari Antara.
Tidak hanya itu, Nanik juga menjelaskan bahwa kebijakan pendanaan alternatif akan membantu menjaga stabilitas program MBG. Ia menekankan bahwa dana dari CSR atau hibah luar negeri tidak serta merta buruk, asal bisa dipertanggungjawabkan. “Kami ingin memastikan dana tersebut digunakan secara efektif dan transparan,” ujarnya.
Kebijakan Pendanaan Menjadi Poin Diskusi
Walaupun ada kesepakatan untuk mengevaluasi penggunaan anggaran, Celios tetap menyoroti kebutuhan penertiban dalam pengelolaan dana MBG. Isnawati menegaskan bahwa sasaran penerima program harus jelas agar tidak ada kelebihan pengeluaran. “Pemerintah perlu mengetahui apakah dana yang dialokasikan benar-benar mencapai manfaat yang diharapkan,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa penggunaan dana hibah atau CSR bisa menguntungkan jika dimanfaatkan untuk kepentingan publik. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, dana tersebut bisa jadi sarana pengambilan keuntungan pribadi. “Program MBG harus menjadi alat untuk mensejahterakan masyarakat, bukan alat untuk keuntungan politik,” ujar Isnawati.
Perbedaan Pandangan antara Celios dan BGN
Perbedaan pandangan antara peneliti Celios dan BGN menunjukkan perdebatan terkini seputar kebijakan MBG. Meski Nanik menekankan kebutuhan dana eksternal untuk menjaga cakupan program, Celios berargumen bahwa transparansi dan evaluasi terlebih dahulu adalah kunci. “Kami percaya bahwa anggaran dalam APBN lebih aman dan bisa dipantau secara ketat,” tutur Isnawati.
Di sisi lain, Nanik berpandangan bahwa pendanaan alternatif adalah solusi untuk melengkapi kebutuhan program. Ia menilai, dana dari luar APBN bisa menjadi pelengkap, terutama untuk wilayah yang sulit dijangkau oleh dana umum. “Kami ingin memastikan bahwa MBG bisa mencapai semua lapisan masyarakat, termasuk yang terpencil,” jelasnya.
Langkah Selanjutnya untuk Memperbaiki MBG
Menurut Celios, langkah-langkah perbaikan seperti penyempurnaan mekanisme distribusi dan pengawasan perlu segera dilakukan. Ia menyarankan pemerintah untuk memastikan kejelasan dalam pembagian dana, termasuk pengelolaan oleh pihak ketiga. “Keterlibatan lembaga independen bisa meningkatkan akuntabilitas program,” kata Isnawati.
Selain itu, Celios juga menekankan pentingnya pelaporan berkala terkait penggunaan dana. Ia berharap BGN mampu menjadi contoh terbaik dalam transparansi anggaran. “Jika BGN mampu menjadi lebih baik, MBG bisa menjadi program yang berdampak nyata,” pungkasnya.
Kesimpulan: Transparansi dan Evaluasi Menjadi Fokus Utama
Usulan Celios untuk menghentikan pendanaan MBG dari luar APBN terus menjadi perbincangan hangat. Meski BGN berusaha memperluas cakupan program, kritik terhadap potensi korupsi dan ketidakakuratan pengelolaan dana tidak bisa diabaikan. Dengan adanya evaluasi yang menyeluruh, pemerintah bisa menemukan solusi terbaik untuk program ini.
Sebagai tindak lanjut, Kepala BGN Nanik
