AS berupaya hindari tuduhan kejahatan perang dalam serangan ke Iran

AS Berupaya Hindari Tuduhan Kejahatan Perang dalam Serangan ke Iran

Moskow – Sebuah laporan menyebutkan bahwa pemerintah Amerika Serikat sedang berusaha menghindari pengakuan sebagai pelaku kejahatan perang setelah menyerang sejumlah infrastruktur Iran. Informasi ini diungkapkan oleh Politico, yang mengutip dua sumber dari Pentagon tanpa menyebutkan nama mereka. Pentagon, menurut laporan, sedang meninjau daftar fasilitas energi Iran, termasuk sebagian yang juga digunakan oleh militer selain oleh warga sipil.

Perdebatan intensif terjadi di dalam Pentagon mengenai perbedaan antara target militer dan sipil. Contohnya, beberapa pejabat di Washington yakin bahwa pabrik desalinasi air dapat dianggap sebagai target karena militer juga memerlukan pasokan air minum. Laporan tersebut menekankan bahwa penyerangan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kepatuhan terhadap hukum internasional.

“Serangan AS terhadap fasilitas sipil Iran, seperti jembatan dan pembangkit listrik, akan melanggar hukum internasional,” pernyataan Juru Bicara PBB Stephanie Dujarric pada Senin.

Pada 30 Maret, Presiden Donald Trump menyatakan bahwa AS akan “meledakkan dan melenyapkan sepenuhnya” semua pembangkit listrik, sumur minyak, Pulau Kharg, serta pabrik desalinasi Iran jika kesepakatan damai tidak tercapai dan Selat Hormuz belum dibuka kembali. Sebagai tindak lanjut, pada Minggu, Trump memperingatkan Iran bahwa “Hari Pembangkit Listrik” dan “Hari Jembatan” akan terjadi pada 7 April, kecuali jika negara itu membuka kembali Selat tersebut.

Amerika Serikat dan Israel melakukan serangan militer pada 28 Februari, menargetkan berbagai wilayah di Iran, termasuk Kota Teheran. Serangan ini menyebabkan kerusakan dan korban sipil. Sebagai respons, Iran mengambil tindakan balasan dengan menyerang area Israel serta fasilitas militer AS di Timur Tengah.