Key Discussion: Kemenko Polkam tekankan penguatan keamanan siber dalam SPBE

Kemenko Polkam Tekankan Penguatan Keamanan Siber dalam SPBE

Key Discussion – Banyuwangi, Jawa Timur, menjadi lokasi penting dalam rapat koordinasi yang diadakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam). Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat langkah-langkah pengamanan siber dalam implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang sekarang menjadi bagian integral dari transformasi digital pemerintahan. Asisten Deputi Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Keamanan Siber di Kemenko Polkam, Marsma TNI Budi Eko Pratomo, menegaskan bahwa digitalisasi tidak cukup hanya mengandalkan teknologi, tetapi harus disertai peningkatan keamanan siber secara komprehensif.

Pilar Utama Transformasi Digital

Dalam rapat tersebut, Budi Eko Pratomo menyatakan bahwa SPBE merupakan salah satu pilar utama dalam meningkatkan kualitas layanan publik serta efisiensi tata kelola pemerintahan. “Koordinasi ini bertujuan untuk menyamakan visi, memperjelas strategi, serta memastikan keterlibatan seluruh kementerian, lembaga, dan daerah dalam penerapan SPBE yang lebih aman, andal, dan berkelanjutan,” ujarnya. Menurutnya, keberhasilan digitalisasi harus diiringi upaya untuk mengurangi risiko kerentanan, terutama dalam hal perlindungan data, keandalan layanan, dan stabilitas sistem pemerintahan.

“Penguatan keamanan siber menjadi keharusan karena digitalisasi pemerintahan tidak bisa terlepas dari ancaman teknologi yang mungkin mengganggu proses pelayanan,” tambah Budi Eko Pratomo.

Kemenko Polkam menyoroti bahwa kecepatan perkembangan SPBE di Indonesia belum selaras dengan tingkat penguatan infrastruktur keamanan siber. Hal ini berpotensi menciptakan celah bagi serangan kejahatan siber, seperti pencurian data, gangguan layanan publik, atau kerusakan sistem penting. Untuk mengatasi hal tersebut, Kemenko Polkam menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta peningkatan kapasitas SDM di sektor keamanan siber.

Banyuwangi Jadi Percontohan Nasional

Marsma TNI Budi Eko Pratomo menyebutkan bahwa Banyuwangi dipilih sebagai lokasi rapat koordinasi karena keberhasilannya dalam menerapkan SPBE secara konsisten. “Daerah ini menjadi contoh terbaik dalam penggunaan teknologi untuk pelayanan publik, terutama dalam program bantuan sosial yang telah berhasil diintegrasikan secara nasional,” katanya. Pemilihan Banyuwangi, menurut Budi, menunjukkan komitmen daerah dalam menciptakan layanan digital yang inovatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Implementasi SPBE di Banyuwangi bukan hanya tentang adopsi teknologi, tetapi juga tentang kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya secara terpadu dan efektif,” ujarnya.

Menurut Budi Santoso, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Banyuwangi, keberhasilan SPBE di wilayahnya berawal dari kebijakan kepala daerah yang mendukung transformasi digital. “Digitalisasi menjadi prioritas dalam pembangunan infrastruktur, sehingga saat ini 217 desa di Banyuwangi telah menggunakan jaringan fiber optik,” kata Budi. Ia menambahkan bahwa keberhasilan ini juga didorong oleh kerja sama yang solid antara dinas terkait hingga tingkat pemerintahan desa.

Strategi Penguatan Infrastruktur

Di samping investasi pada jaringan fisik, Pemkab Banyuwangi juga berkomitmen untuk membangun pusat data yang menjadi pusat pengelolaan informasi dan layanan digital. Pusat data tersebut dibangun sesuai standar terbaik internasional (best practise) dan kriteria SNI (Standar Nasional Indonesia). “Selain itu, evaluasi terhadap progres SPBE dilakukan setiap minggu oleh Bupati, dengan melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD),” jelas Budi Santoso.

“Keterlibatan semua pihak memastikan bahwa penerapan SPBE tidak hanya sekadar teknis, tetapi juga memperhatikan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan,” tambahnya.

Di bidang keamanan siber, Banyuwangi telah menerapkan tim respons insiden keamanan siber (CISRT) yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati. Tim ini bertugas untuk menjaga keandalan akses informasi, serta melindungi layanan digital dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dari ancaman potensial. “Adanya CISRT menunjukkan bahwa Banyuwangi tidak hanya fokus pada kemudahan layanan, tetapi juga pada perlindungan sistem yang menopangnya,” ujarnya.

Peran Tim Respons dalam Menghadapi Ancaman

Budi Santoso menekankan bahwa CISRT berfungsi sebagai penjaga pertama dalam mengidentifikasi, mengantisipasi, dan menangani kejadian keamanan siber. “Dengan adanya tim ini, kita bisa merespons permasalahan secara cepat dan meminimalkan dampak negatif terhadap operasional pemerintahan,” tambahnya. Kebijakan tersebut menjadi referensi bagi daerah lain yang ingin meniru model pengelolaan SPBE yang aman dan berkelanjutan.

Menurut Kemenko Polkam, Banyuwangi menjadi contoh nyata bagaimana transformasi digital dapat diimplementasikan secara mandiri sekaligus terpadu. “Penggunaan SPBE tidak hanya mengubah cara penyampaian layanan, tetapi juga meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pemerintahan,” ujar Budi Eko Pratomo. Ia menambahkan bahwa kolaborasi antara pusat dan daerah, serta keberlanjutan inisiatif digital, adalah kunci untuk memastikan SPBE bisa berjalan optimal.

Dalam konteks nasional, Kemenko Polkam menyatakan bahwa SPBE harus menjadi prioritas untuk mendorong pemerintahan yang lebih modern. “Dengan memperkuat keamanan siber, kita bisa membangun sistem yang tidak hanya efektif, tetapi juga memiliki daya tahan terhadap risiko keamanan,” lanjut Budi Eko. Ia menekankan bahwa keberhasilan SPBE tidak bisa terlepas dari kesiapan dan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan.

Banyuwangi sendiri tidak hanya berfokus pada teknologi, tetapi juga pada penggunaan SPBE yang proaktif. “Keberhasilan daerah dalam menyelaraskan teknologi dengan kebutuhan masyarakat menjadi faktor utama dalam peningkatan kualitas pelayanan,” ujar Budi Santoso. Dengan peran aktif pemerintah daerah dan SDM lokal, Banyuwangi berhasil menjadikan SPBE sebagai bagian dari infrastruktur penting yang mendukung pemerintahan inklusif dan berkelanjutan.

Kemenko Polkam berharap model pengelolaan SPBE yang diterapkan Banyuwangi bisa menjadi inspirasi bagi daerah lain di Indonesia. “Kita perlu membangun ekosistem keamanan siber yang lebih kuat, agar transformasi digital tidak hanya sekadar proses, tetapi juga menjadi fondasi yang tahan banting,” tutup Budi Eko Pratomo. Dengan peningkatan kualitas pengamanan, SPBE akan mampu menghadirkan pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan terpercaya bagi masyarakat luas.