Pembahasan Penting: DPD RI usulkan ratas TNI-Polri bahas perlindungan nakes di Papua

DPD RI Usulkan Rapat Terbatas dengan TNI-Polri untuk Perlindungan Tenaga Kesehatan di Papua

Manokwari – Dalam upaya meningkatkan perlindungan bagi tenaga kesehatan (nakes) di wilayah Papua yang rawan konflik, Senator dari Komite III DPD RI, Filep Wamafma, mengusulkan adanya pertemuan terbatas antara pemimpin DPD RI, Panglima TNI, dan Kapolri. Tujuannya adalah untuk membahas langkah strategis yang dapat dilakukan guna menjamin keselamatan nakes di sana.

Menurut Filep, nakes sering kali menghadapi ancaman kekerasan, bahkan kehilangan nyawa saat melaksanakan tugas di daerah seperti Papua Pegunungan, Maybrat, dan Tambrauw, Papua Barat Daya. “Nakes sering jadi korban, baik harta benda maupun nyawa. Negara wajib memberikan perlindungan maksimal bagi mereka di daerah konflik,” ujarnya melalui pernyataan resmi yang diterima di Manokwari, Selasa.

Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma mengusulkan agar pimpinan DPD RI menggelar rapat terbatas bersama Panglima TNI dan Kapolri guna merumuskan langkah strategis perlindungan terhadap tenaga kesehatan di daerah rawan konflik, Papua.

Kasus pembunuhan dua dari empat nakes di Kampung Jokbu, Distrik Bamusbama, pada 16 Maret 2026 sekitar pukul 11.37 WIT, menunjukkan bahwa perlindungan bagi nakes masih rentan. “Kalau nakes terus jadi korban, ini menunjukkan kemunduran negara dalam memberikan perlindungan,” tambahnya.

Filep juga menyoroti bahwa faktor keamanan menjadi tantangan utama dalam menjaga kelangsungan layanan kesehatan di wilayah konflik, meskipun beberapa kebijakan peningkatan kesejahteraan nakes sudah diterapkan. Dalam rapat pembahasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Komite III DPD RI telah menyampaikan isu ini kepada Kementerian Kesehatan, dengan harapan pemerintah dapat menindaklanjuti.

Jaminan keamanan, keselamatan, serta kesejahteraan nakes adalah hak dasar yang harus dipenuhi negara, agar pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) tetap optimal. “Kami sudah sampaikan dalam rapat dengan Kementerian Kesehatan di Gedung DPD RI, Jakarta, Selasa (13/4) lalu. Kami harapkan ada perhatian dari pemerintah,” kata wakil rakyat asal Papua Barat itu.