Strategi Penting: Menkum dorong sinergi dengan notaris perkuat kepastian hukum

Menkum dorong sinergi dengan notaris perkuat kepastian hukum

Kota Batam menjadi tempat penyelenggaraan kegiatan pembekalan notaris se-Indonesia, yang dihadiri oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas. Di sana, ia mengusulkan pengembangan kerja sama antara pemerintah dengan notaris nasional untuk memperkuat kepastian hukum bagi masyarakat dan sektor usaha.

“Saya berharap tercipta sinergitas antara Kementerian Hukum dan notaris karena profesi ini memiliki wewenang khusus dalam mengakses sistem administrasi hukum di kementerian,” ujarnya.

Supratman menegaskan bahwa notaris memainkan peran kritis dalam memastikan akurasi data perusahaan. Perubahan informasi bisnis hanya bisa diakses melalui notaris, yang membuat kolaborasi ini sangat vital dalam peningkatan kualitas data dan pertumbuhan usaha.

Dalam konteks transformasi digital, ia menyoroti pentingnya kerja sama dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) untuk mempercepat proses administrasi hukum. Forum seperti ini, lanjutnya, diharapkan bisa menjadi ruang evaluasi serta peningkatan peran masing-masing pihak dalam menyempurnakan sistem hukum.

“Kementerian Hukum dan Ikatan Notaris Indonesia (INI) memiliki tanggung jawab besar kepada masyarakat. Sinergi ini harus terus berlanjut,” tambahnya.

Sementara itu, Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, mengatakan bahwa notaris berperan penting dalam mendukung lingkungan investasi daerah. “Mereka adalah mitra strategis pemerintah dalam pendirian perusahaan, perjanjian, serta transaksi yang membutuhkan kepastian hukum,” ungkapnya.

Kepada pelaku usaha dan masyarakat, notaris memberikan perlindungan hukum yang berdampak signifikan, terutama di wilayah seperti Kepri yang menjadi salah satu destinasi investasi. Ketua Umum Pengurus Pusat INI, Irfan Ardiansyah, menyatakan kegiatan tersebut membantu meningkatkan kapasitas dan pembaruan pengetahuan para notaris.

“Sebanyak sekitar 1.000 notaris mengikuti pelatihan ini. Materi meliputi OSS, KUHP dan KUHAP baru, perbankan, syariah, serta proses verifikasi administrasi,” jelas Irfan.

Ia menekankan bahwa INI siap bermitra dengan pemerintah dalam memperkuat layanan hukum kepada publik. “Kami berkomitmen mendukung kebutuhan pemerintah pusat, khususnya dalam memberikan pelayanan hukum yang lebih efektif,” tutur Irfan.