Aliansi Perempuan Berdemo di Depan Istana Negara, Tuntut Penurunan Harga dan Evaluasi MBG
Key Strategy – Kamis pagi, 18 Juni 2026, sejumlah perempuan yang mengenakan pakaian berwarna merah muda berkumpul di trotoar seberang Lapangan Skateboard Dukuh Atas, Jakarta Pusat. Mereka merupakan peserta aksi dari Aliansi Perempuan Indonesia yang akan melakukan demonstrasi menuju Istana Negara. Massa aksi ini terdiri dari anggota organisasi perempuan serta elemen masyarakat sipil, yang kompak memakai seragam warna merah muda dan daster. Beberapa peserta membawa peralatan dapur, spanduk, serta poster yang menyuarakan tuntutan terkait harga bahan pokok, lapangan kerja, dan evaluasi terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Massa Aksi dan Persiapan
Fanda, salah satu peserta aksi, menjelaskan bahwa persiapan mengikuti demonstrasi lebih bersifat individu. Ia menyatakan keikutsertaan dalam aksi ini tidak melibatkan rencana khusus, melainkan disesuaikan dengan pengaturan waktu. “Saya bekerja sehari-hari. Izin yang saya ambil sengaja karena merasa penting untuk turut berjuang di jalanan,” ujarnya. Fanda menekankan bahwa partisipasi dalam aksi ini didorong oleh kepedulian terhadap isu yang merugikan kehidupan sehari-hari masyarakat.
“Naik ojek online saja terasa dampaknya. Pengemudi kasihan, kita juga kasihan. Ini isu yang dekat dengan keseharian kita,”
Menurut Fanda, tuntutan yang diangkat merupakan cerminan dari tantangan yang dialami banyak orang. Ia mengungkapkan bahwa kenaikan harga kebutuhan pokok telah memberikan tekanan signifikan terhadap kehidupan ekonomi, terutama bagi para pekerja yang berupah rendah. “Ini yang memotivasi saya untuk ikut memperjuangkannya. Dampaknya saya rasakan sendiri. Kalau ada orang lain yang merasa terwakili, itu bagus,” tambahnya.
Analisis dan Penyebab Kebijakan
Perwakilan Aliansi Perempuan Indonesia, Mutiara Ika Pratiwi, menambahkan bahwa demonstrasi ini menjadi akumulasi dari kekecewaan perempuan yang terdampak kebijakan pemerintah. Menurutnya, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan program MBG menjadi faktor utama yang memicu aksi. “Kebijakan tersebut telah menimbulkan efek domino yang menyengsarakan masyarakat,” ujarnya. Mutiara menjelaskan bahwa kenaikan BBM telah mendorong kenaikan harga bahan pokok, yang secara langsung membebani kehidupan perempuan, khususnya para buruh yang bekerja dengan upah rendah dan durasi kerja panjang.
“Itu membuat kami para perempuan yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga (PRT) banyak yang kena PHK karena beban tanggungan mereka juga meningkat sehingga tidak mampu mempekerjakan PRT lagi,”
Mutiara juga menyoroti dampak kebijakan terhadap kelompok menengah. Ia menyatakan bahwa peningkatan biaya hidup akibat kebijakan tersebut telah menekan kemampuan masyarakat menengah untuk mempekerjakan tenaga kerja rumah tangga. “Program MBG dan kenaikan BBM telah menimbulkan tekanan ekonomi yang terasa di berbagai lapisan masyarakat,” tambahnya. Ia berharap pemerintah segera mengevaluasi program MBG dan mengambil langkah konkret untuk menurunkan harga bahan pokok.
Tuntutan Utama dan Langkah Selanjutnya
Aksi yang digelar Aliansi Perempuan Indonesia menyoroti tiga isu utama: penurunan harga kebutuhan pokok, pembuatan lapangan kerja yang layak, serta evaluasi program MBG. Massa aksi bergerak secara terorganisir menuju Istana Negara, di mana mereka akan menyampaikan aspirasinya kepada pihak berwajib. “Kami ingin pemerintah segera mengambil langkah untuk menangani masalah ini,” ujar Mutiara. Ia menegaskan bahwa kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat perlu diubah agar masyarakat, khususnya perempuan, dapat merasakan manfaatnya.
Mutiara menyoroti bahwa tuntutan dari Aliansi Perempuan Indonesia bukan hanya bersifat lokal, melainkan nasional. “Perempuan dari berbagai daerah turut merasakan dampak dari kebijakan ini. Kita harus bersatu untuk menekan pemerintah agar berubah,” katanya. Ia juga menekankan bahwa aksi ini merupakan bagian dari gerakan besar perempuan yang ingin menuntut keadilan dalam perekonomian dan kebijakan sosial.
Editor Pertanyaan: Apakah 43 Juta Murid Benar-Benar Mendukung MBG?
Dalam kaitan dengan aksi ini, editor menyoroti pertanyaan tentang validitas data. “Benarkah 43 juta murid mendukung program MBG? Dari mana datanya?” tanyanya. Pertanyaan ini mencoba menggali lebih jauh apakah kebijakan MBG benar-benar berdampak positif bagi masyarakat, atau justru menjadi beban tambahan. Mutiara membenarkan bahwa program tersebut dianggap sebagai solusi untuk meringankan beban kebutuhan pokok, tetapi menyoroti bahwa dampaknya justru lebih besar dari yang diprediksi.
Aliansi Perempuan Indonesia menegaskan bahwa kebijakan MBG harus dievaluasi kembali. Program ini dianggap sebagai langkah yang baik dalam konteks tertentu, tetapi dalam kenyataannya, telah menyebabkan kenaikan harga bahan makanan. “Kami percaya bahwa kebijakan ini perlu disesuaikan dengan kebutuhan sehari-hari rakyat, bukan hanya kebutuhan pemerintah,” kata Mutiara. Ia berharap adanya keterlibatan lebih aktif dari pemerintah dalam menangani isu-isu yang memengaruhi kehidupan ekonomi perempuan.
Aksi ini menunjukkan kekuatan perempuan dalam menyuarakan isu sosial. Selain memperjuangkan penurunan harga, mereka juga menuntut pengaturan jam kerja yang lebih baik serta peluang kerja yang lebih luas. “Perempuan harus diberikan ruang untuk berkontribusi secara maksimal, tanpa terjebak dalam keterbatasan ekonomi,” ujar Fanda. Dengan berkumpul di jalanan, para peserta aksi ini menginginkan perubahan yang lebih besar dalam kebijakan pemerintah.
Aliansi Perempuan Indonesia berharap aksi ini menjadi momentum untuk memperkuat kebijakan yang berpihak pada rakyat. “Kami percaya bahwa perempuan adalah bagian integral dari perubahan sosial, dan mereka harus diberi peran yang lebih besar,” kata Mutiara. Dengan menampilkan kekuatan massa, aksi ini juga mencoba membangun kesadaran publik terhadap tantangan yang dihadapi oleh perempuan dalam perekonomian dan kebijakan publik.
