Kiai Sepuh Soroti Soal Rangkap Jabatan Jelang Munas NU
Key Strategy – Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (Munas NU) tahun 2026 menjadi sorotan para ulama senior (kiai sepuh) yang berkumpul di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Kediri, pada hari Sabtu 20 Juni 2026. Mereka menyampaikan dua isu utama yang akan menjadi bahan pembahasan dalam perhelatan tersebut, yaitu mengenai syarat dan mekanisme pemilihan anggota Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) serta revisi terhadap pasal mengenai jabatan ganda dalam organisasi NU.
Konsensus atas Perubahan Struktur AHWA
Juru Bicara Forum Masyayikh, KH Muhammad Abdurrahman Al-Kautsar, menjelaskan bahwa pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh 13 tokoh kiai sepuh dari seluruh Indonesia. Mereka mempertanyakan rencana perubahan terhadap struktur dan syarat anggota AHWA, yang diusulkan sebagai bagian dari kebijakan baru untuk Muktamar NU 2026.
“AHWA harus dipulihkan sebagai lembaga yang berfokus pada kualitas keilmuan dan ketaatan keulamaan, bukan hanya representasi wilayah. Syarat tambahan yang memaksa calon anggota AHWA memiliki latar belakang administratif atau kepentingan politik bisa mengganggu prinsip dasar lembaga ini,” ujar Gus Kautsar, sapaan akrabnya.
Menurut Gus Kautsar, para kiai sepuh mengkhawatirkan jika aturan tersebut diterapkan, karena hal ini berpotensi mengurangi kredibilitas AHWA sebagai pengambil keputusan yang independen. Mereka menekankan bahwa keanggotaan dalam AHWA seharusnya didasarkan pada kemampuan menguasai ilmu agama, kesatuan akidah, dan pengabdian kepada masyarakat. Regionalisme dan pertimbangan wilayah, meski relevan, bukanlah prioritas utama dalam pemilihan anggota, menurut mereka.
Perdebatan Soal Jabatan Ganda Politik
Di sisi lain, kiai sepuh juga menyoroti usulan pengubahan pasal tentang jabatan ganda yang diusulkan dalam draf peraturan organisasi. Beberapa pihak berupaya melemahkan larangan jabatan ganda politik, dengan argumen bahwa peran strategis dalam pemerintahan bisa memberikan dampak positif bagi penyebaran ideologi NU.
“Perubahan ini bisa membuka celah bagi anggota NU yang memiliki jabatan politik untuk tetap aktif dalam organisasi, bahkan memegang posisi yang berpengaruh. Namun, kita harus mempertimbangkan kemungkinan konflik kepentingan dan pengaruh eksternal yang bisa mengurangi kemandirian NU,” tambah Gus Kautsar.
Para kiai sepuh menilai bahwa larangan rangkap jabatan politik adalah bentuk perlindungan terhadap integritas lembaga keagamaan. Mereka berargumen bahwa jabatan ganda bisa mengalihkan perhatian para pemimpin NU dari tujuan utama mengembangkan keagamaan dan pendidikan, ke arah kepentingan politik yang lebih luas. Usulan pengubahan tersebut dinilai melemahkan prinsip kesatuan jam’iyyah yang menjadi dasar kekuatan NU.
Pengharapan Kepada Pesantren sebagai Wadah Musyawarah
Dalam pembicaraan, para kiai sepuh juga menginginkan Muktamar NU 2026 diselenggarakan di lingkungan pesantren. Hal ini dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah dan tradisi NU yang lahir dari model pendidikan keagamaan. Mereka berharap, suasana pesantren yang tenang dan penuh keakraban bisa menciptakan suasana musyawarah yang produktif serta menjaga harmoni dalam proses pengambilan keputusan.
“Pesantren adalah ruh NU. Dengan menyelenggarakan musyawarah di sana, kita tidak hanya menghormati akar sejarah, tapi juga memastikan bahwa seluruh peserta berpikir secara mendalam dan berlandaskan keilmuan, bukan hanya kepentingan sesaat,” ujar Gus Kautsar.
Pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Ploso ini menegaskan bahwa selama ini, pesantren menjadi pusat kegiatan NU yang penuh harmoni. Dengan menempatkan Muktamar di lingkungan pesantren, para kiai sepuh ingin menunjukkan bahwa NU tetap berakar pada nilai-nilai keagamaan dan pendidikan, sekaligus menjaga soliditas jam’iyyah yang selama ini menjadi daya tarik utama organisasi tersebut.
Daftar Kiai Sepuh yang Hadir
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah kiai sepuh dari berbagai pesantren di Indonesia turut hadir. Antara lain, KH Nurul Huda Jazuli dari Pondok Pesantren Ploso, KH Anwar Manshur dan KH A Kafabihi Mahrus dari Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, KH Ma’ruf Amin dari Pondok Pesantren Al-Nawawi Tanara Banten, KH Said Aqil Siroj dari Pondok Pesantren Al-Tsaqafah Jakarta.
Kiai sepuh lainnya yang hadir adalah KH R Muhammad Khalil As’ad dari Pondok Pesantren Wali Songo Situbondo, KH Abdullah Ubab Maimoen dari Pondok Pesantren Al-Anwar Sarang, KH Ali Akbar Marbun dari Pondok Pesantren Al-Kautsar Medan, KH Ubaidillah Shodaqoh dari Pondok Pesantren Al-Itqan Tlogosari. Hadir pula KH Ali Kholil dari Rais Syuriah PWNU Kaltim, KH Asep Saifuddin Chalim dari Pondok Pesantren Ammanatul Ummah Surabaya, KH Ah Syatibi Hambali dari Pondok Pesantren Qotrotul Falah Banten, dan KH Mas’ud Masduqi dari Rais Syuriah PWNU Yogyakarta.
Konteks Relasi Nahdlatul Ulama dengan Muhammadiyah
Sebagai informasi tambahan, kiai sepuh dalam pertemuan tersebut juga menekankan pentingnya menjaga hubungan harmonis dengan Muhammadiyah. Sebagai organisasi keagamaan lain yang memiliki basis massa luas, NU perlu terus memperkuat sinergi dalam upaya menyebarluaskan ajaran Islam secara menyeluruh. Kehadiran para ulama dari berbagai pesantren di Indonesia, termasuk yang berasal dari Muhammadiyah, menunjukkan bahwa konsensus antar organisasi keagamaan tetap menjadi fondasi dalam pembangunan masyarakat.
Gus Kautsar menegaskan bahwa penghormatan kepada para ulama, penguatan peran pesantren, serta persatuan dalam jam’iyyah adalah modal utama NU untuk terus memberikan kontribusi positif bagi agama, bangsa, dan kehidupan kemanusiaan. Dengan menjaga prinsip-prinsip dasar tersebut, NU diharapkan mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan identitasnya sebagai organisasi keagamaan yang bersifat inklusif dan berorientasi pada nilai-nilai Islam yang murni.
