Dosen hingga Mahasiswa UII Yogya Ikut Demo Kritik Prabowo
New Policy – Senin 15 Juni 2026, aksi unjuk rasa yang dihadiri oleh kalangan dosen dan mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta berlangsung di kawasan Malioboro hingga Titik Nol Kilometer. Demonstrasi ini bertajuk “Menuju Indonesia Bangkrut” dan menyoroti kritik terhadap kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran yang dinilai semakin menjauh dari arah yang seharusnya. Aksi tersebut menunjukkan solidaritas antara dosen dan mahasiswa dalam menyuarakan kepedulian terhadap kondisi bangsa.
Formasi dan Pesan Aksi
Para mahasiswa memakai jas almamater biru mereka, membentuk formasi lingkaran besar di tengah persimpangan Titik Nol Kilometer. Mereka bergantian memberikan orasi, didampingi oleh dosen yang turut serta dalam aksi. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum (FH) UII Yogyakarta, Agus Triyanta, menjadi salah satu pengemban pesan utama dari kegiatan ini.
“Kampus dianggap sebagai pelindung dan penyeimbang dalam perjalanan demokrasi. Jika pemerintahan tidak memiliki kekuatan penyeimbang, maka kebijakan mereka bisa bergerak tanpa arah,” kata Agus.
Agus menegaskan bahwa aksi ini bukan sekadar protes, melainkan bentuk perhatian mahasiswa terhadap nasib bangsa. Ia mengungkapkan, gelombang kekecewaan kalangan akademisi dan aktivis belakangan ini dipicu oleh kebijakan pemerintah yang dianggap sudah keluar dari jalur. Kondisi ini menurutnya memicu kecemasan terhadap stabilitas politik dan ekonomi.
Pemicu Kritik Mahasiswa
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyoroti berbagai isu, mulai dari penggunaan anggaran yang dinilai boros hingga kebijakan yang mengancam prinsip demokrasi. Agus menyatakan, ketidakseimbangan dalam kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran memicu kekhawatiran bahwa ada upaya untuk mengabaikan aspirasi masyarakat.
“Gelombang protes ini muncul karena pemerintahan baru kurang memperhatikan suara rakyat. Banyak tuntutan yang belum diakomodir, terutama terkait ekonomi dan kebijakan sosial,” ujarnya.
Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa FH UII, Muhammad Radin Nabil Akbar, menambahkan bahwa persoalan ekonomi dipilih sebagai fokus utama gerakan kali ini. Menurutnya, isu ini sangat relevan karena terkait langsung dengan kesejahteraan rakyat dan stabilitas nasional.
Tuntutan Utama Mahasiswa
Radin menyebutkan, dalam aksi tersebut pihaknya membawa enam tuntutan utama. Meski isu-isu tersebut beragam, semua bermuara pada satu kesimpulan: potensi kebangkrutan Indonesia akibat kebijakan pemerintah yang dianggap tidak efektif. “Pemilihan ekonomi sebagai titik tekan ini bukan kebetulan. Hal ini mencerminkan kekhawatiran luas terhadap dampak jangka panjang dari kebijakan saat ini,” katanya.
Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah pelemahan nilai rupiah yang terus-menerus. Radin menjelaskan, fenomena ini telah menyebabkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan bahan pokok, memberatkan kehidupan masyarakat umum. “Kondisi ekonomi yang memburuk memicu efek domino, bahkan mengancam daya beli rakyat,” katanya.
Kritik terhadap Program MBG
Dalam sambutan, Radin juga menyoroti program “Makan Bergizi Gratis” (MBG) yang dianggap sebagai contoh kebijakan yang tidak adil. Ia mengkritik MBG sebagai bentuk penyimpangan dari prinsip kedaulatan ekonomi rakyat.
“MBG menunjukkan pola kebijakan yang memprioritaskan kepentingan elit politik. Program ini dinilai memisahkan kebutuhan rakyat dari kontribusi sektor usaha kecil, serta memperlemah partisipasi publik,” tegas Radin.
Menurut Radin, MBG justru mengabaikan aspirasi rakyat kecil dan berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi lokal. Ia menilai, kebijakan ini terkesan mengucilkan usaha kecil sebagai bagian dari strategi elit politik untuk memperkuat kontrol atas sumber daya nasional.
Isu Kebangkrutan dan Dampaknya
Aksi yang digelar pada Senin tersebut bukan hanya peringatan, tetapi juga upaya memperkuat ruang dialog antara akademisi dan masyarakat. Mahasiswa berharap kebijakan pemerintah lebih transparan dan berorientasi pada kebutuhan rakyat, bukan sekadar simbol politik.
Radin menekankan bahwa kebangkrutan ekonomi adalah ancaman serius jika pemerintahan tidak segera memperbaiki kebijakan. “Kita harus waspada terhadap dampak jangka panjang dari program yang tidak mampu memenuhi harapan,” katanya.
Dalam konteks ini, aksi unjuk rasa dianggap sebagai bentuk kepedulian yang kritis. Partisipasi dosen menunjukkan bahwa akademisi tidak hanya menjadi peneliti, tetapi juga aktor penting dalam menjaga arah kebijakan. Agus Triyanta menambahkan, keberadaan dosen dalam aksi ini memperkuat posisi akademisi sebagai penyeimbang demokrasi.
Menurut Agus, kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran terlihat tidak seimbang karena tidak merespons tuntutan masyarakat secara utuh. “Program seperti MBG dinilai hanya ladang permainan elit, tanpa mengakui peran usaha rakyat dalam pembangunan,” ujarnya.
Kontribusi Akademisi dan Harapan Masa Depan
Dosen FH UII, yang juga Wakil Dekan, berharap aksi ini mampu menjadi momentum perubahan. “Dengan suara dosen dan mahasiswa, kita bisa memastikan bahwa kebijakan tidak hanya dipertahankan, tetapi juga dinilai secara objektif,” imbuh Agus.
Sebagai bagian dari aksi, Radin menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan. “Masyarakat harus menjadi penentu arah, bukan sekadar penerima manfaat. Dengan adanya aksi ini, kita bisa menyuarakan aspirasi yang belum terdengar,” katanya.
Dengan menggabungkan suara dosen dan mahasiswa, aksi yang berlangsung di Yogyakarta mencerminkan kepedulian akademisi terhadap permasalahan nasional. Selain itu, aksi ini juga menjadi gambaran bahwa kebangkrutan ekonomi bukan hanya isu teknis, tetapi juga isu politik yang menyangkut kekuasaan dan prinsip demokrasi.
Pemerintahan Prabowo-Gibran dihadapkan pada tantangan besar untuk merespons keberatan akademisi. Dalam konteks ini, aksi unjuk rasa dianggap sebagai bentuk tekanan yang memperkuat kritik terhadap kebijakan yang dianggap tidak memperhatikan kepentingan rakyat umum. “Semua tuntutan ini bersifat konstruktif, sekaligus memberi kesempatan untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan,” pungkas Radin.
