Survei Indopol: Kepuasan terhadap Prabowo Menurun dalam Konteks New Policy
New Policy – Dalam rangka mengukur dampak kebijakan baru yang diterapkan pemerintah, Lembaga survei Indopol melakukan survei terbaru yang menunjukkan penurunan kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto. Hasil survei ini mengungkapkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap New Policy mencapai 59,75 persen, sedikit lebih rendah dibandingkan survei sebelumnya yang dilakukan empat bulan lalu. Survei yang melibatkan 1.230 responden dari 38 provinsi, dengan periode pengumpulan data 26 Mei hingga 1 Juni 2026, menyoroti ketidakpuasan terhadap kebijakan ekonomi dan sosial yang dijalankan pemerintah. New Policy, yang sebelumnya diharapkan mampu mendorong stabilitas ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, kini terlihat menghadapi tantangan yang lebih kompleks.
Kebijakan Ekonomi Baru dan Kenaikan Harga Pokok
Analisis kepuasan publik terhadap New Policy mengungkapkan bahwa kekecewaan utama masyarakat datang dari kenaikan harga bahan pokok. Direktur Eksekutif Indopol Survey, Ratno Sulistiyanto, menjelaskan bahwa tren penurunan kepuasan ini mencerminkan ketidakpuasan terhadap efektivitas kebijakan ekonomi baru dalam mengatasi inflasi dan biaya hidup yang meningkat. “New Policy tidak hanya menargetkan penstabilan harga BBM, tetapi juga harus menangani kenaikan harga kebutuhan pokok secara holistik,” tambahnya saat merilis temuan survei pada Selasa, 9 Juni 2026.
“Meski pemerintah mencoba mengurangi tekanan inflasi melalui beberapa kebijakan, dampak pelemahan rupiah dan kenaikan harga bahan pokok tetap menjadi faktor utama yang memengaruhi kepuasan masyarakat,” papar Yanuar Rizky, seorang pengamat ekonomi.
Dari seluruh responden yang tidak puas, sekitar 34,14 persen menyebut kenaikan harga kebutuhan pokok sebagai penyebab utama. Angka ini menunjukkan bahwa New Policy masih dianggap kurang efektif dalam mengendalikan inflasi, terutama di tengah persaingan global dan krisis ekonomi domestik. Selain itu, 15,76 persen responden mengkritik minimnya penambahan lapangan kerja dan tingginya angka pengangguran, khususnya di kalangan generasi muda, sebagai dampak negatif dari kebijakan ekonomi baru.
Penurunan kepuasan terhadap New Policy juga terlihat dalam penilaian terhadap kondisi ekonomi keluarga. Dalam survei, 49,51 persen responden mengungkapkan bahwa kondisi ekonomi mereka tidak berubah signifikan dibandingkan setahun lalu. Namun, sebagian besar, yaitu 18,21 persen, merasakan dampak pelemahan rupiah secara sangat besar, sementara 30,65 persen menganggapnya cukup berpengaruh. Hal ini menunjukkan bahwa New Policy belum mampu mengatasi tekanan ekonomi yang terus meningkat, sehingga membuat masyarakat merasa tidak terbantu secara signifikan.
Kinerja New Policy dalam Mengatasi Inflasi dan Kebutuhan Pokok
Survei ini juga menggambarkan bahwa 53,5 persen responden mengakui dampak besar kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) terhadap perekonomian. Meski pemerintah telah mencoba mengendalikan harga BBM melalui kebijakan subsidi, hasil survei menunjukkan bahwa New Policy masih dianggap kurang efektif. Sebanyak 77,8 persen responden menyatakan ketidaksetujuan terhadap kenaikan harga BBM, yang memperkuat indikasi bahwa kebijakan ekonomi baru belum memenuhi harapan masyarakat.
Menurut Yanuar Rizky, kebijakan subsidi yang dilakukan pemerintah dalam rangka New Policy belum cukup mengatasi kekecewaan terhadap inflasi dan kenaikan biaya hidup. “New Policy harus menawarkan solusi yang lebih komprehensif, bukan hanya fokus pada satu aspek seperti harga BBM,” jelasnya. Dengan kata lain, kebijakan ekonomi baru perlu diperkuat dengan langkah-langkah yang menjangkau kebutuhan pokok dan struktur biaya masyarakat secara keseluruhan.
Pertumbuhan ekonomi yang melambat, sebesar 48,21 persen dari responden menilai kondisi ekonomi nasional biasa saja, 16,1 persen menganggapnya baik, dan 35,69 persen menyebutnya dalam kondisi buruk, menunjukkan bahwa New Policy belum mampu menghasilkan hasil yang memadai. Kebutuhan masyarakat terhadap kebijakan ekonomi yang lebih efektif dan berkelanjutan terus meningkat, terutama dalam menghadapi ancaman inflasi dan kenaikan biaya hidup yang berkelanjutan.
Selain itu, survei juga mengungkap bahwa 6,46 persen responden menyoroti ketidakseimbangan antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat umum. Mereka menilai bahwa New Policy lebih menguntungkan para pengusaha, sementara masyarakat kecil tetap merasakan tekanan harga yang tinggi. Faktor ini memperkuat pandangan bahwa kebijakan ekonomi baru perlu disesuaikan dengan kebutuhan kelompok masyarakat yang lebih luas.
Respons terhadap New Policy juga terlihat dalam hal ketidakpuasan terhadap pengelolaan perekonomian. Meski ada 51,0 persen responden yang tetap mempercayai pemerintah pusat, kecenderungan penurunan kepuasan menunjukkan bahwa kebijakan baru masih memerlukan penyesuaian untuk memperbaiki persepsi publik. Dengan penurunan ini, terlihat bahwa New Policy harus lebih transparan dan terukur dalam menangani isu-isu yang menjadi sorotan masyarakat.
