Aparat Hadang Aksi Mahasiswa, Sempat Adu Dorong
Special Plan – Pada Jumat, 12 Juni 2026, massa dari aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) terhenti di depan Gedung Thamrin Nine Ballroom, Jakarta Pusat. Mereka sedang berupaya menuju Bundaran HI untuk menggelar aksi dengan tema “Menuju Indonesia Bangkrut,” tetapi dihambat oleh gabungan TNI dan Polri. Tegangan sempat muncul sekitar pukul 16.10 WIB ketika kedua belah pihak terlibat saling dorong. Mahasiswa berusaha menembus barikade yang dibangun aparat, sementara petugas melakukan penahanan untuk mencegah kelanjutan aksi.
Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigadir Jenderal Muhammad Nas, mengatakan bahwa keterlibatan TNI dalam pengamanan dilakukan berdasarkan permintaan kepolisian. “Pengamanan dilakukan sesuai mekanisme, atas permintaan dan sebagai bantuan dari Polri,” jelasnya saat diwawancarai, Jumat, 12 Juni 2026. Di belakang barisan petugas, aparat kepolisian mulai mengerahkan alat barikade tambahan. Penyusunan pertahanan dua lapis ini memicu reaksi dari massa, yang terlihat menendang serta melempar benda-benda kecil ke alat penghalang tersebut.
“DPR saat ini hanya menjadi loket administrasi dari eksekutif,” ujar Yatalathof Ma’shum Imawan, Ketua BEM UI, saat di lokasi aksi.
Ketua BEM UI, Yatalathof Ma’shum Imawan, menyatakan bahwa lebih dari 1.000 mahasiswa akan turut serta dalam demonstrasi tersebut. Mereka dibagi dalam 16 kloter dan berangkat dari kampus UI di Depok. Namun, menurut Yatalathof, aparat menghambat aksi dari Bundaran HI dan mengarahkan massa ke depan Gedung DPR. Mahasiswa menolak rencana tersebut, dengan menyampaikan bahwa mereka ingin tetap berdemo di Bundaran HI. “Kami menolak. Saat ini masih berupaya untuk tetap melakukan aksi di Bundaran HI,” tambahnya.
Dalam wawancara, Yatalathof menjelaskan bahwa pemilihan lokasi aksi di Bundaran HI bertujuan menunjukkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Ia menekankan bahwa massa tidak ingin menggelar aksi di sekitar Istana Negara. Selain itu, mereka juga menolak jika protest dipusatkan di gedung DPR, karena menurutnya aspirasi yang disampaikan ke lembaga tersebut tidak akan berdampak signifikan. “DPR saat ini hanya menjadi loket administrasi dari eksekutif,” ujarnya.
Aksi tersebut melibatkan berbagai elemen kampus, termasuk BEM se-UI (BEM UI dan 15 BEM fakultas), BEM KM IPB, BEM PNJ, BEM Universitas Pancasila, Aliansi BEM Gunadarma, FMN Pusat, FMN UI, Pembebasan, serta Semar UI. Seluruh peserta aksi mengharapkan perubahan kebijakan melalui tuntutan yang mereka sampaikan. Beberapa tuntutan utama yang disuarakan adalah penghentian pemborosan APBN, penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM, serta penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih.
Menurut Yatalathof, massa juga menuntut penghentian militerisme di ruang sipil, serta meminta Presiden Prabowo Subianto mengakui kesalahan pemerintah. Ia menambahkan bahwa aksi ini bertujuan untuk menegaskan kritik terhadap kebijakan ekonomi dan politik pemerintah saat ini. “Kami ingin menyampaikan aspirasi yang lebih langsung ke masyarakat dan pemerintah,” jelasnya.
Selama berjalan, massa aksi berdatangan sejak pukul 15.10 WIB setelah berjalan kaki dari kawasan Semanggi, Jakarta Pusat. Mereka sebelumnya menggunakan bus untuk menuju lokasi, tetapi dilarang melanjutkan perjalanan ke Bundaran HI oleh aparat. Meski demikian, massa tetap mempertahankan semangatnya dan berupaya menembus rintangan. Pemimpin aksi mengungkapkan bahwa kesalahan pemerintah dalam pengelolaan dana negara dan kebijakan sosial menjadi isu utama yang mereka angkat.
Pertempuran antara mahasiswa dan aparat berlanjut hingga situasi terkendali. Setelah menghadapi kesulitan di awal, sebagian besar massa berhasil menembus barikade dan memasuki area depan Gedung DPR. Namun, mereka tetap bersikeras untuk menyampaikan tuntutan mereka di Bundaran HI. “Kami percaya bahwa lokasi ini lebih representatif dalam menunjukkan kekuasaan rakyat,” ujarnya.
Dalam upaya mengontrol aksi, aparat terus mengatur strategi. Mereka menggunakan alat barikade dan teknik khusus untuk mencegah terjadinya bentrok yang lebih besar. Meski ada ketegangan, tidak ada laporan korban serius. Aksi ini menunjukkan semangat perlawanan mahasiswa terhadap kebijakan yang mereka anggap tidak adil. Semua tuntutan mereka akan disampaikan secara terbuka di depan publik, dengan harapan mengguncang pemerintah dan masyarakat untuk meninjau kembali kebijakan yang diterapkan.
Kepolisian dan TNI tetap mengawasi aksi tersebut secara ketat. Mereka memastikan bahwa segala tindakan yang dilakukan massa tidak melanggar aturan hukum. Aparat juga berupaya mencegah terjadinya kerusakan properti atau anarki. Meski demikian, suara protes tetap terdengar jelas, menunjukkan bahwa mahasiswa bersikap tegas dalam menyampaikan pernyataan mereka. Aksi ini dianggap sebagai bagian dari momentum perubahan yang diharapkan oleh kalangan akademisi dan masyarakat.
Selain itu, aksi ini juga memperlihatkan kerja sama antara berbagai organisasi mahasiswa. Mereka membangun solidaritas yang kuat, dengan tujuan menyatukan suara untuk menyampaikan kekecewaan terhadap kondisi perekonomian dan politik saat ini. Yatalathof menegaskan bahwa tuntutan yang dibawa adalah hasil kesepakatan bersama, yang mencerminkan kebutuhan dan harapan rakyat. “Kami berharap masyarakat dan pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap kebijakan yang memengaruhi kehidupan sehari-hari warga,” pungkasnya.
