CCTV Bundaran HI Mati saat Demo, Pemprov: Milik Pihak Ketiga
Pernyataan Pemprov DKI Jakarta Soal Mati Nyala CCTV di Bundaran HI
Special Plan – Pemerintah DKI Jakarta memberikan pernyataan mengenai keadaan kamera pemantau di Bundaran HI yang tidak berfungsi selama demo mahasiswa pada Jumat, 12 Juni 2026. Dalam keterangan tertulisnya, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Pemprov DKI Jakarta, Marulina Dewi, menjelaskan bahwa sebagian kamera pengawas yang tidak menyala tidak termasuk dalam sistem yang dikelola oleh pemerintah daerah. Marulina mengungkapkan bahwa kejadian mati nyalanya sejumlah CCTV terjadi pada platform digital milik pihak ketiga. Ia menegaskan bahwa kamera-kamera tersebut bukan merupakan bagian dari sistem CCTV resmi yang dioperasikan oleh Pemprov DKI Jakarta. “Kami menegaskan bahwa platform tersebut bukan merupakan kanal resmi maupun bagian dari sistem CCTV yang dikelola oleh Pemprov Jakarta,” ujar Marulina. Dia menjelaskan bahwa kendala teknis pada sistem pihak ketiga ini berada di luar wewenang pemerintah. “Operasional CCTV Pemprov Jakarta tetap digunakan secara aktif untuk mendukung keamanan, ketertiban, keselamatan masyarakat, serta pemantauan wilayah, termasuk berkoordinasi dengan kepolisian,” tambahnya.
Kabutuhan Nyala CCTV dan Demo Mahasiswa
Saat kejadian tersebut terjadi, aksi demonstrasi oleh mahasiswa berlangsung di Bundaran HI dengan tema “Menuju Indonesia Bangkrut.” Massa aksi dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia dan sejumlah organisasi mahasiswa lainnya berkumpul di sekitar area tersebut. Namun, mereka terhenti oleh aparat keamanan ketika hendak mendekati titik utama demonstrasi. Pihak kepolisian meminta para peserta aksi untuk berunjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Jakarta. Meski demikian, mahasiswa menolak dan tetap bersikeras menyampaikan tuntutan mereka di Bundaran HI agar masyarakat lebih luas mengetahui isu yang mereka angkat. Mereka membawa lima poin utama yang ditujukan kepada pemerintah. Pertama, penyetopan penggunaan dana APBN secara boros. Kedua, penurunan harga kebutuhan pokok dan Bahan Bakar Minyak (BBM). Ketiga, penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta proyek Koperasi Desa Merah Putih. Keempat, penolakan terhadap militerisme di sektor sipil. Kelima, meminta Prabowo Subianto untuk mengakui kesalahan pemerintah.
Kabar dari Media Sosial Threads
Sebelumnya, akun media sosial Threads dengan username @corneliusvito mengungkapkan bahwa seluruh kamera CCTV di Bundaran HI mengalami gangguan. “Jakarta Pusat semua CCTV mati, terlampir contoh MT Haryono yang CCTV-nya nyala. Stay safe!,” tulis akun tersebut. Isu ini memicu kekhawatiran publik mengenai kemampuan pemerintah dalam memantau situasi di lapangan selama aksi. Namun, Marulina menegaskan bahwa kamera yang tidak berfungsi hanya terkait dengan sistem yang dikelola oleh pihak ketiga. Ia menyebutkan bahwa sejumlah CCTV milik Pemprov DKI Jakarta tetap dalam kondisi operasional dan siap mengawasi kegiatan demonstrasi.
Perbedaan Penjelasan dari Pemprov dan Aksi Mahasiswa
Juru Bicara Gubernur DKI Jakarta, Cyril Raoul Hakim atau Chico Hakim, membantah informasi tentang matinya kamera CCTV di Bundaran HI. “CCTV yang kami punya ada sepuluh, dan itu tidak mati,” ujarnya dalam keterangan tertulis pada Jumat, 12 Juni 2026. Chico menjelaskan bahwa kemungkinan adanya gangguan akses ke CCTV bukan disebabkan oleh kegagalan sistem, tetapi oleh teknis pengoperasian. “Kalaupun lambat, itu karena banyak yang mau mengakses,” kata Chico. Ia menambahkan bahwa di sekitar Bundaran HI terdapat banyak kamera dari pihak ketiga, namun tidak bisa memastikan apakah mereka dalam kondisi aktif atau tidak saat demo berlangsung.
Pengelolaan CCTV dan Tanggung Jawab Pemerintah
Marulina menjelaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta tetap menjalankan perannya dalam mengelola infrastruktur CCTV secara optimal. “Seluruh operasional infrastruktur CCTV milik instansinya tetap berjalan normal, berfungsi, dan dalam kondisi prima,” ujarnya. Ia menekankan bahwa kejadian mati nyala CCTV tidak mengganggu fungsi utama sistem pemantauan yang dikelola pemerintah. Selain itu, Marulina mengatakan bahwa data dan streaming dari kamera tersebut bisa diakses oleh pihak keamanan untuk mengawasi kegiatan demo.
Kejelasan dan Tanggung Jawab dalam Operasional CCTV
Meski Chico menyatakan bahwa seluruh CCTV Pemprov DKI Jakarta tetap bekerja, ia mengakui bahwa pihak ketiga bisa memengaruhi ketersediaan informasi. “Kami tidak mengetahui secara pasti apakah kamera-kamera milik pihak ketiga beroperasi selama demo,” ujarnya. Chico menambahkan bahwa keseluruhan infrastruktur CCTV yang dikelola pemerintah tidak mengalami hambatan. “Pemprov Jakarta terus memastikan kinerja CCTV tetap maksimal untuk mengawasi keadaan di lapangan,” imbuhnya.
Dukungan Masyarakat dan Keterlibatan Pihak Luar
Selama demo berlangsung, sejumlah warga Jakarta terlihat mendukung para peserta aksi dengan menyediakan informasi dan bantuan. Sebagian dari mereka membagikan konten di media sosial untuk menyampaikan situasi di lapangan. Bahkan, ada warga yang menyoroti pentingnya CCTV sebagai alat kontrol dan transparansi. Mereka berharap pemerintah memastikan sistem pemantauan berjalan lancar, terutama saat terjadi aktivitas besar seperti unjuk rasa.
Analisis dan Konteks Masalah
Mati nyalanya beberapa CCTV di Bundaran HI selama demo menimbulkan pertanyaan tentang koordinasi antarinstansi. Meski Pemprov Jakarta mengklaim sistemnya berjalan normal, adanya kamera milik pihak ketiga bisa memperlihatkan kelemahan dalam pengelolaan infrastruktur. Menurut analisis, beberapa kamera mungkin tidak terhubung ke sistem pusat karena masalah teknis lokal atau kesalahan konfigurasi. Sementara itu, pihak keamanan tetap aktif memantau situasi dengan alat lain seperti pesawat dan ponsel.
Kesimpulan dan Harapan Masyarakat
Marulina dan Chico Hakim sepakat bahwa matinya sejumlah CCTV di Bundaran HI tidak mengubah fakta bahwa Pemprov Jakarta tetap mampu mengawasi kegiatan demo. Namun, mereka berharap adanya penjelasan lebih lanjut mengenai pihak ketiga yang mengelola kamera tersebut. Para peserta aksi menilai bahwa kejadian ini mungkin menjadi kesempatan untuk menyoroti masalah pengelolaan infrastruktur. “Kami berharap pemerintah transparan dalam mengelola semua sistem pengawasan,” ujar salah satu anggota BEM UI. Sementara itu, warga Jakarta mengapresiasi peran Pemprov DKI dalam menjaga keamanan, meski ada sedikit gangguan. “Pem
