Gibran Pastikan Pemerintah Fokus pada Penyempurnaan MBG-Kopdes
Special Plan –
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan komitmen pemerintah untuk menyempurnakan pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes). Dalam pernyataan resmi yang dibagikan Sekretariat Wakil Presiden pada Rabu, 17 Juni 2026, ia menjelaskan bahwa langkah ini bertujuan mengoptimalkan penggunaan anggaran negara guna memastikan manfaat yang diperoleh masyarakat maksimal. “Dengan perbaikan tata kelola, kita bisa memastikan setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar berkontribusi pada kepentingan rakyat,” kata Gibran.
Upaya Penguatan Transparansi dan Efisiensi
Menurut Gibran, tata kelola program tersebut akan diperbaiki agar pelaksanaannya lebih tepat sasaran, efektif, serta efisien. “Dengan sistem yang lebih baik, kita juga bisa mengurangi potensi korupsi yang selama ini dikhawatirkan,” lanjutnya. Ia menyoroti pentingnya memastikan transparansi dalam pengadaan bahan makanan dan pengelolaan dana koperasi, agar kepercayaan publik terhadap pemerintah tetap terjaga.
“Langkah ini adalah bagian dari upaya pemerintah menjaga integritas kebijakan dan memberikan nilai tambah kepada masyarakat,” ujar Gibran.
Komitmen tersebut juga diiringi oleh pembaharuan dalam penyelenggaraan proyek, seperti penguatan pengawasan, evaluasi rutin, dan penggunaan data secara lebih terarah. Gibran menekankan bahwa keberhasilan program MBG dan Kopdes Merah Putih tidak hanya bergantung pada alokasi dana, tetapi juga pada kemampuan pemerintah menyelaraskan kebijakan dengan kebutuhan nyata masyarakat.
MBG sebagai Kontrak Politik Presiden Prabowo
Dalam keterangan terpisah, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari menyatakan MBG merupakan kontrak politik yang dijanjikan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat. “Program ini adalah visi dan amanat yang diberikan rakyat kepada beliau, sehingga tidak bisa diputuskan secara sembarangan,” jelas Qodari.
“Bahwa yang namanya MBG tidak bisa diminta langsung berhenti. Karena itu adalah visi dan kontrak politik Pak Prabowo. Presiden Prabowo dipilih karena program kerja yang dilaksanakan, (program tersebut) tidak bisa diberhentikan,” ujar Qodari.
Menurut Qodari, keberlanjutan MBG menjadi prioritas utama pemerintah, terlepas dari kritik yang muncul dari berbagai pihak. Ia menambahkan bahwa program ini diharapkan bisa menjadi penggerak pengurangan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan sosial secara bertahap.
Perbedaan Pandangan antara Pemerintah dan Mahasiswa
Menteri Koperasi dan UKM Ferry Juliantono memberikan tanggapan terhadap kritik elemen mahasiswa terhadap Kopdes Merah Putih. Dia menilai perlawanan mahasiswa tersebut lebih pada ketidaktahuan tentang amanat konstitusi. “Koperasi desa ini adalah bentuk penerapan UUD NRI 1945 Pasal 33 yang menjadi kebijakan wajib pemerintah,” ujarnya.
“Koperasi desa kan amanatnya undang-undang. Jadi, apa yang dikerjakan pemerintah selama ini harus tetap dilanjutkan,” kata Ferry.
Ferry menjelaskan bahwa Kopdes Merah Putih bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi yang melibatkan masyarakat secara langsung. “Rakyat membutuhkan lembaga usaha yang bisa menumbuhkan aktivitas ekonomi sekaligus memberikan manfaat ekonomi nyata,” tutur dia. Ia menyoroti bahwa program ini merupakan langkah awal untuk mengubah struktur perekonomian lokal yang selama ini dianggap stagnan.
Antisipasi Kritik Mahasiswa dalam Demonstrasi
Program MBG dan Kopdes Merah Putih menjadi dua poin utama yang dituntut oleh aksi mahasiswa di beberapa daerah. Salah satunya adalah demonstrasi di Bundaran HI, Jakarta, pada 12 Juni 2026, yang menyampaikan seruan agar pemerintah menghentikan proyek tersebut.
Aliansi BEM dari kampus-kampus di Jakarta, termasuk BEM UI, mendesak pemerintahan Prabowo-Gibran untuk memperbaiki pengelolaan anggaran. Mereka juga menuntut penurunan harga bahan pokok dan BBM, serta penghentian kebijakan militerisasi di ranah sipil. “Prabowo harus berhenti mengelak dan akui kesalahan kebijakan yang dilakukan,” kata salah satu perwakilan aksi.
“Kami memandang memberi kesempatan dan waktu sudah terlalu lama kita coba. Karena kritik lewat data juga sudah disampaikan dan selalu diabaikan. Lebih-lebih karena pemerintah memilih mengelak alih-alih bertanggung jawab,” kata Ketua BEM UI Yatalathof Ma’shum Imawan.
Imawan menilai ekonomi saat ini hanya tumbuh secara teoritis, sementara kondisi nyata masyarakat masih sulit. “Harga beras naik, lapangan kerja menyempit, hingga rakyat kesulitan membayar pajak. Apa yang dilakukan pemerintah? Sibuk memoles citra sambil membagi proyek kepada kroni,” keluhnya.
Menurut Imawan, kritik mahasiswa bukan sekadar perbedaan politik, tetapi buah dari ketidakpuasan terhadap kebijakan yang dinilai tidak berpijak pada kepentingan rakyat. “Kami ingin kebijakan bisa lebih transparan, agar semua masyarakat merasa diwakili dan diberdayakan,” tegasnya.
Pilihan Editor: Perang Opini dan Tekanan saat Aksi Mahasiswa
Pilihan Editor: Berebut Kendali Opini dan Intimidasi saat Demo Mahasiswa
Dalam konteks ini, adanya perbedaan pandangan antara pemerintah dan elemen mahasiswa menunjukkan persaingan opini dalam membangun narasi publik. Pemerintah, di satu sisi, menekankan keberlanjutan program sebagai peningkatan kesejahteraan, sementara mahasiswa berargumen bahwa pengelolaan yang tidak efisien justru merugikan rakyat.
Kritik yang datang dari kampus dianggap sebagai respons terhadap ketidakpuasan masyarakat terhadap percepatan proyek dan pemborosan anggaran. “Ini adalah upaya mengontrol narasi dan menekan kebijakan yang dianggap tidak sesuai dengan harapan rakyat,” tambah editor.
Dengan adanya aksi mahasiswa, pemerintah diharapkan lebih responsif dalam menyampaikan data dan bukti keberhasilan program. “Kritik dari luar bisa menjadi bahan evaluasi, asalkan diimbangi dengan solusi konkret,” kata
