Kata Kemhan Soal Biaya Pelatihan Calon Manajer Kopdes Merah Putih
Pembiayaan Bersama Kementerian Lain
Special Plan – Kementerian Pertahanan menyatakan bahwa pembiayaan pelatihan dasar militer untuk ribuan calon pengelola Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) diatur dengan standar anggaran yang sama seperti pendidikan dan pelatihan Komponen Cadangan (Komcad). Namun, kementerian tersebut belum memberikan informasi mengenai jumlah dana yang secara spesifik dialokasikan untuk program ini.
“Untuk pembiayaan, pelatihan kedisiplinan dilakukan dengan mengacu pada standar anggaran pendidikan dan pelatihan Komcad yang diatur sesuai peraturan yang berlaku,” jelas Brigadir Jenderal Rico Ricardo Sirait, Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, saat dikonfirmasi pada hari Sabtu, 20 Juni 2026.
Dalam pelaksanaan program, Rico menyebutkan bahwa pendanaan tidak hanya ditanggung oleh Kementerian Pertahanan. Kementerian Koperasi serta Kementerian Kelautan dan Perikanan turut berperan dalam mendukung biaya pelatihan sesuai dengan bidang masing-masing. Menurut penjelasannya, Kementerian Koperasi bertugas mengatur pelatihan manajerial bagi peserta KDMP, sedangkan Kementerian Kelautan dan Perikanan menangani pelatihan manajerial untuk calon pengelola Kampung Nelayan Merah Putih.
Program SPPI untuk Penguatan Kapasitas
Pemerintah sebelumnya memutuskan bahwa seluruh calon manajer dari KDMP dan Kampung Nelayan Merah Putih wajib mengikuti program Pendidikan dan Pelatihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam pengelolaan koperasi dan komunitas nelayan.
Dalam gelombang pertama pelaksanaan SPPI, yang berlangsung dari 17 Juni hingga 31 Juli 2026, terdapat 35.476 peserta yang terdiri dari 30 ribu orang untuk KDMP dan 5.476 orang untuk Kampung Nelayan Merah Putih. Rico menjelaskan bahwa pelatihan dasar kemiliteran akan diberikan di 67 satuan pendidikan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Ia menambahkan bahwa para peserta akan menerima pembelajaran tentang bela negara sekaligus pelatihan manajerial sesuai kebutuhan masing-masing sektor.
Struktur Pelatihan dan Tujuannya
Menurut Rico, pelatihan dasar militer ini dilakukan selama 30 hari pertama. Setelah itu, peserta akan mengikuti sesi pelatihan manajerial selama 15 hari. “Pelatihan manajerial ini disusun bersama kementerian teknis terkait, sehingga lebih sesuai dengan kebutuhan pengelolaan koperasi dan kampus nelayan,” ujarnya.
Adapun pelatihan militer yang diberikan bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai bela negara kepada para calon pengelola. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Rico menekankan bahwa komponen cadangan dalam pelatihan ini dirancang untuk memperkuat kedisiplinan dan kesadaran kebangsaan peserta.
Rincian Anggaran Tidak Diketahui dengan Pasti
Walaupun Kementerian Pertahanan mengungkapkan standar pembiayaan pelatihan, Rico belum memberikan angka pasti mengenai rincian dana yang dianggarkan untuk setiap program. “Untuk rincian besaran anggaran masing-masing program, sebaiknya ditanyakan langsung ke kementerian atau lembaga yang menjadi penanggung jawab anggaran terkait,” katanya.
Pelatihan yang digelar memiliki dampak penting dalam membangun kapasitas para pengelola koperasi dan kampung nelayan. Dengan menggabungkan pelatihan kemiliteran dan manajerial, diharapkan peserta mampu memahami aspek-aspek kebangsaan sekaligus meningkatkan keterampilan dalam mengelola organisasi mereka. Rico menuturkan bahwa kolaborasi antar kementerian menjadi kunci keberhasilan program ini, karena setiap bidang memiliki kontribusi yang berbeda.
Manfaat Pelatihan Militer bagi Pengelola Kopdes
Rico menyoroti bahwa pelatihan militer bukan hanya sekadar program wajib, tetapi juga memiliki manfaat strategis dalam mengembangkan jiwa patriotisme dan kemampuan kepemimpinan peserta. Ia menjelaskan bahwa selain aspek disiplin, pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan berpikir sistematis dan kepekaan terhadap isu-isu kebangsaan.
Menurut Rico, kegiatan pelatihan ini bertujuan untuk menciptakan calon manajer yang tidak hanya kompeten dalam bidang bisnis, tetapi juga memiliki kesadaran akan tanggung jawab sosial dan kebangsaan. “Dengan memadukan pelatihan militer dan manajerial, para peserta akan lebih siap menghadapi tantangan pengelolaan koperasi di tengah dinamika yang kompleks,” tambahnya.
Sebagai penutup, Rico mengungkapkan bahwa program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menciptakan sumber daya manusia yang tangguh, baik secara teknis maupun moral. Dengan menggandeng berbagai kementerian, pemerintah berharap dapat membangun ekosistem yang mendukung pengembangan koperasi dan kampung nelayan secara berkelanjutan.
Dalam konteks ini, pelatihan dasar militer bagi calon manajer koperasi menjadi alat untuk memperkuat kekuatan nasional. Para peserta akan memperoleh wawasan tentang peran koperasi dalam perekonomian Indonesia sekaligus mengenal cara-cara mengelola sumber daya secara efektif dan bertanggung jawab. Rico menegaskan bahwa kolaborasi ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk membangun kekuatan sosial dan ekonomi yang saling mendukung.
