Djamari soal Korupsi: Tak Ada Istilah Teman Dekat Presiden Diperlakukan Khusus
What Happened During – Pada hari Kamis, 4 Juni 2026, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI (Purnawirawan) Djamari Chaniago, memberikan pernyataan tegas terkait tindakan korupsi di lingkungan pemerintahan. Ia menekankan bahwa tidak ada perlakuan istimewa bagi siapa pun yang terlibat dalam tindak pidana korupsi, termasuk mereka yang memiliki hubungan dekat dengan Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan ini muncul dalam konteks dua kasus korupsi yang kini menjadi sorotan publik, yaitu dugaan tindakan tidak sah di Badan Gizi Nasional dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Djamari mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk menegakkan hukum secara adil tanpa melihat status atau kedekatan seseorang. Pernyataan ini disampaikan dalam arahan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Regional Jawa-Bali, yang digelar di Yogyakarta. Menurut Djamari, komitmen tersebut mencerminkan sikap Presiden yang ingin memastikan semua pihak, baik pejabat maupun masyarakat, memperoleh perlakuan yang sama dalam pemberantasan tindakan korupsi.
“Tidak ada pengakuan khusus bagi siapa pun, termasuk orang dekat Presiden, jika terbukti terlibat korupsi,” kata Djamari, seperti dikutip dari keterangan tertulis.
Dalam menegaskan hal ini, Djamari menyoroti bahwa Presiden Prabowo selalu mengutamakan kepentingan rakyat, integritas, serta penegakan hukum. Ia menjelaskan, Presiden memilih untuk fokus pada solusi jangka panjang daripada memperhatikan kepentingan pribadi atau kelompok. “Presiden memilih untuk lebih menyayangi kepentingan rakyat Indonesia,” tambahnya, dalam percakapan dengan sejumlah pejabat daerah.
Menurut Djamari, perlakuan khusus dalam kasus korupsi bisa menimbulkan kesan bahwa ada keadilan yang berbeda untuk kelompok tertentu. Hal ini berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan. Oleh karena itu, ia meminta seluruh pejabat negara agar sepenuhnya berkomitmen pada tugas-tugas yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat.
Pilihan Editor: Pertimbangan Prabowo Tunjuk Nanik Deyang Gantikan Dadan
Di samping penekanan pada korupsi, Djamari juga menyebutkan bahwa Presiden Prabowo memiliki pandangan yang konsisten terhadap penyebaran informasi yang tidak akurat. Ia menyoroti betapa berbahayanya disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian yang bisa memecah belah persatuan masyarakat. Dalam konteks ini, Djamari meminta semua pihak untuk aktif mengendalikan ruang digital agar tidak dimanfaatkan untuk tujuan memperkukuh polarisasi.
“Ini sangat serius dan harus kita hadapi bersama. Daerah yang ingin kita kuasai harus kita duduki, awasi, dan patroli. Kita harus hadir di medan itu, karena jika tidak, akan dikuasai oleh pihak-pihak yang menyebarkan disinformasi, fitnah, dan kebencian,” ujar Djamari.
Dalam kesempatan yang sama, Djamari mengingatkan bahwa para pejabat negara, aparat, serta pemimpin daerah harus menjaga sikap dan perilaku yang baik. Menurutnya, keberhasilan dalam pemberantasan korupsi dan pengelolaan ruang digital bergantung pada konsistensi dari seluruh penyelenggara negara. “Kita semua berasal dari rakyat. Karena itu, jagalah sikap, ucapan, dan tingkah laku agar tidak menyakiti hati rakyat. Hindari tindakan yang tercela dan jadilah teladan bagi masyarakat,” tambah Djamari.
Djamari juga menyampaikan pesan tentang pentingnya koordinasi antarlembaga untuk mencegah konflik sosial. Ia menekankan bahwa Forkopimda memiliki peran kunci dalam memastikan stabilitas di tingkat daerah. Pernyataan ini sejalan dengan tujuan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta membangun sistem pengawasan yang efektif.
Kasus korupsi yang menyeret Badan Gizi Nasional dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjadi contoh nyata bahwa tidak ada toleransi terhadap tindakan tidak jujur. Dalam menyikapi situasi ini, Djamari menyatakan bahwa kementerian-kementerian tersebut harus menjadi pelajaran bagi seluruh institusi pemerintah untuk terus menjaga transparansi dan akuntabilitas.
Selain itu, Djamari menyebutkan bahwa Presiden Prabowo secara aktif memantau keberadaan disinformasi di media sosial dan platform digital lainnya. Dengan menempatkan kepercayaan masyarakat sebagai prioritas, Presiden berupaya memastikan bahwa informasi yang disampaikan selalu jelas dan bermanfaat. Ini menunjukkan komitmen tinggi untuk melawan kekuatan-kekuatan yang ingin mengaburkan kebenaran.
Sebagai penutup, Djamari meminta Forkopimda untuk lebih berperan aktif dalam menyikapi tantangan politik dan sosial. Ia menekankan bahwa kinerja pemerintahan tidak hanya bergantung pada kebijakan di tingkat pusat, tetapi juga pada keberhasilan pengelolaan di daerah. “Kita harus menjadi pengawas yang tangguh, agar tidak ada ruang bagi penyebaran korupsi dan informasi yang merugikan,” tutur Djamari.
Konteks Penunjukan Nanik Deyang
Pilihan Editor menyoroti bahwa kebijakan Prabowo dalam menempatkan orang yang dianggap lebih jujur di posisi strategis, seperti pengangkatan Nanik Deyang sebagai pengganti Dadan, mencerminkan up
