Meeting Results: Prabowo targetkan 6 juta nelayan sejahtera lewat 1.386 Kampung Nelayan

Prabowo Targetkan 6 Juta Nelayan Sejahtera Lewat 1.386 Kampung Nelayan

Meeting Results – Jakarta – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan komitmen untuk meningkatkan kualitas hidup sekitar enam juta nelayan di seluruh negeri melalui implementasi program 1.386 Kampung Nelayan yang dilengkapi fasilitas pendukung pada tahun ini. Dalam pidatonya di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, pada Jumat, Prabowo menekankan bahwa inisiatif ini menjadi langkah penting dalam menjaga kesejahteraan para nelayan, yang sebelumnya sering kali tidak mendapat perhatian optimal.

Program Jangka Panjang untuk Masa Depan Nelayan

Kementerian Ketenagakerjaan dan sejumlah lembaga terkait berkomitmen untuk melanjutkan program Kampung Nelayan secara berkelanjutan. Prabowo memastikan bahwa pemerintahannya akan membangun 1.500 unit kampung nelayan setiap tahun hingga empat tahun ke depan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sistem yang lebih stabil dan berkelanjutan, serta memberikan perlindungan langsung bagi komunitas nelayan yang menjadi tulang punggung perekonomian di daerah pesisir.

“Kita tahun ini akan meresmikan 1.386 kampung nelayan. Pertama kali dalam sejarah Indonesia nelayan diurus,” kata Prabowo saat berpidato di Monas. Pernyataan tersebut menggarisbawahi upaya pemerintah untuk mengubah paradigma perlindungan pekerja perikanan, yang sebelumnya dianggap kurang mendapat prioritas.

Prabowo juga menjelaskan bahwa keberhasilan program ini akan berdampak luas, tidak hanya pada para nelayan tetapi juga keluarga mereka. Jumlah keluarga yang terlibat mencapai lebih dari 20 juta jiwa, menjadikan program ini sebagai solusi untuk mengurangi risiko ketergantungan ekonomi pada sektor perikanan. Dengan infrastruktur dasar yang memadai, seperti akses ke fasilitas penyimpanan hasil tangkapan, nelayan kecil diharapkan bisa meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup.

Penyimpanan dan Peningkatan Nilai Komoditas

Salah satu tantangan utama yang dihadapi nelayan adalah kesulitan dalam mempertahankan kualitas hasil tangkapan. Prabowo mengungkapkan bahwa pemerintah berencana membangun pabrik es di setiap lokasi Kampung Nelayan. Tujuan dari langkah ini adalah menjaga kelembapan ikan dan produk perikanan lainnya, sehingga dapat dipasarkan dengan nilai jual yang lebih tinggi.

“Yang selama ini mereka susah, mereka melaut tanpa es, sekarang kita bikin pabrik es di tiap Kampung Nelayan. Kita juga akan bantu kapal-kapal untuk mereka,” ujar Prabowo. Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemerintah mengenali kebutuhan konkret para nelayan, seperti pengadaan alat transportasi dan fasilitas penunjang.

Program ini tidak hanya fokus pada penyimpanan, tetapi juga pada pengembangan sumber daya manusia. Prabowo menegaskan bahwa penguasaan teknologi dan alat bantu modern akan meningkatkan efisiensi kerja nelayan, mengurangi biaya operasional, dan memperluas akses pasar. Dengan demikian, nelayan tidak hanya berperan sebagai penghasil ikan tetapi juga sebagai bagian dari rantai nilai ekonomi yang lebih kompleks.

Regulasi Baru untuk Perlindungan Pekerja Perikanan

Selain infrastruktur, Prabowo juga mengumumkan ratifikasi Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 188 melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2026. Dokumen ini menjadi payung hukum baru untuk melindungi hak dan kesejahteraan pekerja perikanan, terutama dalam proses penangkapan ikan. Dengan aturan ini, para awak kapal diharapkan mendapat perlindungan lebih baik, mulai dari kondisi kerja hingga jaminan sosial.

“Ada satu lagi hadiah untuk buruh, saya baru saja tanda tangan Perpres Nomor 25 Tahun 2026 tentang Ratifikasi Konvensi International Labour Organization Nomor 188, untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan bagi awak kapal perikanan,” tutur Prabowo. Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemerintah berupaya menciptakan keadilan dalam sektor yang selama ini dianggap tidak adil.

Prabowo menambahkan bahwa peningkatan perlindungan bagi nelayan bukan hanya tanggung jawab Kementerian Ketenagakerjaan, tetapi juga melibatkan kolaborasi dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ia menekankan pentingnya regulasi yang tidak hanya memberikan kepastian hukum tetapi juga mendorong partisipasi aktif nelayan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, program ini diharapkan bisa menjadi contoh untuk perbaikan regulasi dalam sektor pekerjaan lainnya.

Upaya Luas dalam Peningkatan Kesejahteraan Buruh

Prabowo juga mengungkapkan sejumlah capaian dalam bidang kesejahteraan buruh. Selain pembangunan Kampung Nelayan, pemerintah telah menaikkan upah minimum di berbagai daerah, menambah kuota rumah subsidi, serta memberikan bonus hari raya bagi profesi pengemudi dan kurir. Tujuan dari langkah-langkah ini adalah memastikan kesejahteraan yang lebih merata, terutama bagi para pekerja yang bekerja di sektor informal.

Dalam pidatonya, Prabowo menyoroti bahwa kesejahteraan pekerja tidak bisa terwujud tanpa dukungan dari berbagai pihak. Ia meminta Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Hukum serta HAM untuk mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan, yang sebelumnya masih dalam proses. RUU ini diharapkan memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat, khususnya bagi pekerja yang tidak memiliki kontrak jangka panjang.

Menurut Prabowo, program ini merupakan bagian dari visi pemerintahannya untuk memperkuat kesejahteraan seluruh masyarakat. Ia menyatakan bahwa pen