Key Discussion: Komisi XI desak Kalsel percepat hilirisasi industri untuk dongkrak PAD

Komisi XI Dorong Pemprov Kalsel Percepat Hilirisasi Industri untuk Tingkatkan PAD

Kunjungan Kerja DPR RI ke Kalimantan Selatan

Key Discussion – Pada hari Kamis (7/5), Komisi XI DPR RI melaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Selatan. Tujuan utama dari kegiatan tersebut adalah untuk menyerap aspirasi serta memantau langsung kinerja pemerintah daerah. Dalam pertemuan yang berlangsung di Banjarmasin, para anggota legislatif dari komisi tersebut menyoroti pentingnya percepatan hilirisasi industri sebagai strategi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Strategi Pengembangan Ekonomi Melalui Hilirisasi

Hilirisasi industri, yang berarti meningkatkan nilai tambah dari sumber daya alam melalui proses produksi yang lebih kompleks, menjadi fokus pembahasan dalam pertemuan tersebut. Komisi XI menilai bahwa Kalsel memiliki potensi besar dalam mengubah bahan mentah menjadi produk jadi, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. “Kalsel perlu mengoptimalkan potensi hilirisasi industri sebagai salah satu pilar utama untuk memperkuat PAD,” ujar salah satu anggota komisi, Latif Thohir, dalam sesi diskusi.

Dalam kesempatan ini, para legislator juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah provinsi dan sektor swasta. Mereka menyarankan bahwa Kalsel harus mempercepat pengembangan infrastruktur dan kebijakan yang mendukung hilirisasi. “Dengan menumbuhkan industri hilir, Kalsel bisa mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah dan meningkatkan pendapatan asli daerah secara signifikan,” tambah Andi Bagasela, anggota lain dari komisi tersebut.

Komisi XI juga menyoroti tantangan yang dihadapi Kalsel dalam hal pengelolaan sumber daya alam. Mereka menunjukkan bahwa meskipun provinsi tersebut kaya akan minyak bumi, batu bara, dan sumber daya lainnya, kinerja hilirisasi masih tergolong lambat. “Jika hilirisasi tidak dipercepat, PAD akan sulit tumbuh secara pesat dalam jangka panjang,” papar Roy Rosa Bachtiar, anggota komisi yang turut hadir.

Beberapa rekomendasi spesifik disampaikan oleh para legislator. Pertama, mereka menyarankan Kalsel untuk meningkatkan investasi dalam pengembangan industri hilir, khususnya di sektor pertambangan dan energi. Kedua, Komisi XI menekankan perlunya peningkatan kualitas SDM untuk mendukung industri tersebut. “Ketersediaan tenaga ahli yang kompeten sangat penting untuk mengelola industri hilir secara efisien,” jelas Roy Rosa Bachtiar.

Para anggota DPR juga menyoroti kebutuhan Kalsel untuk membangun ekosistem industri yang lebih kuat. Mereka menyarankan pemerintah provinsi untuk menyiapkan regulasi yang menumbuhkan kemitraan antara pihak pemerintah dan perusahaan-perusahaan lokal. “Dengan menarik investasi dalam sektor hilir, Kalsel bisa menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” imbuh Latif Thohir.

Sebagai contoh, komisi tersebut menawarkan ide untuk mengembangkan industri turunan minyak bumi, seperti bahan bakar bio dan produk kimia. Selain itu, mereka juga menyarankan peningkatan produksi dari sumber daya alam yang lain, seperti batu bara dan minyak mentah, melalui teknologi yang lebih modern. “Ini adalah langkah awal untuk memastikan bahwa sumber daya alam menjadi daya dorong PAD,” kata Andi Bagasela.

Kunjungan kerja Komisi XI tidak hanya fokus pada pengawasan langsung, tetapi juga memberikan rekomendasi strategis. Salah satu poin utama yang diungkapkan adalah perlunya pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. “Hilirisasi harus diiringi dengan kebijakan lingkungan yang ketat agar tidak merusak ekosistem lokal,” ujar salah satu anggota.

Menurut data terbaru, PAD Kalsel tergantung pada sektor pertambangan dan energi sekitar 60 persen. Dengan hilirisasi, proyeksi Komisi XI menunjukkan bahwa angka ini bisa ditingkatkan hingga 80 persen dalam lima tahun mendatang. “Percepatan hilirisasi tidak hanya menguntungkan pemerintah, tetapi juga masyarakat luas,” terang Latif Thohir.

Di sisi lain, para legislator menyoroti peran pemerintah provinsi dalam mendorong kolaborasi dengan pihak swasta. Mereka menyarankan Kalsel untuk memberikan insentif pajak dan keringanan regulasi bagi perusahaan yang berinvestasi dalam industri hilir. “Kebijakan seperti ini bisa menarik minat investor dan mempercepat pertumbuhan ekonomi,” jelas Andi Bagasela.

Komisi XI juga menekankan perlunya pendekatan berbasis data dalam menentukan prioritas industri hilir. Mereka menyarankan pemerintah provinsi untuk melakukan analisis mendalam mengenai potensi pasar dan kebutuhan lokal. “Hilirisasi harus sesuai dengan kebutuhan pasar, bukan hanya sekadar mengejar angka PAD,” tambah Roy Rosa Bachtiar.

Kunjungan kerja ini diharapkan mampu memicu perubahan kebijakan yang lebih progresif. Dengan mempercepat hilirisasi, Kalsel bisa menjadi contoh sukses dalam pengembangan ekonomi daerah. “Selain PAD, ini juga membuka peluang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi kesenjangan antar daerah,” ujar salah satu anggota komisi.

Selama kunjungan, para legislator juga mengunjungi beberapa industri hilir yang sedang berkembang di Kalimantan Selatan. Mereka mengapresiasi upaya yang telah dilakukan, tetapi menekankan perlunya dukungan lebih besar dari pemerintah pusat. “Kerja sama antara pusat dan daerah sangat penting untuk mempercepat proses hilirisasi,” terang Latif Thohir.

Menyusul kunjungan kerja ini, Komisi XI menargetkan beberapa langkah konkret dalam bulan depan. Termasuk, mereka akan menyiapkan kerangka kerja strategis untuk menyebarluaskan rekomendasi mereka kepada pihak terkait. “Kita ingin Kalsel menjadi salah satu provinsi yang berhasil dalam membangun ekonomi melalui hilirisasi,” jelas Andi Bagasela.

Kalimantan Selatan, sebagai salah satu provinsi dengan sumber daya alam yang melimpah, memiliki peluang besar untuk meraih target ini. Namun, tantangan utamanya terletak pada keterbatasan infrastruktur dan SDM. Dengan dukungan dari Komisi XI, pemerintah provinsi diharapkan mampu mengatasi hambatan tersebut dan mendorong kinerja ekonomi yang lebih baik.

Di akhir pertemuan, para anggota DPR RI berharap pemerintah Kalsel bisa segera mengambil langkah tegas. “Jangan hanya berpikir tentang PAD secara langsung, tetapi juga tentang peran industri hilir dalam membangun keberlanjutan ekonomi,” tegas Roy Rosa Bachtiar