Penyidik KPK Geledah Kantor BPK Sumsel di Kasus Muara Enim

Dugaan Tim Review BPK RI Terlibat Suap Bupati Muara Enim

Tempatdonasi.com – Dalam kasus dugaan korupsi yang menggegerkan publik, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Selatan (Sumsel) pada Selasa, 23 Juni 2026. Penyidikan ini berkaitan dengan dugaan suap yang melibatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim. Tim penyidik dari Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK mengambil berbagai dokumen penting, seperti surat kerja pemeriksaan dan laporan perubahan opini, sebagai bukti penyelidikan. Aksi ini menunjukkan intensitas KPK dalam mengungkap praktik korupsi yang terjadi di sektor pemeriksaan keuangan.

Penyelidikan BPK Sumsel dan Dugaan Perubahan Opini Audit

“Para penyidik pasti akan menganalisis setiap dokumen yang diperoleh selama operasi pencarian bukti ini,” ujar Budi Prasetyo, juru bicara KPK, dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 25 Juni 2026.

Dokumen yang disita oleh penyidik KPK terkait dengan dugaan upaya BPK Sumsel mengubah hasil audit dari Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Perubahan ini diduga dilakukan setelah operasi tangkap tangan (OTT) di Muara Enim, Sumatera Selatan, yang memicu pergeseran keputusan audit. Taufik Husein, Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, menyoroti bahwa BPK pusat turut andil dalam proses tersebut untuk mendukung perubahan opini laporan keuangan Pemkab Muara Enim. Ini mengindikasikan adanya koordinasi antara pihak internal BPK dan Pemkab Muara Enim.

Kasus ini dimulai saat para pegawai Pemkab Muara Enim berusaha mempertahankan hasil audit yang menilai keuangan daerah mereka sebagai WTP pada tahun anggaran 2025. Untuk mencapai tujuan ini, mereka diduga bekerja sama dengan BPK Sumsel, terutama setelah laporan hasil pemeriksaan (LHP) keuangan diterbitkan. LHP tersebut diperiksa oleh BPK pusat di Jakarta, dan jika tidak diubah, bisa mengguncang kredibilitas pemerintahan Muara Enim. Penyidik KPK menegaskan bahwa perubahan opini ini tidak terjadi secara spontan, tetapi melibatkan intervensi tertentu.

KPK Tetapkan Lima Tersangka dalam Kasus Ini

Dalam penyelidikan yang sedang berlangsung, KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka meliputi Bupati Muara Enim Edison, Pengendali Teknis BPK Sumsel Titin Rita Lestari, seorang warga bernama Augusz Dewanggara alias Angga, Direktur PT Millenium Solusi Abadi Fika Nur Alawi, serta karyawan marketing PT MSA Cory Erin Hardi. Kesembilan orang ini diduga terlibat dalam praktik suap untuk memastikan laporan keuangan Pemkab Muara Enim tetap mendapatkan opini WTP. Penyidik KPK mengatakan bahwa suap tersebut terkait dengan pengadaan barang dan jasa yang menjadi fokus audit.

“LHP keuangan Pemkab Muara Enim sempat dinilai oleh BPK pusat, namun detail hasil penilaian belum diungkapkan secara lengkap. Itu akan menjadi bagian dari proses penyidikan berikutnya,” jelas Achmad Taufik Husein, Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, pada 11 Juni 2026.

Perubahan opini dari WDP ke WTP dinilai sangat signifikan dalam evaluasi kinerja pemerintahan Muara Enim. BPK Sumsel diduga memberikan dukungan untuk memperbaiki citra keuangan daerah tersebut. Pihak KPK mengungkap bahwa BPK pusat turut andil dalam proses ini, terutama untuk mengubah pandangan terhadap hasil audit. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah ada tekanan dari pihak tertentu agar keputusan audit disesuaikan dengan kepentingan politik.

Para penyidik KPK menjelaskan bahwa pemeriksaan LHP keuangan Pemkab Muara Enim oleh BPK Sumsel membutuhkan koordinasi internal. Setelah audit dilakukan, laporan itu dikirim ke BPK pusat untuk diverifikasi. Jika hasilnya dinilai tidak sesuai, maka KPK akan mengambil tindakan lebih lanjut. Penyidikan ini menegaskan bahwa BPK Sumsel bukan hanya sebagai pihak yang melakukan audit, tetapi juga berpotensi terlibat dalam praktik korupsi sebagai pihak yang memberikan dukungan kepada Pemkab Muara Enim.