Special Plan: DKI raih penghargaan sebagai penyelenggara pemda terbaik 2025
DKI Jakarta Terima Penghargaan Penyelenggara Pemda Terbaik 2025
Jakarta, Pemprov DKI Jakarta berhasil meraih penghargaan sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah Terbaik Tahun 2025 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Prestasi ini diraih dengan nilai 3,6762, yang berada dalam kategori kinerja unggul. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menyampaikan bahwa penghargaan tersebut merupakan hasil kerja sama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di provinsi tersebut. Ia berharap prestasi ini terus dipertahankan dan ditingkatkan pada periode berikutnya.
Penekanan pada Kualitas Pelayanan
Dalam kesempatan menerima penghargaan, Rano menegaskan bahwa capaian ini mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan, kualitas layanan publik, serta keberhasilan program pembangunan. Ia menuturkan, “Pemprov DKI Jakarta akan terus memastikan kinerja pemerintahan yang akuntabel, responsif, dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat, sesuai semangat otonomi daerah dan visi nasional pembangunan.”
“Inti otonomi daerah bukan hanya tentang distribusi kewenangan, tetapi juga tanggung jawab untuk menyajikan pelayanan publik yang nyata. Otonomi daerah harus diiringi upaya berkelanjutan untuk memperkuat kelembagaan dan sumber daya manusia, baik dari kepala daerah hingga tingkat kecamatan dan desa,” ujar Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto.
Pada hari ini, Pemprov DKI Jakarta menggelar upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 Tahun 2026 di halaman Balai Kota Jakarta Pusat. Upacara tersebut dipimpin oleh Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Uus Kuswanto, yang membacakan amanat Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Tema acara tahun ini, “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita,” menggambarkan komitmen daerah untuk mandiri dan tanggung jawab dalam mengelola potensi lokal secara optimal, sambil tetap bersinergi dengan pemerintah pusat.
Uus Kuswanto menambahkan bahwa Pemprov DKI berkomitmen memperkuat kerja sama, kolaborasi, dan sinergi dengan pemerintah pusat. Ia juga menekankan pentingnya menjadi mitra aktif dalam merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah. “Semangat otonomi daerah diharapkan mendorong terwujudnya pembangunan yang adil, merata, dan berkelanjutan,” tuturnya.