Palestina Tolak Upaya Pelemahan Mandat UNRWA

Palstina Tolak Upaya Pelemahan Mandat UNRWA

Tempatdonasi.com – Pada Rabu, 2 Juli 2026, Pemerintah Palestina menolak rencana untuk melemahkan fungsi organisasi kemanusiaan yang beroperasi di wilayah terduduk. Ramallah menegaskan bahwa UNRWA tetap menjadi institusi utama yang memberikan bantuan vital bagi masyarakat Palestina, terutama di Jalur Gaza. Pernyataan ini menunjukkan penolakan terhadap upaya yang dianggap mengancam keberlanjutan bantuan bagi rakyat Palestina.

Proyek BOP Dituduh Membatasi Peran UNRWA

Menurut laporan Anadolu, Badan Perdamaian yang dipimpin Amerika Serikat (BOP) bersikukuh untuk mengambil alih proses pembangunan kembali Jalur Gaza. BOP menyatakan bahwa UNRWA tidak lagi memiliki peran penting di wilayah tersebut, dengan mengungkapkan bahwa “badan ini tidak lagi memiliki tempat dalam kompleksitas kehidupan Gaza yang baru.” 

“Kita sedang membuka lembaran baru dari tantangan yang terus-menerus dalam ketergantungan bantuan dan konflik. Rakyat Gaza layak mendapatkan pelayanan yang lebih baik,” tulis Presiden AS Donald Trump dalam akun media sosial X-nya.

Dalam pernyataan terpisah, Kementerian Luar Negeri Palestina (Kemlu) menegaskan bahwa UNRWA tetap menjadi pilar kunci dalam menyediakan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, serta berbagai bentuk bantuan lainnya di seluruh wilayah yang dikuasai Israel. Institusi ini dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari upaya memperkuat kemandirian dan kesejahteraan rakyat Palestina.

Pendirian UNRWA Diakui Sesuai dengan Hukum Internasional

Keterangan resmi dari Kemlu juga menyebutkan bahwa pembentukan UNRWA di bawah mandat PBB merupakan langkah yang sah dan sesuai dengan prinsip hukum internasional. Pemerintah Palestina menekankan bahwa keberadaan UNRWA adalah wujud komitmen internasional untuk menjaga kesejahteraan pengungsi Palestina, termasuk keberlanjutan program-program yang berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari warga.

Di sisi lain, Kemlu menolak upaya melemahkan mandat UNRWA tanpa menyelesaikan akar permasalahan pengungsi Palestina. Mereka berargumen bahwa bantuan kemanusiaan, meski penting, tidak dapat menggantikan “hak-hak yang tidak dapat dicabut” rakyat Palestina, yang diakui dalam Resolusi Majelis Umum PBB nomor 194. Fokus utama dianggap harus pada pemenuhan hak-hak dasar pengungsi, bukan hanya peningkatan bantuan logistik.

Menolak Penyimpangan Identitas Palestina

Pernyataan resmi juga menolak penggunaan istilah yang berpotensi memecah belah identitas geografis dan budaya Palestina. Kemlu mengingatkan bahwa Jalur Gaza adalah “bagian integral dari wilayah Palestina yang diduduki,” dan warga Palestina adalah satu bangsa yang merentang dari Tepi Barat, Yerusalem Timur, hingga diaspora di berbagai belahan dunia. Mereka meminta semua pihak internasional untuk menghormati mandat, hak istimewa, dan kekebalan UNRWA sesuai dengan peraturan hukum internasional.

Kementerian Luar Negeri menegaskan bahwa keberlanjutan operasi UNRWA sangat penting hingga tercapai solusi akar masalah pengungsi Palestina. Pemenuhan hak-hak pengungsi, termasuk akses ke tanah air dan perlindungan kemanusiaan, harus menjadi prioritas utama sebelum mengubah mekanisme bantuan yang ada.

Bagian dari Strategi Trump untuk Perdamaian Gaza

Badan Perdamaian (BOP) didirikan pada Januari 2026 atas perintah Trump sebagai bagian dari strategi mencapai konsensus perdamaian di Gaza. Pertemuan pertama BOP diadakan pada 19 Februari 2026 di Washington, dengan Trump memimpin diskusi. Inisiatif ini merupakan fase kedua dari rencana 20 poin Trump untuk mengakhiri konflik Gaza, yang didasari oleh dukungan Resolusi Dewan Keamanan PBB November 2023.

Kemlu Palestina menyebutkan bahwa upaya BOP untuk mengurangi ketergantungan pada UNRWA mencerminkan keinginan Amerika Serikat untuk mengubah arah kebijakan bantuan internasional. Namun, mereka menolak hal ini karena dianggap mengabaikan hak-hak pengungsi dan kebutuhan mendasar warga Palestina.

Konflik di Gaza dan Dukungan AS untuk Operasi Militer

Sebelumnya, AS memberikan dukungan penuh kepada Israel dalam operasi genosida di Gaza yang dimulai pada Oktober 2023. Menurut laporan kesehatan Palestina, operasi ini menyebabkan korban jiwa hingga lebih dari 73.000 orang dan korban luka lebih dari 173.000, sebagian besar di antaranya perempuan dan anak-anak. Kemlu Palestina menyebutkan bahwa keadaan ini memperparah krisis pengungsi dan memperkuat pentingnya keberlanjutan UNRWA sebagai penjaga kesejahteraan rakyat.

Menurut Kemlu, langkah-langkah untuk melemahkan UNRWA harus dilakukan secara hati-hati agar tidak merusak sistem bantuan yang sudah berjalan efektif. Mereka menekankan bahwa lembaga ini bukan hanya sumber bantuan, tetapi juga simbol perjuangan Palestina dalam mempertahankan identitas dan keadilan bagi seluruh rakyatnya.

Peluncuran BOP dan Perubahan Pola Bantuan

Dalam upaya mempercepat proses perdamaian, BOP dianggap sebagai alat untuk mengalihkan tangg