Latest Program: China khawatir atas pergeseran kebijakan pertahanan Jepang

China Mengkhawatirkan Perubahan Kebijakan Pertahanan Jepang

Latest Program – Dari Beijing, Kementerian Pertahanan Tiongkok mengungkapkan kekhawatiran terhadap perubahan kebijakan pertahanan Jepang yang berpotensi mengancam perdamaian global. “Pembuatan kebijakan yang agresif dan berbahaya oleh Jepang selama beberapa waktu terakhir membawa risiko besar bagi kawasan dan dunia,” jelas Juru Bicara Kementerian Pertahanan, Kolonel Zhang Xiaogang, dalam konferensi pers rutin di Beijing, Kamis (30/4). Pernyataan ini menyoroti kekhawatiran Tiongkok terhadap pergeseran Jepang dari posisi defensif ke arah ofensif, yang dianggap dapat memicu ketegangan internasional.

Revisi Kebijakan Ekspor Senjata

Pemerintah Jepang mengumumkan revisi terhadap “tiga prinsip transfer peralatan pertahanan dan teknologi” serta pedoman pelaksanaannya pada 21 April, sebagai bagian dari upaya untuk melonggarkan pembatasan ekspor senjata ke luar negeri. Perubahan ini mencakup penghapusan aturan yang melarang ekspor peralatan pertahanan ke lima kategori non-tempur, seperti penyelamatan, transportasi, dan pembersihan ranjau. Dengan revisi tersebut, senjata akan dibagi menjadi dua kategori: “senjata” dan “non-senjata”, berdasarkan kemampuannya mematikan. Meskipun aturan ini memungkinkan ekspor ke negara-negara yang sedang berperang, pemerintah Jepang memberikan ruang untuk pengecualian dalam situasi khusus.

“Lebih dari itu, upaya Jepang untuk menggunakan kembali istilah pangkat militer dari tentara Jepang lama, serta rencana pembentukan badan intelijen nasional, mengingatkan kita pada ‘Tokko’ yang dikenal sebagai organisasi militer paling berbahaya,” tambah Zhang.

Dalam pernyataannya, Zhang juga menyoroti penggunaan kembali istilah militer yang mengingatkan pada era kekuasaan ‘Tokko’ yang mempercepat perang Asia Timur. “Perubahan kebijakan ini menunjukkan kemungkinan kembali ke jalan remiliterisasi, yang bisa membawa bahaya serius bagi kawasan Asia dan dunia,” tegasnya. Tiongkok khawatir bahwa kebijakan baru Jepang akan memicu persepsi bahwa negara tersebut sedang mengambil langkah-langkah yang lebih agresif dalam membangun kekuatan militer.

Histori Militerisme Jepang

Zhang Xiaogang menegaskan bahwa pergeseran ini memicu kekhawatiran akan kembalinya militerisme Jepang yang pernah menyebabkan bencana besar di masa lalu. “Dokumen-dokumen seperti Deklarasi Kairo, Proklamasi Potsdam, dan Instrumen Penyerahan Jepang, yang sebelumnya menjadi dasar untuk memastikan stabilitas kawasan, kini diabaikan,” lanjutnya. Menurut Zhang, perubahan kebijakan Jepang melanggar konstitusi dan peraturan domestik yang ada, serta menimbulkan ancaman terhadap tatanan internasional pasca-perang.

Besarnya anggaran pertahanan Jepang, yang mencapai 9 triliun yen, menjadi bukti kemajuan dalam pembentukan kekuatan militer negara tersebut. “Kita melihat tanda-tanda bahwa kekuatan sayap kanan Jepang sedang mempercepat transformasi kebijakan keamanan ke arah yang ofensif dan ekspansionis,” tambah Zhang. Ia mengingatkan bahwa perubahan ini bisa berdampak negatif pada stabilitas regional dan memicu konflik yang tidak terduga.

Kekhawatiran Terhadap Remiliterisasi

Menurut Zhang, Jepang telah melangkah begitu jauh dalam arah remiliterisasi hingga mengubah paradigma keamanan negara tersebut. “Apakah Jepang akan kembali menjadi sumber bencana bagi Asia Timur? Semua pihak yang peduli akan perdamaian harus waspada terhadap langkah-langkah ini,” ujarnya. Ia menekankan bahwa perubahan kebijakan pertahanan Jepang bisa memicu kecaman dari komunitas internasional, terutama karena mengingatkan pada masa kejayaan militer Jepang yang berdarah.

Revisi kebijakan ekspor senjata tersebut juga dianggap sebagai tanda bahwa Jepang sedang memperkuat kemampuannya dalam memperoleh senjata dari luar negeri. Zhang menyoroti bahwa perubahan ini memungkinkan ekspor senjata ke negara-negara yang sedang berperang, meskipun prinsipnya tetap membatasi pengiriman ke kategori non-tempur. “Ini mengurangi batasan yang sebelumnya memastikan bahwa Jepang tidak menjadi sumber utama konflik di kawasan,” jelasnya.

Potensi Dampak Global

Zhang Xiaogang menambahkan bahwa kekhawatiran Tiongkok tidak hanya terbatas pada kawasan Asia, melainkan juga meluas ke tingkat global. “Kita mengharapkan Jepang untuk menghentikan tindakan mundur dan sepenuhnya memutus hubungan dengan militerisme. Jika tidak, mereka akan kehilangan kepercayaan dari negara-negara tetangga dan komunitas internasional,” tegasnya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Tiongkok menginginkan Jepang tetap berperan sebagai negara yang stabil dan tidak menimbulkan ancaman.

Dalam konteks sejarah, Zhang mengingatkan bahwa Jepang pernah menjadi negara yang menghancurkan kawasan Asia Timur melalui agresi militer yang memakan korban besar. “Meskipun Jepang menjamin bahwa kekuasaannya tidak lagi menjadi ancaman, perubahan ini menunjukkan bahwa mereka mulai melepas topeng kekuasaan mereka,” lanjutnya. Dengan mempercepat remiliterisasi, Jepang dianggap sedang membangun kekuatan yang bisa digunakan untuk menguasai wilayah-wilayah lain.

Perubahan kebijakan pertahanan Jepang juga memicu kekhawatiran akan penyebaran ide-ide agresif yang bisa berdampak pada negara-negara tetangga. “Dengan melanggar ketentuan internasional dan melatih militer secara intensif, Jepang memperlihatkan tanda-tanda kemungkinan menjadi negara yang kembali mengancam perdamaian,” kata Zhang. Ia menegaskan bahwa Tiongkok akan terus memantau perkembangan ini dan siap mengambil tindakan jika diperlukan.

Perspektif Internasional

Menurut Zhang, kekhawatiran Tiongkok tidak hanya terbatas pada kebijakan dalam negeri Jepang, melainkan juga mencerminkan pandangan umum dunia. “Seluruh komunitas internasional harus bersiap menghadapi risiko yang mungkin muncul akibat perubahan ini,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa kebijakan Jepang saat ini bisa berubah menjadi ancaman serius bagi ketertiban dunia, terutama jika tidak diimbangi dengan komitmen untuk menjaga keseimbangan kekuasaan.

Revisi kebijakan pertahanan Jepang ini menunjukkan bahwa pemerintah negara tersebut sedang mengambil langkah-langkah yang lebih proaktif dalam membangun kekuatan militer. “Tiongkok bersikeras bahwa Jepang harus menunjukkan tanggung jawab sebagai negara yang pernah berperang, dan bukan hanya berharap untuk menjadi penjaga perdamaian,” jelas Zhang. Dengan ini, Tiongkok mengingatkan bahwa perubahan kebijakan militer Jepang bisa memengaruhi dinamika keamanan regional secara signifikan.