Cerita Demo Dukung MBG: Bangun Dapur Pakai Duit Pribadi

Demonstrasi Pendukung MBG: Dapur Berjalan dengan Dana Swasta, Negara Belum Terlibat

Tempatdonasi.com – Sebanyak dua ratus lebih peserta aksi dari Presidium Aliansi Rakyat Pendukung Masyarakat Bergizi Gratis (MBG) menggelar demonstrasi di kawasan Jalan Merdeka Selatan. Rombongan ini awalnya berkumpul di sekitar Patung Kuda Jakarta pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2026, mulai pukul 12.30 WIB. Setelah itu, mereka berencana bergerak menuju Kantor Pusat Badan Gizi Nasional. Namun, rencana tersebut tidak berjalan mulus karena massa akhirnya ditahan oleh petugas kepolisian yang berjaga di sepanjang Jalan Merdeka Selatan. Aksi ini menjadi sorotan penting dalam konteks New Policy yang sedang diterapkan pemerintah untuk program gizi masyarakat.

Tuntutan utama yang dibawa dalam aksi kali ini berkaitan dengan kesejahteraan para mitra MBG. Hussein, yang menjabat sebagai Koordinator Ketua Yayasan Aliansi Pemantau Badan Gizi Nasional, menyoroti bahwa masih banyak dapur-dapur operasional yang belum menerima pembayaran dari pemerintah. Ia menjelaskan secara rinci kondisi yang dihadapi para mitra dalam menjalankan program ini.

“Kami mendanai dengan uang pribadi,” ujar Hussein di sela-sela demonstrasi. Menurut penuturannya, terdapat puluhan ribu titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang saat ini dibiayai secara mandiri oleh para mitra. Kondisi ini menunjukkan bahwa New Policy belum sepenuhnya diimplementasikan dengan baik.

Sementara itu, Herwil Junaidi Harefa dari Asosiasi Pangan Gizi Indonesia untuk Wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (APGI 3T) juga mengungkapkan pengalamannya. Organisasi nirlaba ini berperan sebagai penghubung strategis antara pengelola SPPG dengan berbagai pihak terkait. Herwil mengaku telah mengeluarkan uang pribadinya untuk menjalankan dapur MBG bersama para relawan sukarela.

Keterlambatan Implementasi Program

Herwil menambahkan bahwa pihaknya sebenarnya sudah memiliki surat keputusan resmi. Namun, keterlibatan negara dalam operasional dapur-dapur tersebut masih minim. Ia menyebutkan bahwa total pengeluaran yang telah dikeluarkan mencapai Rp 1,5 hingga 2 miliar rupiah. Sayangnya, tidak ada bantuan yang datang dari pemerintah pusat maupun daerah. Bahkan, banyak mitra yang kini mulai ditagih oleh perbankan atas kewajiban keuangan mereka.

“Dari Oktober-Desember 2025 harusnya sudah berjalan, tapi delapan bulan dapur kami terbengkalai, kami sudah ditagih-tagih perbankan dan rentenir,” ucap Herwil dengan nada kecewa. Keterlambatan ini menjadi salah satu alasan utama mengapa New Policy perlu dievaluasi ulang.

Hingga pukul 15.00 WIB, massa masih tertahan di lokasi demonstrasi. Mereka menunggu kehadiran perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN) yang dikabarkan akan datang ke tengah-tengah para demonstran. Situasi sempat memanas ketika terjadi aksi saling dorong antara polisi dengan massa demo. Namun, Kepala Kepolisian Sektor Metropolitan Gambir, Ajun Komisaris Besar Agus Ady Wijaya, berhasil meredakan suasana dengan pendekatan yang tepat.

Kasus ini menyoroti ketimpangan antara komitmen program MBG dengan realisasi pendanaannya. Para mitra yang seharusnya menjadi tulang punggung operasional justru harus merogoh kocek sendiri. Kondisi ini semakin diperparah oleh keterlambatan implementasi program yang seharusnya dimulai sejak akhir tahun 2025. Dengan adanya surat keputusan yang sudah diterbitkan, diharapkan pemerintah segera memberikan perhatian serius terhadap nasib para mitra MBG dalam kerangka New Policy.

Aksi demonstrasi ini juga menjadi momen penting untuk mengingatkan publik dan pemerintah tentang pentingnya transparansi dalam pengelolaan proyek-proyek strategis nasional. Para peserta aksi berharap agar masalah yang mereka hadapi dapat segera diselesaikan tanpa perlu menunggu waktu yang terlalu lama. Mereka juga menyoroti adanya modus-modus yang terjadi dalam proyek MBG, termasuk yang melibatkan Dadan Hindayana dan elite BGN dalam kasus korupsi proyek.

Dengan adanya tekanan dari masyarakat sipil dan organisasi nirlaba seperti APGI 3T, diharapkan pemerintah dapat segera mengambil langkah konkret. Program MBG yang bertujuan untuk memastikan masyarakat mendapatkan gizi yang layak tidak boleh terhambat oleh masalah pendanaan. Para mitra yang telah berkorban dengan uang pribadi harus mendapatkan pengakuan dan dukungan yang layak dari negara. New Policy seharusnya menjadi solusi, bukan menjadi beban tambahan bagi para mitra operasional.