Key Strategy: Membangun ulang sekolah nasional

Membangun Ulang Sekolah Nasional

Key Strategy – Dari Jakarta, kebijakan revitalisasi pendidikan yang diinisiasi pemerintah selama masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan transformasi dalam strategi pembangunan satuan pendidikan nasional. Program ini tidak hanya fokus pada perbaikan fisik yang sebelumnya sering terbatas, tetapi juga mengarah pada intervensi yang lebih terstruktur, didasarkan pada data, dan melibatkan sekolah sebagai subjek utama dalam proses pembangunan. Perubahan ini mencerminkan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan responsif terhadap kebutuhan sebenarnya di tingkat lokal.

Kondisi Awal yang Mendorong Perubahan

Situasi awal yang menjadi latar belakang revitalisasi menunjukkan keseragaman masalah di berbagai wilayah. Kondisi fisik bangunan sekolah, seperti atap bocor, dinding retak, atau keterbatasan ruang kelas, masih menjadi hambatan utama dalam proses belajar-mengajar. Dalam konteks ini, tindakan pemerintah untuk memberikan intervensi lebih mendesak menjadi langkah yang perlu diambil agar standar layanan pendidikan dapat dipenuhi secara konsisten.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, melalui Program Revitalisasi Satuan Pendidikan, menyusun tiga prinsip utama sebagai dasar implementasi. Prinsip tersebut meliputi keselamatan, perbaikan menyeluruh, serta gotong royong. Pendekatan ini menggeser pola lama yang lebih berbasis sentralisasi, menuju model yang lebih fleksibel dan mengutamakan kebutuhan riil dari setiap institusi pendidikan. Verifikasi data secara berkala dilakukan untuk memastikan kecocokan program dengan kondisi lapangan, sehingga tidak ada penyimpangan dalam target.

Percepatan dan Peningkatan Skala

Hingga akhir tahun 2025, lebih dari 16 ribu satuan pendidikan telah direvitalisasi, menunjukkan kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan target awal. Realisasi tersebut menjadi bukti bahwa program ini telah mencapai progres yang signifikan. Di tahun 2026, pemerintah memperluas skala dengan menetapkan target sebanyak 71.744 satuan pendidikan, seiring alokasi anggaran yang mencapai Rp14 triliun. Belanja awal program berhasil menyentuh Rp2,6 triliun, dengan ribuan sekolah sudah memasuki fase pelaksanaan.

Model pelaksanaan program juga mengalami perubahan radikal melalui skema swakelola. Sekolah diberikan kewenangan untuk mengelola seluruh proses pembangunan, mulai dari perencanaan hingga penyelesaian. Sistem ini bukan hanya mempercepat pengerjaan, tetapi juga menciptakan ruang partisipasi bagi masyarakat sekitar, termasuk orang tua siswa dan tenaga kerja lokal. Data Kantor Staf Presiden menunjukkan bahwa program revitalisasi telah menyerap sekitar 238.131 tenaga kerja dari daerah setempat, dengan rata-rata setiap proyek melibatkan 22 pekerja.

Manfaat Ekonomi Lokal

Dalam praktiknya, model swakelola mendorong perputaran ekonomi di tingkat lokal karena pembelian material dan kebutuhan proyek dilakukan secara mandiri di sekitar lokasi sekolah. Kehadiran pekerja meningkatkan permintaan akan kebutuhan konsumsi harian, yang berdampak pada kenaikan pendapatan pedagang kecil. Aktivitas ekonomi ini juga menyebar ke sektor transportasi dan jasa pendukung, seperti angkutan umum, perbaikan jalan, hingga layanan kebersihan.

Program revitalisasi tidak hanya memperkuat infrastruktur sekolah, tetapi juga menyerap tenaga kerja lokal yang sebelumnya kurang mendapat peluang. Fokus pada 3T, yaitu daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, serta kawasan terdampak bencana, menjadi prioritas untuk memastikan akses pendidikan yang merata. Pemerintah juga menambahkan kegiatan untuk memperbaiki fasilitas sekolah yang rusak akibat bencana sebagai langkah percepatan sebelum menjangkau sekolah dengan kerusakan berat lainnya.

Integrasi dengan Digitalisasi Pendidikan

Revitalisasi sekolah mulai terintegrasi dengan agenda digitalisasi pendidikan. Sepanjang 2025, sekitar ratusan ribu satuan pendidikan menerima perangkat pembelajaran digital, termasuk laptop, tablet, dan proyektor. Selain itu, akses internet diperluas ke lebih dari 8.000 sekolah yang sebelumnya belum terhubung, melalui penggunaan teknologi satelit. Inisiatif ini bertujuan untuk mendukung proses belajar yang lebih efektif dan inklusif, terutama di daerah dengan infrastruktur teknologi yang terbatas.

Dalam upaya mempercepat penyebaran digitalisasi, pemerintah melakukan kerja sama dengan penyedia layanan listrik untuk memastikan lebih dari 2.300 sekolah memperoleh akses listrik. Langkah ini memberikan kenyamanan dalam penggunaan perangkat digital, sehingga memungkinkan pengajaran yang lebih modern dan berkualitas. Dengan peningkatan infrastruktur ini, sekolah dapat mengoptimalkan penggunaan teknologi pendidikan sebagai alat untuk meningkatkan partisipasi belajar siswa.

Efisiensi dan Fleksibilitas Sumber Daya

Pendekatan swakelola dinilai memberikan efisiensi sekaligus meningkatkan rasa memiliki terhadap hasil pembangunan.

Dalam beberapa kasus, sekolah m