BPS: Sensus Ekonomi Ibarat Medical Check-Up Perekonomian

Pilihan Editor: Apa Manfaat Sensus Ekonomi BPS bagi Masyarakat dan Pengusaha

Tempatdonasi.com – Proses penyelenggaraan Sensus Ekonomi (SE) 2026 menjadi sorotan utama dalam upaya memperkuat dasar pengambilan keputusan untuk perekonomian nasional dan daerah. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan bahwa instrumen ini dianggap sebagai alat penting dalam menggambarkan kondisi perekonomian secara objektif. Dalam acara Apel Siaga dan Penguatan Komitmen Bersama Sensus Ekonomi 2026 yang digelar di Lapangan Korpri, Kantor Gubernur Lampung, Bandarlampung, pada Sabtu, 27 Juni 2026, ia menyatakan bahwa SE 2026 ibarat ‘medical check-up’ atau ‘rekam medis perekonomian’ yang membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan sektor ekonomi.

“Sensus ekonomi ibarat medical check-up atau rekam medis perekonomian,” kata Amalia dalam acara tersebut, dikutip dari Antara.

Dalam penjelasannya, Amalia menekankan bahwa data yang diperoleh melalui sensus menjadi fondasi penting dalam merancang kebijakan pembangunan, menarik investasi, serta mendorong pengembangan usaha. Ia menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menyumbangkan informasi yang akurat, karena setiap angka yang dihimpun dapat memengaruhi arah strategi pemerintah. “Setiap informasi yang dihimpun akan menjadi fondasi penting dalam merancang kebijakan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

BPS menggambarkan sensus ekonomi sebagai sarana untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai aktivitas ekonomi, termasuk struktur sektor, distribusi lapangan kerja, serta dinamika pertumbuhan. Dengan data yang lengkap, pemerintah dapat mengidentifikasi potensi daerah, mengukur kinerja usaha, dan mengoptimalkan alokasi sumber daya. Amalia juga menyoroti peran petugas sensus sebagai ‘pejuang data’ yang menjadi penentu keberhasilan pelaksanaan sensus. Dalam konteks Lampung, ia menyebut ada 8.619 petugas yang akan bertugas di 15 kabupaten/kota, dengan tujuan memastikan semua lapisan masyarakat terlibat aktif.

Di sisi lain, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa data valid menjadi kunci dalam mengarahkan pembangunan yang berkualitas. Menurutnya, keberhasilan suatu daerah tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. “Tanpa data yang lengkap dan benar, sulit bagi kita mengambil keputusan ataupun menyusun kebijakan yang tepat sasaran,” ujar Rahmat dalam wawancara terpisah.

“Pembangunan yang berkualitas harus diawali dengan ketersediaan data yang valid,” lanjut Rahmat, menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mengumpulkan informasi yang akurat.

Dalam konteks provinsi Lampung, gubernur mengungkapkan bahwa daerah tersebut memiliki basis ekonomi yang luas, terdiri dari berbagai sektor seperti pertanian, perkebunan, perikanan, industri, perdagangan, pariwisata, dan jutaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). “Lampung memiliki potensi besar dalam berbagai sektor ekonomi, mulai dari produksi pertanian hingga pengembangan usaha kecil,” jelasnya. Dengan adanya SE 2026, gubernur berharap data dapat digunakan untuk memetakan potensi tersebut secara lebih rinci, serta menilai tantangan yang dihadapi oleh setiap lapisan ekonomi.

Amalia menambahkan bahwa sensus ekonomi tidak hanya memberikan gambaran tentang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membantu memahami keberlanjutan usaha, distribusi pendapatan, dan tingkat keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ekonomi. “Data yang diperoleh dari sensus akan menjadi alat untuk memperbaiki kebijakan yang sebelumnya mungkin kurang tepat sasaran,” kata Amalia, menyoroti kebutuhan pengukuran yang lebih komprehensif.

Lampung, sebagai salah satu provinsi yang dipilih sebagai lokus pelaksanaan SE 2026, dianggap memiliki dinamika ekonomi yang kompleks. Dari sektor pertanian, yang merupakan tulang punggung perekonomian banyak desa, hingga industri manufaktur dan perdagangan yang berkembang di kota-kota besar, serta pariwisata yang semakin diminati wisatawan nasional dan internasional, semua lini perlu dipetakan secara detail. “SE 2026 akan memastikan bahwa tidak ada sektor yang terlewat dalam evaluasi ekonomi,” tambah Amalia.

Menurut pihaknya, pelaksanaan sensus ekonomi diharapkan mampu menjadi acuan bagi pengembangan kebijakan yang inklusif. Dengan memperoleh data tentang jumlah usaha, jenis aktivitas, dan kinerja produktif, pemerintah dapat merancang program yang lebih tepat sasaran, baik untuk pengusaha besar maupun UMKM. “Data ini bisa membantu memahami sejauh mana keberhasilan pembangunan dirasakan oleh masyarakat,” jelas Amalia, menyoroti hubungan langsung antara data dan kualitas hidup warga.

Gubernur Rahmat menambahkan bahwa partisipasi aktif masyarakat menjadi faktor kritis dalam kesuksesan sensus ekonomi. “Kami yakin, dengan partisipasi masyarakat, data yang dihimpun akan lebih representatif dan dapat menggambarkan kondisi riil perekonomian,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk mendukung pelaksanaan sensus ini, termasuk menyediakan fasilitas dan sumber daya yang diperlukan oleh petugas sensus.

Amalia juga menggarisbawahi bahwa sensus ekonomi merupakan langkah untuk memastikan setiap usaha, baik besar maupun kecil, tercatat secara akurat. Hal ini penting karena data yang lengkap akan menjadi dasar untuk menilai keberhasilan pembangunan, termasuk peran UMKM dalam menyerap tenaga kerja dan memperkuat perekonomian lokal. “UMKM adalah bagian integral dari perekonomian Lampung, dan sensus ini akan memberikan wawasan tentang kontribusi mereka,” kata Amalia.