Pertamina Tanggapi Sinyal Kelangkaan Solar di Sumatera

Pertamina Tanggapi Sinyal Kelangkaan Solar di Sumatera

Tempatdonasi.com – PT Pertamina Patra Niaga resmi memberikan respons terhadap fenomena kelangkaan solar yang terjadi di berbagai wilayah Sumatera. Perusahaan energi nasional ini mengemukakan hipotesis bahwa antrean panjang kendaraan di SPBU selama ini terjadi karena distribusi bahan bakar tidak menjangkau sasaran yang seharusnya. Pertamina Tanggapi Sinyal Kelangkaan Solar dengan memberikan penjelasan awal mengenai akar masalah yang terjadi, meskipun rincian lebih mendalam mengenai solusi konkret masih dalam tahap persiapan.

Roberth Dumatubun, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, menyampaikan keterangan resmi saat menerima pertanyaan dari media Tempo terkait fenomena antrean panjang solar bersubsidi yang banyak dilaporkan di berbagai wilayah Sumatera. Melalui pesan tertulis yang dikirimkan pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2026, ia menegaskan bahwa ketidaksesuaian distribusi menjadi hipotesis utama penyebab kelangkaan tersebut.

“Dugaan distribusi tidak tepat sasaran ya,” kata Roberth melalui pesan tertulis, Jumat, 10 Juli 2026.

Sebelumnya, redaksi Tempo telah mengirimkan serangkaian pertanyaan kepada Roberth Dumatubun seputar berbagai aspek kelangkaan solar. Pertanyaan-pertanyaan tersebut mencakup dugaan penurunan pasokan ke SPBU, evaluasi terhadap sistem distribusi yang berjalan, serta langkah-langkah mitigasi yang akan diambil agar masalah tidak kembali muncul. Namun, hingga saat ini, sebagian besar pertanyaan tersebut belum mendapat tanggapan resmi dari pihak perusahaan.

Wilayah Terdampak dan Dampak Operasional

Dalam kurun waktu satu bulan terakhir, kondisi kekurangan biosolar atau solar bersubsidi telah dilaporkan terjadi di beberapa daerah di Pulau Sumatera. Situasi ini menyebabkan antrean panjang pada kendaraan bus dan truk di SPBU, serta mulai mengganggu jalannya operasional angkutan logistik dan angkutan antarkota antarprovinsi atau yang dikenal dengan singkatan AKAP. Kelangkaan ini berdampak signifikan terhadap pergerakan barang dan penumpang di wilayah tersebut.

Kurnia Lesani Adnan, Sekretaris Jenderal Organisasi Angkutan Darat (Organda), menjelaskan bahwa laporan mengenai antrean hampir setiap hari diterima dari berbagai daerah. Wilayah-wilayah yang melaporkan kondisi tersebut meliputi Padang, Bukittinggi, Jambi, Medan, Palembang, hingga Lampung. Setiap wilayah mengalami tingkat keparahan yang berbeda-beda tergantung pada intensitas penggunaan solar bersubsidi.

“Kelangkaan solar ini sebenarnya sudah berlangsung lama dan selalu berulang. Namun, kondisinya semakin parah dalam sebulan terakhir,” kata Adnan.

Menurut keterangan dari Adnan, masalah kelangkaan tidak hanya terbatas pada wilayah Sumatera saja, tetapi juga mulai dirasakan di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sulawesi. Ia menilai bahwa kondisi kelangkaan semakin masif sejak diberlakukannya sistem barcode melalui aplikasi MyPertamina. Sistem tersebut menurutnya masih menyisakan berbagai persoalan, mulai dari lemahnya pengawasan, kuota barcode yang kerap hilang, pemblokiran barcode tanpa penjelasan yang jelas, lambannya respons pusat layanan, hingga belum tegasnya penindakan terhadap penyalahgunaan barcode.

Selain itu, Adnan mengaku memperoleh informasi dari sejumlah pengelola SPBU bahwa pasokan solar yang diterima tidak sesuai dengan volume yang diajukan. Ia mencontohkan, SPBU yang memesan 32 kiloliter hanya menerima sekitar 18 kiloliter dengan jadwal pengiriman yang tidak menentu. Adnan juga menduga kelangkaan lebih sering terjadi di wilayah yang memiliki aktivitas pertambangan dan perkebunan dalam skala besar. “Dugaan kami, penyalurannya tidak tepat sasaran. Indikasinya seperti itu,” ujarnya.

Perspektif dari Sektor Logistik

Trismawan Sanjaya, Sekretaris Jenderal Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), memberikan pandangan yang senada dengan Organda. Ia mengatakan bahwa kelangkaan solar bersubsidi untuk angkutan barang telah berlangsung selama bertahun-tahun, terutama di Kalimantan, Sulawesi, dan sejumlah wilayah Indonesia timur. Kondisi ini menunjukkan adanya pola yang konsisten dalam distribusi bahan bakar di berbagai wilayah Indonesia.

Menurut Trismawan, persoalan tersebut dipicu oleh beberapa faktor. Faktor tersebut antara lain dugaan penyalahgunaan solar bersubsidi akibat besarnya selisih harga dengan solar nonsubsidi, keterbatasan infrastruktur SPBU untuk melayani kendaraan logistik, serta sistem distribusi yang dinilai belum efisien. “Di Sumatera dan Jawa semakin masif pembangunan kawasan industri dan pusat komersial yang berdampak pada bertambahnya jumlah angkutan barang yang membutuhkan lebih banyak BBM,” kata Trismawan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan distribusi bahan bakar di Indonesia masih memerlukan perhatian serius dari berbagai pemangku kepentingan. Dengan meningkatnya kebutuhan energi akibat pembangunan infrastruktur dan industri, sistem distribusi yang lebih efektif menjadi kunci untuk memastikan ketersediaan solar bersubsidi bagi masyarakat dan sektor logistik secara merata. Pertamina diharapkan dapat segera merumuskan strategi yang komprehensif untuk mengatasi masalah ini secara berkelanjutan.

Pilihan Editor: Pasar Saham Indonesia Makin Tak Menentu