Menteri Luar Negeri Iran Berharap Kesepakatan Damai Tercapai dalam Dua Tahap
Main Agenda – Kementerian Luar Negeri Iran, melalui Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi, menyatakan bahwa upaya menegakkan kesepakatan damai antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel telah mencapai titik yang sangat dekat. Pernyataan ini diluncurkan dalam sebuah unggahan di media sosial X pada Jumat, 12 Juni 2026, sebagai respons terhadap kenaikan tajam aktivitas diplomatik antara Teheran dan Washington. Araghchi menegaskan bahwa semangat harapan untuk menyelesaikan konflik jangka panjang ini semakin menguat, meskipun dokumen resmi belum diteken.
Kesepakatan dalam Dua Tahap: Penandatanganan dan Negosiasi
Menurut Araghchi, proses penegakan damai terbagi dalam dua fase yang saling terkait. Tahap pertama menekankan penghentian pertempuran, termasuk operasi militer Israel terhadap wilayah Libanon. Tahap kedua, di sisi lain, akan fokus pada pencabutan sanksi terhadap Iran serta pencairan aset-aset yang terkumpul selama konflik. Ia menekankan bahwa kedua tahap ini harus dijalani secara bertahap, sebelum kesepakatan bisa dianggap lengkap.
“Pertama, pertempuran harus dihentikan, termasuk serangan Israel di Libanon. Program nuklir Iran, pencabutan sanksi, dan pencairan aset akan dibahas pada tahap kedua,” ujar Araghchi seperti dikutip dari Press TV, Al Jazeera, pada Jumat, 12 Juni 2026.
Sementara itu, Araghchi menyampaikan bahwa nota kesepahaman awal masih dalam tahap peninjauan. Hal ini menunjukkan bahwa pihak Iran memprioritaskan kehati-hatian dalam memastikan semua poin tercapai sebelum menandatangani perjanjian resmi. Dalam konteks ini, Selat Hormuz — yang merupakan jalur vital untuk ekspor minyak Iran — tetap akan dijaga oleh Iran dan Oman sebagai bagian dari penegakan kesepakatan.
Komitmen yang Tidak Terbantahkan
Mohammad Bagher Ghalibaf, ketua parlemen Iran dan salah satu utusan utama dalam negosiasi, menegaskan bahwa semua pihak harus memenuhi syarat utama dalam nota kesepahaman. Dalam unggahannya di X, ia menyatakan bahwa komitmen yang dibuat harus ditepati tanpa pengecualian. “Tidak ada jika, tidak ada tetapi, tidak ada alasan lain. Untuk kesepakatan yang akan datang, tidak ada cara lain,” tulis Ghalibaf, menegaskan bahwa proses ini tidak bisa dibatalkan begitu saja.
Dalam kondisi serupa, pejabat tinggi AS mengungkapkan bahwa kesepakatan damai dengan Iran hampir selesai, meskipun belum sepenuhnya selesai. Ia menjelaskan bahwa isi nota kesepahaman akan mencakup pencabutan sanksi dan pencairan aset Iran. Namun, Iran tidak akan langsung menerima manfaat tersebut setelah penandatanganan. Hal ini bergantung pada kepatuhan Iran terhadap segala aturan yang telah disepakati.
Kebutuhan Teknis dan Optimisme Diplomatik
Pejabat AS menegaskan bahwa negosiasi teknis mengenai isu-isu spesifik akan dimulai setelah penandatanganan nota kesepahaman pertama. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada harapan besar, ada langkah-langkah tambahan yang harus dilalui sebelum kesepakatan bisa dianggap final. Dalam konteks ini, Wakil Presiden AS JD Vance juga menekankan bahwa pencairan aset Iran yang dibekukan tidak akan dilakukan secara langsung setelah kesepakatan awal tercapai.
Gejolak Diplomasi dan Ancaman Militer
Gejolak diplomatik terbaru terjadi setelah AS dan Iran meluncurkan serangan saling selama dua hari terakhir pekan ini. Serangan ini, menurut analisis, mengancam gencatan senjata yang telah diusulkan oleh Pakistan sejak 8 April lalu. Meskipun demikian, beberapa jam setelah ancaman militer terhadap Pulau Kharg — pusat ekspor minyak Iran — diumumkan, Trump menyatakan telah membatalkan rencana gelombang ketiga serangan karena melihat peluang kesepakatan damai yang makin besar.
Dalam beberapa hari terakhir, Trump dan para pengikutnya sering kali mengeluarkan pesan yang kontradiktif. Di satu sisi, mereka menekankan ancaman militer terhadap Iran, sementara di sisi lain, mereka mengungkapkan optimisme bahwa kesepakatan jangka panjang dapat segera terwujud. Ini menunjukkan bahwa pemerintahan Trump sedang berusaha menyeimbangkan antara tekanan langsung dan upaya diplomasi.
Upaya Penegakan Kesepakatan dan Makna Historis
Dengan adanya dua tahap dalam kesepakatan damai, Iran berharap dapat memastikan keberlanjutan perjanjian tersebut. Tahap pertama fokus pada penghentian konflik aktual, sementara tahap kedua menangani aspek ekonomi dan politik. Hal ini bisa menjadi model baru dalam hubungan internasional, di mana negosiasi tidak hanya memperhatikan kekuatan militer, tetapi juga kepentingan ekonomi dan keamanan regional.
Kesepakatan ini juga memperlihatkan perubahan pola interaksi antara Iran dan AS. Sebelumnya, hubungan mereka sering dikelilingi oleh ketegangan, tetapi kini ada kemungkinan perjanjian yang lebih solid. Meski demikian, Araghchi mengingatkan bahwa tindakan penandatanganan harus disertai dengan pengawasan ketat untuk menghindari pelanggaran kesepakatan di masa depan.
Tantangan dalam Proses Finalisasi
Ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam proses penegakan damai. Pertama, kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat harus terjaga meskipun ada ancaman serangan. Kedua, kesepakatan tidak bisa langsung menyelesaikan semua isu, karena beberapa poin masih memerlukan pembahasan lebih lanjut. Ketiga, Iran membutuhkan waktu untuk mengevaluasi manfaat kesepakatan, terutama dalam konteks ekonomi yang terus mengalami tekanan.
Sementara itu, rakyat Iran dan AS berharap bahwa kesepakatan ini akan membawa perubahan nyata dalam hubungan bilateral. Dengan pencairan sanksi, ekonomi Iran bisa lebih stabil, sementara AS juga bisa memperoleh keuntungan politik dalam kawasan Timur Tengah. Namun, keberhasilan ini bergantung pada kepatuhan kedua belah pihak terhadap komitmen yang telah disepakati. Jika salah satu pihak melanggar, kesepakatan bisa kembali terancam.
Konsekuensi Jika Kesepakatan Gagal
Jika kesepakatan damai tidak tercapai, konsekuensinya bisa sangat besar. Pihak AS mungkin akan melanjutkan serangan militer terhadap Iran, yang bisa memperburuk krisis
