PERKI Soroti Kepercayaan Pasien pada Layanan Kardiovaskular

PERKI Soroti Kepercayaan Pasien pada Layanan: PERKI Tekankan Pentingnya Kepercayaan Publik terhadap Pelayanan Kesehatan Jantung Tempatdonasi.com &ndash

PERKI Tekankan Pentingnya Kepercayaan Publik terhadap Pelayanan Kesehatan Jantung

Tempatdonasi.com – Penyakit kardiovaskular terus menempati posisi sebagai penyebab utama kematian di Indonesia. Meskipun kehadiran dokter, fasilitas rumah sakit, serta teknologi mutakhir telah meningkat, hal tersebut belum sepenuhnya memadai. Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia (PERKI) mengidentifikasi bahwa salah satu tantangan krusial adalah membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan nasional, sehingga pasien tidak perlu mencari pengobatan ke luar negeri.

Ade Meidian Ambari, yang menjabat sebagai Ketua Pengurus Pusat PERKI, menyoroti bahwa perhatian publik selama ini cenderung lebih fokus pada kasus-kasus sengketa antara dokter dan pasien. Di sisi lain, keberhasilan para dokter Indonesia dalam menangani kasus-kasus medis yang kompleks sering kali luput dari sorotan media. Menurut Ade, kompetensi para dokter spesialis jantung di Indonesia sebenarnya setara dengan standar internasional.

“Kelebihan mereka lebih banyak menulis publikasi ilmiah sehingga lebih dikenal,” katanya, saat jumpa media dalam ASMIHA 2026, di Jakarta, Kamis 17 Juli 2026.

Ade memberikan perbandingan dengan Singapura yang memiliki jumlah pasien lebih sedikit. Ia menjelaskan bahwa tingginya angka pasien di Indonesia justru memberikan pengalaman klinis yang lebih luas bagi dokter-dokter lokal. Namun, Ade juga mengakui bahwa membangun kepercayaan masyarakat memerlukan proses yang tidak instan. Tantangan lain yang dihadapi adalah keterbatasan jumlah dokter spesialis jantung serta distribusi yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia.

Hingga saat ini, tercatat sekitar 2.200 dokter spesialis jantung di Indonesia, dengan jumlah sekitar 1.600 yang masih aktif memberikan pelayanan kepada masyarakat. Distribusi geografis menunjukkan bahwa sekitar 60 persen dokter spesialis jantung berada di Pulau Jawa dan Sumatera. Sementara itu, sekitar 40 persen kabupaten dan kota di Indonesia masih belum memiliki layanan dokter spesialis jantung yang memadai.

PERKI telah menjalin kerja sama dengan Kementerian Kesehatan serta kolegium terkait untuk memastikan penempatan dokter spesialis di daerah-daerah juga didukung oleh fasilitas yang memadai. Hal ini penting karena dokter tidak dapat bekerja secara optimal tanpa adanya peralatan dasar yang diperlukan. Selain masalah pemerataan tenaga medis, penguatan sistem pembiayaan juga menjadi prioritas untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan.

“Setelah kebutuhan dasar tersebut terpenuhi, peningkatan kualitas layanan dan teknologi kesehatan akan terus dikembangkan secara bertahap,” ujarnya.

Ade mengakui adanya perbedaan kualitas layanan antara rumah sakit di Indonesia dengan negara-negara tujuan berobat seperti Singapura. Berdasarkan pengalamannya, pelayanan di Singapura sangat memperhatikan kenyamanan dan pengalaman pasien, mulai dari saat tiba hingga setelah selesai menjalani perawatan.

Renan Sukmawan, sebagai Ketua Kolegium Kardiologi Indonesia, menjelaskan bahwa kompetensi dokter spesialis jantung Indonesia disusun berdasarkan standar yang setara dengan negara lain. Dokter yang ingin mendalami bidang tertentu, seperti intervensi jantung, aritmia, maupun jantung anak, harus mengikuti pendidikan lanjutan atau fellowship selama sekitar satu hingga dua tahun sebelum memperoleh kompetensi subspesialis.

“Kompetensi dokter jantung Indonesia sama dengan dokter jantung di Amerika pada level spesialis,” kata Renan.

Selain menyusun standar kompetensi, kolegium juga menentukan kurikulum pendidikan hingga menguji dokter sebelum memperoleh sertifikat kompetensi dan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Prihati Pujowaskito, Direktur Utama BPJS Kesehatan, menyampaikan bahwa di bidang kardiologi, BPJS telah bekerja sama dengan sekitar 3.200 rumah sakit, 3.000 klinik, serta 241 laboratorium kateterisasi jantung atau cath lab di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut diperkirakan masih bertambah karena sekitar 260 cath lab lainnya sedang dalam proses kerja sama.

“Kementerian Kesehatan juga mempunyai program menghadirkan minimal satu cath lab di setiap kabupaten,” kata Prihati Pujowaskito.

Menurutnya, hampir seluruh layanan berteknologi tinggi telah dijamin BPJS Kesehatan, mulai dari layanan cath lab, radioterapi, kedokteran nuklir, kemoterapi, hingga hemodialisis. Namun, teknologi baru tidak dapat langsung dibiayai BPJS. Inovasi tersebut harus melalui Health Technology Assessment (HTA), kemudian masuk ke Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK) sebelum dapat dijamin pembiayaannya.

Prihati berharap penguatan layanan promotif dan preventif dapat menekan beban penyakit jantung pada masa mendatang. Misalnya melalui pengembangan obat kombinasi yang menggabungkan penurun kolesterol, antihipertensi, dan pengencer darah dalam satu pil sehingga lebih mudah dijangkau masyarakat hingga tingkat desa.