Koalisi MBG Watch Ultimatum BGN 30 Hari
Protes Masyarakat Sipil di Kantor BGN
Latest Program – Rabu, 10 Juni 2026, sejumlah elemen masyarakat sipil dan aktivis kembali menggelar aksi demo di kantor Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta Pusat. Mereka yang tergabung dalam Koalisi MBG Watch mengkritik tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dianggap tidak transparan dan tidak akuntabel. Aksi ini bertujuan menekankan kebutuhan pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terkait penggunaan anggaran program tersebut.
Koalisi ini memilih BGN sebagai sasaran utama karena merasa lembaga tersebut terlibat dalam pengelolaan dana yang dianggap tidak tepat sasaran. Para peserta aksi menyampaikan pesan bahwa program MBG, yang seharusnya memberdayakan masyarakat miskin, justru menjadi alat untuk memperkaya kelompok tertentu. Mereka menuntut kejelasan tentang bagaimana dana dialokasikan, siapa yang memperoleh manfaat maksimal, dan apakah sistemnya masih adil bagi seluruh penerima.
Kasus Korupsi dan Tiga Tersangka
Pemberian ultimatum ini didasari oleh tindakan Kejaksaan yang telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait MBG. Kasus ini mencakup periode pengelolaan anggaran tahun 2025 hingga 2026, di mana pengadaan bahan makanan dan distribusi dana terlihat tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang sebenarnya. Mereka yang disebut tersangka adalah mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, serta dua mantan wakilnya, Inspektur Jenderal Polisi (Purnawirawan) Sony Sonjaya dan Letnan Jenderal TNI (Purnawirawan) Lodewyk Pusung.
Menurut pengakuan dari koalisi, ketiga individu tersebut diduga memanipulasi anggaran besar yang dialokasikan untuk program MBG. Hal ini mengakibatkan keluhan dari masyarakat yang merasa tidak mendapatkan manfaat sesuai harapan. Kejaksaan, dalam penyelidikannya, menemukan indikasi penggunaan dana yang tidak transparan dan mencurigakan.
Aspirasi dan Kritik dari Peneliti
Selama aksi di depan gedung BGN, Agus Sarwono, peneliti dari Transparency International Indonesia, menyampaikan pernyataan yang tajam. Ia mengatakan, “Kami hadir ke sini bukan untuk minta jatah dapur. Kami datang untuk menuntut pertanggungjawaban atas apa yang sudah mereka lakukan dan apa yang sudah mereka hancurkan. Anggaran besar hanya dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok.”
“Kami menuntut pemerintah, khususnya Badan Gizi Nasional, menghentikan sementara program ini untuk menyelamatkan anggaran dan memperbaiki tata kelolanya,” lanjut Agus.
Menurut peneliti tersebut, banyak pengadaan yang dilakukan BGN tidak relevan dengan kebutuhan penerima manfaat. Misalnya, dana yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat tidak disalurkan secara optimal. “Penerima manfaat hanya menerima Rp 8 ribu sampai Rp 10 ribu, sedangkan mereka menikmati anggaran puluhan juta hingga ratusan juta rupiah per hari,” tambahnya.
Kritik yang disampaikan oleh Agus Sarwono juga menyoroti ketidakseimbangan dalam distribusi manfaat. Ia mengungkapkan bahwa kelompok tertentu, yang mungkin terkait dengan pihak-pihak yang berkuasa, justru mendapat lebih banyak keuntungan dari program MBG. Sementara itu, masyarakat yang seharusnya menjadi sasaran utama program ini merasa diabaikan.
Evaluasi dan Ultimatum 30 Hari
Dalam pernyataan sikap mereka, Koalisi MBG Watch memberikan tenggat waktu 30 hari kepada pemerintah dan BGN untuk memenuhi tuntutan yang telah disampaikan. “Jika tuntutan tidak dipenuhi, kami akan kembali lagi ke kantor BGN,” ujar perwakilan koalisi, yang turut serta dalam aksi tersebut.
Ultimatum ini dianggap sebagai langkah tegas untuk mengingatkan pihak terkait agar lebih bertanggung jawab. Koalisi menilai bahwa waktu 30 hari adalah kesempatan terakhir bagi BGN untuk menunjukkan perubahan dalam pengelolaan anggaran. Jika tidak ada tindakan konkret, mereka siap melakukan langkah lebih lanjut, seperti menggugat lembaga tersebut ke lembaga independen atau media massa.
Protes ini juga menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan program pemerintah. Koalisi MBG Watch menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah kunci untuk memastikan dana publik digunakan secara efisien dan adil. Mereka menyerukan pemerintah untuk melakukan audit yang jujur dan melibatkan perwakilan dari masyarakat sipil dalam proses evaluasi.
Konteks dan Harapan Koalisi
Koalisi MBG Watch telah lama aktif dalam mengawasi berbagai program pemerintah yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Mereka tidak hanya menyoroti masalah anggaran, tetapi juga menyampaikan kepedulian terhadap kesehatan dan nutrisi masyarakat yang kurang mampu.
Agus Sarwono menambahkan bahwa program MBG seharusnya menjadi peluang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, bukan alat untuk menyalurkan keuntungan ke pihak tertentu. “Kita perlu melihat apakah program ini benar-benar memberdayakan masyarakat atau justru memperkaya kelompok tertentu,” katanya.
Dengan aksi ini, Koalisi MBG Watch berharap bisa membuka ruang dialog yang lebih luas dengan pemerintah dan BGN. Mereka juga menginginkan adanya revisi terhadap mekanisme distribusi bantuan agar lebih inklusif dan menghindari korupsi di masa depan. Pemimpin koalisi menekankan bahwa keberhasilan program MBG tergantung pada komitmen pihak yang mengelolanya untuk memperbaiki sistem.
Sejumlah anggota koalisi mengatakan bahwa aksi ini adalah bagian dari upaya mereka untuk memastikan keadilan dalam penggunaan dana publik. “Kami percaya bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana uang mereka digunakan. Jika tidak ada transparansi, kami akan terus bersuara hingga ada perubahan,” tambah salah satu peserta aksi.
Proses ini juga diharapkan menjadi contoh bagaimana masyarakat sipil dapat berperan aktif dalam mengawasi kebijakan pemerintah. Koalisi MBG Watch menilai bahwa keterbukaan informasi dan partisipasi publik adalah aspek yang tidak boleh dipandang remeh dalam pengelolaan program nasional.
Sebagai langkah awal, aksi di kantor BGN ini menjadi sinyal bahwa masyarakat tidak akan diam jika ada indikasi korupsi. Koalisi menantikan respons dari pihak yang berwenang dalam waktu 30 hari, dengan keyakinan bahwa perubahan akan terjadi jika ada komitmen untuk melakukan reformasi.
