KPK Geledah Kantor dan Rumah Dinas Bupati Muara Enim
Meeting Results – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan di beberapa tempat pada Jumat, 12 Juni 2026, dalam rangka mengungkap kasus dugaan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Keseriusan tindakan ini ditunjukkan dengan penggeledahan terhadap kantor Bupati Muara Enim, kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta kediaman Bupati dan tersangka ABN.
Langkah Penyidikan yang Progresif
“Penggeledahan ini menjadi bagian dari upaya penyidik untuk memperkuat petunjuk dan mengumpulkan bukti tambahan,” jelas Budi Prasetyo, juru bicara KPK, dalam pernyataan tertulis pada Sabtu, 13 Juni 2026. Menurutnya, selama proses penyelidikan, tim telah memastikan bahwa setiap langkah dilakukan secara profesional dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Dokumen yang ditemukan akan dianalisis lebih lanjut guna memastikan keterkaitannya dengan sumber bukti yang telah dikumpulkan sebelumnya,” tambah Budi.
Operasi yang dimulai pada Ahad malam hingga Senin, 7-8 Juni 2026, berujung pada penangkapan 10 orang terduga koruptor. Selanjutnya, KPK menetapkan empat dari mereka sebagai tersangka. Mereka adalah Bupati Muara Enim Edison, Abi Nurwardani, Cory Erin Hardi, dan Adi Triyadi, yang merupakan kerabat dekat Edison.
Konstruksi Perkara yang Terungkap
Peristiwa ini berawal dari pertemuan antara Abi Nurwardani dengan Cory Erin Hardi di sebuah hotel di Jakarta pada Sabtu, 6 Juni 2026. Cory adalah pegawai pemasaran PT Millenium Solusi Abadi, yang menjadi vendor untuk proyek pengadaan smart board melalui PT My Icon Technology. Perusahaan yang terlibat dalam proyek tersebut mengajukan anggaran untuk tahun 2025.
“Uang tunai sebesar Rp 500 juta diduga diberikan Abi oleh Cory sebagai bentuk insentif agar pihak swasta dapat mempertahankan hubungan kerja dengan pemerintah daerah,” kata Achmad Taufik Husein, Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK.
KPK mengungkap bahwa uang tersebut diduga terkait dengan beberapa proyek pengadaan sebelumnya. Tidak hanya itu, keberadaan dana tersebut juga diperkirakan diarahkan untuk memastikan kemenangan para rekanan dalam tender berikutnya. Selain Abi, Edison diduga memberikan perintah untuk menerima uang dari berbagai pihak.
Modus Buka-Tutup Rekening
Dalam penyelidikan, KPK menemukan penggunaan rekening nominee sebagai cara menyembunyikan aliran dana dari pihak-pihak terlibat. Abi Nurwardani diduga menjadi pengendali utama atas rekening-rekening tersebut. Selama periode 2025-2026, para rekanan diduga menyerahkan uang ke Edison melalui penarikan tunai dari rekening-rekening ini.
“Uang tersebut kemudian dialirkan kepada Adi Triyadi, yang merupakan orang kepercayaan Edison, sebagai langkah untuk memastikan kepentingan pribadi,” kata Achmad Taufik Husein.
Proses pengadaan barang dan jasa menjadi sorotan karena terbukti terjadi kesepakatan di balik transaksi finansial. KPK menyatakan bahwa dugaan korupsi ini tidak hanya terbatas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi juga melibatkan beberapa lembaga lain di lingkungan pemerintah daerah.
Penetapan Tersangka dan Penahanan
Empat orang yang dikenai tindakan penyidikan termasuk Edison, Abi, Adi, dan Cory. Mereka diperiksa selama 20 hari terhitung hingga 28 Juni 2026. Setiap tersangka dijerat berdasarkan pasal-pasal berbeda dalam undang-undang anti korupsi. Edison dan Abi dipersangkakan dengan Pasal 12 huruf a dan/atau b, serta Pasal 12B UU Pemberantasan Korupsi. Sementara itu, Cory dikenai pasal 605 huruf a dan b, serta Pasal 606 ayat 1 KUHP.
Dalam konferensi pers yang digelar KPK pada Selasa, 9 Juni 2026, di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, dijelaskan bahwa konstruksi kasus ini didasarkan pada dugaan penggunaan uang negara untuk kepentingan pribadi. Edison diduga mengarahkan dana tersebut sebagai insentif untuk memperoleh keuntungan dalam proyek pemerintah.
Pemerintah Kabupaten Muara Enim menjadi sorotan karena dugaan kesepakatan antara pelaku usaha dan pejabat daerah. Modus buka-tutup rekening nominee serta setoran tunai berperan penting dalam menyembunyikan aliran dana. KPK memastikan bahwa seluruh proses penyidikan telah mengikuti standar operasional yang ketat, termasuk pengambilan bukti yang terstruktur dan relevan.
Kasus ini menjadi contoh bagaimana KPK terus mengungkap praktik korupsi di berbagai sektor pemerintahan. Dengan langkah-langkah seperti geledah dan operasi tangkap tangan, lembaga anti korupsi ini berusaha memastikan bahwa setiap kejahatan korrupsi terungkap secara menyeluruh. Tidak hanya itu, KPK juga berharap bahwa upaya ini dapat mencegah terjadinya praktik serupa di masa mendatang.
Edison, selaku Bupati Muara Enim, menjadi tokoh utama dalam kasus ini. Ia diduga memiliki peran penting dalam mengarahkan pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan pribadi. KPK menegaskan bahwa kasus ini menggambarkan kerja sama antara pihak swasta dan pejabat publik untuk menguntungkan diri sendiri. Penetapan tersangka dan penahanan selama 20 hari menunjukkan komitmen KPK untuk menuntut pelaku korupsi dengan tegas.
Sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi, KPK juga memperlihatkan sistem investigasi yang sistematis. Dengan menelusuri transaksi finansial dan dokumentasi proyek, tim penyidik berusaha membangun konstruksi pembuktian yang kuat. Hal ini sangat penting dalam menghadapi tuntutan hukum yang akan dijalani para tersangka.
