Bos Produsen Whip Pink Minta Gelar Perkara Khusus

Bos Produsen Whip Pink Minta Gelar: Eksekutif Utama Produsen Whip Pink Ajukan Permohonan Perkara Khusus Pasca Penahanan Tempatdonasi.com – Dua pejabat

Eksekutif Utama Produsen Whip Pink Ajukan Permohonan Perkara Khusus Pasca Penahanan

Tempatdonasi.com – Dua pejabat tinggi PT Suplaindo Sukses Sejahtera, perusahaan yang memproduksi gas tawa nitrous oxide dengan merek dagang Whip Pink, kini berada dalam tahanan Badan Reserse Kriminal Polri. Bos Produsen Whip Pink Minta Gelar Perkara Khusus – Langkah hukum ini diambil untuk memastikan proses penyidikan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Kedua individu tersebut, yang dikenal dengan inisial AH dan JH, telah menjalani penahanan sejak hari Rabu tanggal 22 Juli 2026 di fasilitas Rumah Tahanan Bareskrim Polri.

Uji Validitas Dasar Hukum Melalui Perkara Khusus

Rizky Hariyo Wibowo, kuasa hukum yang mewakili kedua tersangka, menyampaikan bahwa kliennya telah mengajukan permohonan resmi untuk menggelar perkara khusus. Menurut pengacara tersebut, penjeratan UU Kesehatan terhadap kliennya dinilai kurang tepat. Ia berpendapat bahwa nitrous oxide (NO) sebenarnya merupakan bahan tambahan pangan, sehingga penanganan hukum seharusnya mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang pangan, bukan hukum kesehatan.

“Kami mengajukan permohonan gelar perkara khusus untuk menguji dasar hukum yang digunakan oleh Bareskrim,” jelas Rizky saat memberikan keterangan di Gedung Bareskrim Polri pada Kamis, 23 Juli 2026.

Permohonan ini menjadi penting karena menyangkut kejelasan status hukum produk Whip Pink yang selama ini beredar di masyarakat. Bos Produsen Whip Pink Minta Klarifikasi – Melalui mekanisme perkara khusus, kedua tersangka berharap dapat memperoleh kepastian hukum yang lebih komprehensif terkait status produk yang mereka produksi dan distribusikan.

Fungsi Nitrous Oxide dalam Sektor Kuliner

Rizky lebih lanjut menjelaskan bahwa nitrous oxide atau yang secara kimiawi dikenal sebagai dinitrogen monoksida merupakan zat yang lazim dimanfaatkan sebagai bahan pengembang dalam pembuatan kue. Ia juga menegaskan bahwa kliennya melakukan seleksi ketat terhadap setiap permintaan pembelian Whip Pink. Produk ini memang masuk dalam kategori yang digunakan secara luas oleh pelaku industri kuliner.

“Whip Pink itu masuk dalam industri kuliner,” tegasnya.

Pengacara tersebut juga mengakui bahwa produk Whip Pink saat ini belum memiliki izin edar resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Namun, ia mengklaim bahwa telah dilakukan audiensi dengan BPOM untuk membahas proses perizinan produk tersebut ke depannya. Bos Produsen Whip Pink Minta Penjelasan – Audiensi ini bertujuan untuk memahami regulasi yang akan berlaku bagi produk serupa di masa mendatang.

“BPOM tidak memberikan gambaran yang komprehensif (soal izin). Hanya bilang aturannya belum ada,” ungkapnya.

Prosedur Penahanan dan Kedudukan Hukum Tersangka

Komisaris Besar Zulkarnain Harahap, Kepala Subdirektorat III Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, mengonfirmasi bahwa kedua tersangka akan ditahan hingga tanggal 10 Agustus 2026. Durasi penahanan ini mencapai dua puluh hari sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Proses penahanan dilakukan setelah kedua tersangka memenuhi panggilan pemeriksaan kedua sebagai tersangka pada Kamis, 23 Juli 2026.

“Selama dua puluh hari,” kata Zulkarnain dalam keterangan tertulis yang dirilis pada Kamis, 23 Juli 2026.

Zulkarnain menjelaskan bahwa AH dan JH memiliki peran berbeda namun saling berkaitan dalam pengelolaan PT SSS. Berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan, AH merupakan pemilik sekaligus pengelola perusahaan. Sementara itu, JH memegang kedudukan formal secara hukum dengan namanya tercatat sebagai pemilik dalam Nomor Induk Berusaha (NIB) dan akta pendirian perusahaan perorangan PT SSS.

Kedua tersangka telah ditjerat dengan Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Penyidik menjerat keduanya dengan pasal tersebut karena dugaan penyalahgunaan gas NO bermerek Whip Pink yang diproduksi tanpa memiliki legalitas maupun izin edar dari BPOM untuk produk gas tawa bermerek Whip Pink.

Implikasi Kasus terhadap Regulasi Produk

Kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut produk yang digunakan secara luas dalam industri kuliner namun belum memiliki regulasi yang jelas dari otoritas terkait. Permohonan perkara khusus yang diajukan diharapkan dapat memberikan kejelasan hukum bagi kedua tersangka maupun bagi perkembangan regulasi produk serupa di masa mendatang. Bos Produsen Whip Pink Minta Kejelasan – Melalui proses hukum ini, diharapkan akan muncul pedoman yang lebih komprehensif untuk produk-produk sejenis yang beredar di pasaran Indonesia.