Pemprov DKI Jakarta Bantah CCTV di Bundaran HI Mati Saat Demo Mahasiswa
Special Plan – Dalam rangka merespons isu yang beredar soal kamera CCTV di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI) tidak berfungsi selama aksi demonstrasi yang dihadiri ratusan mahasiswa, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan pernyataan resmi. Dikabarkan, sejumlah kamera pengawas di sekitar Bundaran HI sempat bermasalah, namun juru bicara gubernur, Chico Hakim, membantah klaim tersebut.
Kondisi CCTV di Bundaran HI
Chico Hakim mengungkapkan bahwa Pemprov DKI Jakarta memiliki sepuluh kamera CCTV yang beroperasi di kawasan Bundaran HI. Menurutnya, tidak ada kejadian kamera-kamera ini mati selama aksi demo berlangsung. “Seluruh kamera dalam kondisi aktif, meski ada kemungkinan akses dari publik terbatas karena kendala teknis,” jelas Chico dalam pernyataannya pada Jumat, 12 Juni 2026.
“Kalaupun ada keterlambatan, itu karena banyaknya permintaan akses dari masyarakat,” kata Chico.
Keterlibatan CCTV Luar Pemprov DKI
Di samping kamera yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta, Chico Hakim menyebutkan bahwa terdapat beberapa kamera CCTV lainnya yang dikelola pihak ketiga di sekitar Bundaran HI. Namun, ia tidak mampu memastikan apakah kamera-kamera tersebut masih hidup atau mati saat aksi berlangsung. “Kami tidak mengontrol semua kamera di area tersebut,” tambahnya.
Pernyataan dari Media Sosial Threads
Selang beberapa hari sebelumnya, akun media sosial Threads dengan username @corneliusvito menyebarkan informasi bahwa seluruh kamera CCTV di Jakarta Pusat, termasuk Bundaran HI, mati total. “Semua CCTV di kawasan Bundaran HI tidak berfungsi, lihat contoh di MT Haryono yang tidak nyala,” tulis akun tersebut dalam postingannya.
Konteks Aksi Demonstrasi
Aksi demonstrasi yang terjadi di Bundaran HI diikuti oleh mahasiswa dari berbagai kampus, seperti Universitas Indonesia, Institut Pertanian Bogor (IPB), dan Universitas Pancasila. Mereka berkumpul untuk menyampaikan aspirasi terkait isu ekonomi, kebijakan pemerintah, dan beberapa tuntutan spesifik. Menurut pantauan Tempo, mahasiswa terlihat berkumpul di lokasi tersebut dengan semangat tinggi.
Kebijakan Polri dalam Pengaturan Demonstrasi
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Budi Hermanto, mengungkapkan bahwa pihaknya melarang aksi demonstrasi di Bundaran HI karena lokasi itu dianggap sebagai pusat kegiatan masyarakat dan perekonomian. “Kami mengarahkan massa ke Patung Kuda atau depan Gedung DPR/MPR agar tidak mengganggu lalu lintas dan keamanan,” jelas Budi dalam pernyataannya.
“Kawasan Bundaran HI bukan tempat yang ideal untuk unjuk rasa karena intensitas penggunaannya tinggi,” kata Budi.
Organisasi Mahasiswa yang Terlibat
Aksi demonstrasi tersebut diinisiasi oleh berbagai organisasi mahasiswa, termasuk BEM Universitas Indonesia, BEM KM IPB, dan BEM PNJ. Mereka menyatakan bahwa tuntutan yang diajukan mencakup berbagai isu, seperti pengelolaan anggaran negara dan kebijakan harga bahan bakar. “Kami ingin memastikan bahwa masyarakat melihat langsung kondisi yang terjadi di Bundaran HI,” ujar salah satu perwakilan.
Daftar Tuntutan Mahasiswa
Menurut Ketua BEM UI, Athof Ma’shum Imawan, demonstran memiliki lima tuntutan utama yang akan dibacakan. Pertama, menghentikan pemborosan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Kedua, menurunkan harga kebutuhan pokok serta bahan bakar minyak (BBM). Ketiga, menghentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih. Keempat, menekan militerisme di ranah sipil. Kelima, meminta Prabowo mengakui kesalahan pemerintah.
“Kami menilai bahwa kebijakan pemerintah perlu direvisi agar lebih transparan dan berpihak pada rakyat,” ujar Athof.
Impak dan Persepsi terhadap Aksi Demonstrasi
Aksi demonstrasi yang berlangsung di Bundaran HI menimbulkan berbagai persepsi dari masyarakat. Sebagian menganggap bahwa kamera CCTV yang tidak berfungsi menjadi kelemahan pemerintah dalam mengawasi kegiatan protes, sementara lainnya memandang ini sebagai kesempatan untuk menyoroti isu-isu yang belum terpecahkan. Dalam situasi tersebut, Polri mengambil langkah-langkah pengamanan dengan menempatkan blokade di sekitar area tersebut.
Koordinasi dengan Pihak Terkait
Budi Hermanto menjelaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan berbagai lembaga, termasuk BEM, untuk menentukan titik yang lebih aman untuk aksi demonstrasi. “Kami ingin memastikan kegiatan unjuk rasa tidak mengganggu jalur utama dan mengurangi risiko kekacauan,” tambah Budi. Koordinasi ini diharapkan dapat menyeimbangkan hak-hak aktivis dengan kepentingan publik.
Perspektif Tentang Kesadaran Publik
Dalam konteks ini, keberadaan CCTV menjadi penting dalam memastikan transparansi aksi demonstrasi. Meski Pemprov
