Istana Cek Dugaan Ketua BEM FH UBK Terima Uang Seusai Demo

Istana Periksa Dugaan Penerimaan Dana oleh Ketua BEM FH UBK Usai Aksi

Tempatdonasi.com – Kementerian Sekretaris Negara melalui Wakil Menterinya, Bambang Eko Suhariyanto, mengatakan belum mengungkapkan informasi spesifik mengenai dugaan adanya aliran dana ke sejumlah anggota pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (UBK). Dugaan ini muncul setelah Ketua BEM FH UBK, Muhammad Abdimaludin, mengungkapkan bahwa dirinya menerima uang tertentu saat mengikuti aksi demonstrasi dengan tema “Tata Ulang Indonesia” pada 15 Juni 2026.

Dugaan Penerimaan Dana

Abdi, sebagai pemimpin aksi, mengakui menerima dana dalam jumlah tertentu dari pihak yang tidak diungkapkan. Pengakuan ini menyebar di berbagai platform media sosial, khususnya melalui video pendek yang diunggah di akun Instagram @marhaenpress. Dalam rekaman tersebut, Abdi menyatakan bahwa uang tersebut diberikan untuk memastikan massa yang dipimpinnya tidak melakukan pergerakan ke kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat.

“Terkait persoalan yang menjadi pembicaraan, terkait dana itu, saya memang menerima,” ujarnya dalam tayangan yang Tempo lihat pada Selasa, 23 Juni 2026.

Abdi tidak memberikan angka pasti mengenai total dana yang diterimanya. Namun, ia mengatakan uang tunai yang diterima berkisar 20 persen dari jumlah yang dijanjikan. Menurut Abdi, dana tersebut digunakan untuk berbagai keperluan pribadi, serta didistribusikan kepada alumnus UBK, pengurus BEM FH UBK, dan juga jajaran pengurus BEM Fakultas Ekonomi (FE) UBK.

“Rp 2,5 juta ke dua alumnus, Rp 2 juta ke Wakil saya, 2 juta ke Mubarak, dan 2 juta ke BEM FE UBK,” tambahnya.

Dana yang disebutkan tersebut, menurut Abdi, diberikan melalui seorang anggota kepolisian yang dikenalnya dari seorang alumni UBK. Pemberian dana ini disebut sebagai upaya agar massa yang bergerak di bawah komandonya tidak melanjutkan aksi ke Patung Kuda. Selain itu, para mahasiswa juga dijanjikan untuk bersedia melakukan mediasi tertutup dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Konteks Aksi Demonstrasi

Aksi demonstrasi yang digelar oleh mahasiswa UBK pada 15 Juni 2026 memang memicu perhatian publik. Massa bergerak dari kampus UBK di Cikini menuju kawasan Patung Kuda, tetapi sempat terjadi gesekan dengan polisi di Tugu Tani. Aksi ini diikuti oleh sejumlah besar mahasiswa yang menuntut perubahan terkait proyek MBG (Makan Bergizi Gratis) dan Koperasi Desa Merah Putih.

Sebelumnya, para pimpinan aksi telah bertemu dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam pertemuan tersebut, sebanyak 15 perwakilan mahasiswa hadir dan membahas tuntutan mereka selama 60 menit. Topik utama yang menjadi fokus adalah keluhan terkait proyek MBG dan Koperasi Desa Merah Putih. Pembicaraan ini dianggap sebagai upaya untuk menyelesaikan polemik yang terjadi selama aksi.

“Pak Wapres mencatat poin-poin tuntutan kami, di antaranya evaluasi dan perbaikan segala bentuk yang janggal di negara hari ini seperti makan bergizi gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih,” kata Abdi setelah mediasi di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Senin, 15 Juni 2026.

Persetujuan untuk mediasi tertutup ini terjadi setelah aksi mahasiswa dianggap mengganggu keamanan di sekitar Patung Kuda. Namun, Abdi menyatakan bahwa jika tuntutan mereka tidak dipenuhi dalam waktu 5 hari, maka mahasiswa akan kembali ke jalan dengan jumlah peserta yang lebih besar. Ini menunjukkan keseriusan mereka dalam menuntut perubahan di berbagai aspek kebijakan pemerintah.

Langkah Selanjutnya

Persoalan dana yang diterima oleh Abdi tidak hanya menjadi isu internal BEM FH UBK, tetapi juga menarik perhatian masyarakat luas. Bambang Eko Suhariyanto menyatakan akan memeriksa latar belakang informasi yang beredar sebelum memberikan pernyataan resmi. “Saya akan cek dulu beritanya, benarnya seperti apa,” kata dia saat diwawancara di DPR, Jakarta, pada Selasa, 23 Juni 2026.

Kehadiran polisi dalam aksi tersebut dilihat sebagai langkah pemerintah untuk mengontrol kemacetan massa. Aksi yang berlangsung pada 15 Juni 2026 dianggap sebagai contoh dari berbagai bentuk pergerakan sosial yang terjadi di Indonesia. Kementerian Sekretaris Negara berupaya memastikan bahwa dana yang diterima Abdi benar-benar digunakan untuk tujuan yang jelas, bukan untuk menekan mahasiswa.

Dalam konteks ini, peran BEM FH UBK menjadi penting. Sebagai organisasi mahasiswa, mereka diharapkan mampu menjadi wadah untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Namun, dugaan penerimaan dana bisa menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi dan objektivitas dalam kegiatan mereka. Bambang Eko Suhariyanto menyatakan bahwa hasil pemeriksaan akan diumumkan secara resmi dalam beberapa hari ke depan.

Isu dana yang diterima Abdi juga memicu respons dari civitas akademika UBK. Mereka menilai bahwa transparansi dalam penerimaan dana harus dipertahankan agar kepercayaan publik terhadap BEM tetap terjaga. Dalam pernyataannya, Abdi menyebutkan bahwa dana tersebut diberikan sebagai bentuk dukungan dari pihak tertentu, tetapi tidak menyebutkan sumber atau alasan pasti.

Perkembangan ini menunjukkan bahwa aksi mahasiswa bisa menjadi titik awal dari berbagai diskusi mengenai pengelolaan dana dan kebijakan pemerintah. Meski begitu, hasil pemeriksaan dari Istana Kementerian Sekretaris Negara diharapkan dapat memberikan penjelasan yang jelas dan memenuhi harapan masyarakat atas transparansi informasi.