Wamensos Dorong Percepatan Sekolah Rakyat di Wilayah 3T

Wamensos Dorong Percepatan Sekolah Rakyat di Wilayah 3T

Tempatdonasi.com – Pada Senin, 6 Juli 2026, Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono mengadakan audiensi bersama DPRD Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat. Pertemuan ini fokus pada kesiapan pembangunan Sekolah Rakyat dan pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk mendukung kebutuhan masyarakat di wilayah 3T, yaitu Tertinggal, Terpencil, dan Terluar. Hadir dalam kesempatan tersebut adalah Wakil Ketua DPRD Teluk Wondama, Soleman JP Karubui, dan beberapa staf ahli serta perwakilan lembaga terkait.

Kesiapan dan Kebutuhan Masyarakat Adat

Audiensi yang dihadiri oleh Tenaga Ahli Menteri Sosial Hendri Kurniawan dan Alif Kamal, serta perwakilan Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Indra Gunawan, menyoroti pentingnya percepatan pengembangan Sekolah Rakyat. Soleman JP Karubui, Wakil Ketua II DPRD Teluk Wondama, menjelaskan bahwa pihaknya mengambil inisiatif untuk memastikan program tersebut dapat berjalan efektif. Menurutnya, dalam beberapa kasus, pemerintah daerah terkadang memperlambat proses, sehingga DPRD perlu langsung melakukan verifikasi untuk memenuhi harapan masyarakat.

Kami mengambil inisiatif dari DPRD. Kami menilai jika pihak eksekutif terlalu lambat, maka DPRD harus langsung melakukan pemeriksaan. Rakyat kami juga menunggu, Pak,” ujar Soleman.

Soleman menyampaikan bahwa masih banyak warga Teluk Wondama yang membutuhkan dukungan rumah dan layanan dasar, khususnya di daerah komunitas adat yang terpencil. Untuk itu, DPRD ingin menerima arahan agar dapat memastikan pemerintah setempat segera mengajukan proposal resmi sesuai ketentuan yang berlaku. Wamensos Agus Jabo menegaskan bahwa usulan program seperti Sekolah Rakyat dan Komunitas Adat Terpencil (KAT) harus diajukan oleh bupati melalui dinas terkait, dengan pendampingan dari Kementerian Sosial.

Peran DTSEN dalam Penyusunan Program

Dalam kesempatan tersebut, Agus Jabo menjelaskan bahwa seluruh program intervensi sosial kini harus berdasarkan DTSEN. Data ini menjadi dasar bagi pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan kebijakan pengentasan kemiskinan, termasuk bantuan sosial, PBI-JK (Program Bantuan Integrasi Jaminan Kesehatan), Sekolah Rakyat, pemberdayaan, dan kebutuhan masyarakat adat.

“Sekarang kita memiliki Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Program-program pembangunan dan pengentasan kemiskinan dari pusat sampai daerah harus berbasis data itu. Kalau tidak menggunakan DTSEN, nanti akan ada masalah,” ujarnya.

Agus Jabo menjelaskan bahwa DTSEN berperan penting dalam memastikan alokasi anggaran yang tepat. Ia menekankan bahwa kemiskinan di wilayah 3T perlu dianalisis secara mendalam melalui data yang akurat, agar program seperti Sekolah Rakyat dapat menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan. Ia juga menyebutkan bahwa data DTSEN digunakan untuk memetakan kebutuhan, sehingga kebijakan yang diusulkan lebih terarah dan efisien.

Optimalkan Kuota PBI-JK

Agus Jabo menyoroti potensi kuota PBI-JK di Teluk Wondama yang masih bisa ditingkatkan. Menurutnya, terdapat sekitar 15 ribu peserta yang belum termanfaatkan secara maksimal. Ia meminta DPRD untuk mendorong pemerintah daerah berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan Badan Pusat Statistik (BPS) setempat agar data penerima dapat diperbaiki, termasuk mengatasi kesalahan pengisian dan kelewatannya.

“Kalau kuotanya masih ada, silakan diusulkan. Itu bisa mengurangi beban APBD. Tolong sampaikan ke Bupatinya dan Dinsos supaya ini diurus,” kata Agus Jabo.

Dalam rangka pengoptimalan kuota tersebut, Wamensos mengingatkan bahwa data DTSEN perlu diupdate secara berkala. Untuk bantuan sosial seperti PKH dan BPNT, pemutakhiran dilakukan setiap tiga bulan, sementara PBI-JK diperbarui setiap bulan karena dinamika data lebih cepat. Pemutakhiran ini diharapkan dapat meningkatkan akurasi informasi dan memastikan bantuan sosial tepat sasaran.

Standar Lahan dan Sertifikat Sekolah Rakyat

Agus Jabo juga memberikan arahan tentang syarat pendirian Sekolah Rakyat. Ia menegaskan bahwa lahan minimal yang dibutuhkan adalah 6,8 hektare, serta sertifikat harus dimiliki oleh pemerintah daerah atau provinsi. Hal ini untuk menghindari sengketa di masa depan, terutama dalam penggunaan lahan yang diperlukan untuk konsep asrama atau boarding school.

“Lahannya 6,8 hektare, sertifikatnya harus punya Pemda atau Pemprov. Tidak boleh punya masyarakat adat atau individu. Kalau punya masyarakat adat, silakan dihibahkan dulu dan diurus administrasinya,” ujarnya.

Menurut Agus Jabo, konsep Sekolah Rakyat yang berbasis asrama dirancang untuk memastikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin di wilayah yang sulit dijangkau. Ia menambahkan bahwa Papua dan Papua Barat masih membutuhkan lebih banyak sekolah jenis ini karena luas wilayahnya dan tingginya jumlah anak yang belum terlayani. DPRD Teluk Wondama dianggap sebagai mitra strategis dalam mempercepat usulan program tersebut.

Sebelumnya, Soleman mengatakan bahwa DPRD telah melakukan beberapa langkah untuk mendukung Sekolah Rakyat. Termasuk memastikan bahwa data masyarakat adat terpencil tercatat secara lengkap, sehingga kebutuhan mereka bisa teridentifikasi dengan jelas. Ia juga menekankan bahwa peran DPRD tidak hanya sekadar pengawas, tetapi sebagai penyalur aspirasi masyarakat kepada pemerintah pusat.

Audisi ini diharapkan menjadi awal dari kolaborasi yang lebih intensif antara DPRD dan Kementerian Sosial dalam membangun infrastruktur pendidikan di wilayah tertinggal. Agus Jabo menjanjikan bantuan teknis dan bimbingan dalam penyusunan proposal, serta mendukung kebijakan yang selaras dengan data DTSEN. Dengan perencanaan yang lebih matang, ia optimis Sekolah Rakyat dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat adat di Teluk Wondama.

Terlepas dari upaya yang telah dilakukan,