2 Faktor Penyebab Kepala Daerah Korupsi Menurut Mendagri

Dua Akar Masalah Korupsi di Kalangan Kepala Daerah: Perspektif Mendagri

Tempatdonasi.com – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti fenomena meningkatnya jumlah pejabat daerah yang terlibat dalam kasus hukum terkait korupsi. Dalam analisisnya, terdapat dua elemen utama yang menjadi pendorong utama perilaku criminal para pemimpin daerah ini.

Sistem Rekrutmen dan Beban Biaya Pilkada

Menurut Tito, faktor pertama yang signifikan adalah mekanisme rekrutmen serta sistem pemilihan kepala daerah yang berlaku saat ini. “Sistem pilkada biaya mahal membuat kepala daerah setelah terpilih ingin mengganti uang yang sudah dikeluarkan,” jelas beliau saat dihubungi pada Ahad, 12 Juli 2026. Beberapa pejabat daerah merasa bahwa pendapatan resmi mereka tidak sebanding dengan ekspektasi dan kebutuhan hidup sebagai seorang pemimpin daerah. “Sehingga mereka mencari tambahan (penghasilan) dengan korupsi,” ujar mantan Kapolri ini dengan tegas. Tingginya biaya kampanye dan operasional selama masa pemilihan menciptakan tekanan finansial yang harus segera diatasi oleh para pemenang. Kondisi ini mendorong sebagian pejabat untuk melakukan berbagai cara dalam mengumpulkan dana tambahan, termasuk melalui praktik-praktik yang melanggar hukum.

Keselamatan Integritas dan Sifat Serakah

Selain faktor struktural, Tito juga menyoroti aspek psikologis dan karakter pribadi. Faktor kedua yang beliau sebutkan adalah sifat serakah yang mempengaruhi integritas seorang kepala daerah. Keserakahan ini, kata dia, membuat kepala daerah ingin terus menambah pundi-pundi penghasilannya bahkan dengan penyelewengan. Ketika seseorang memiliki sifat tamak, batas antara kebutuhan dan keinginan menjadi kabur. Hal ini memungkinkan pejabat daerah untuk membenarkan tindakan-tindakan yang sebenarnya sudah melampaui kewajaran dalam pengelolaan keuangan daerah.

Koordinasi dengan Lembaga Terkait

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Kementerian Dalam Negeri telah memulai berbagai inisiatif preventif dan represif. Tito berujar Kementerian Dalam Negeri melakukan kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan sejumlah lembaga terkait untuk memitigasi tindak pidana rasuah kepala daerah. Selain itu, digitalisasi juga menjadi salah satu solusi yang ditawarkan. Tito menyatakan kementeriannya juga membuat sistem digitalisasi program keuangan pemerintahan daerah untuk memantau dan mengelola keuangan daerah lebih transparan. Namun, perlu dicatat bahwa peran Kemendagri memiliki batasan tertentu. “Namun kami bukan atasan yang punya kewenangan komando seperti pada organisasi TNI dan Polri,” ucap Tito.

Data Kasus Korupsi Terbaru

Dalam satu bulan terakhir, tiga kepala daerah ditetapkan tersangka dugaan perkara korupsi. Ketiganya ialah Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby, Bupati Langkat Syah Afandin, dan terbaru Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Sepanjang tujuh bulan pertama di 2026, sudah ada sepuluh kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Lebih luas lagi, data Indonesia Corruption Watch menunjukkan ada 365 kepala daerah menjadi tersangka kasus korupsi sepanjang 2010 hingga 2024. Modus korupsi kepala daerah, dalam temuan ICW, didominasi dengan praktik jual dan beli jabatan, hingga penyelewengan proyek pengadaan barang serta jasa pemerintah daerah.

Korupsi Kepala Daerah Jadi Budaya. Masih Bisakah Dihentikan?