Main Agenda: Komisi IX DPR Dukung Motor BGN Dihibahkan ke Guru Honorer

Komisi IX DPR Dukung Motor BGN Dihibahkan ke Guru Honorer

Tempatdonasi.com – Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengungkapkan dukungan terhadap rencana penghibahan sepeda motor listrik yang telah dibeli melalui anggaran Badan Gerakan Nasional (BGN) kepada guru honorer di berbagai wilayah Indonesia. WAKIL Ketua Komisi IX, Yahya Zaini, mengatakan bahwa langkah tersebut menjadi solusi untuk memastikan aset yang telah diperoleh tetap berkontribusi pada kepentingan masyarakat. Meski setuju, ia juga menyoroti masalah yang muncul dalam proses pengadaan kendaraan tersebut.

Langkah Hibah sebagai Efisiensi Anggaran

Menurut Yahya, penghibahan menjadi strategi agar pengeluaran negara tidak sia-sia. Ia menjelaskan bahwa sepeda motor listrik tersebut direncanakan untuk digunakan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sebuah unit yang bertugas mendistribusikan program makan bergizi gratis (MBG) ke berbagai daerah. Namun, kritik terhadap pengadaan tidak hilang meski dukungan terhadap hibah telah disampaikan.

“Dalam rapat dengan Komisi IX, Ibu Arumsari menyatakan bahwa motor listrik itu akan dihibahkan kepada para guru honorer. Saya merasa setuju dengan ide tersebut,” kata Yahya dalam pernyataan resmi yang dikutip pada Selasa, 23 Juni 2026.

Kritik Terhadap Proses Pengadaan

Yahya mengungkapkan bahwa sejak awal ia mempertanyakan keperluan pengadaan motor listrik untuk operasional SPPG. Menurutnya, kendaraan tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan pengelola program makan bergizi gratis. “Mereka tidak memerlukan mobilitas tinggi dalam bekerja,” ujarnya.

Ia juga menyebutkan adanya ketidakpuasan terhadap transparansi informasi selama proses pengadaan. Komisi IX DPR, menurut Yahya, belum pernah menerima laporan lengkap mengenai pembelian motor listrik tersebut. Hal ini, ia menilai, menghambat fungsi pengawasan anggaran yang seharusnya dilakukan lembaga legislatif.

“Komisi IX tidak pernah memperoleh data atau penjelasan mengenai motor listrik itu. Ini membuat kami sulit menilai apakah pengadaannya benar-benar efektif,” tambah Yahya.

Kualitas Perusahaan Penyedia Kendaraan

Yahya menambahkan bahwa perusahaan yang memenangkan pengadaan motor listrik tidak memiliki jaringan dealer atau layanan purna jual yang memadai. Menurutnya, hal ini menimbulkan kecurigaan mengenai profesionalisme penyedia barang tersebut. “Perusahaan pemenang tidak memiliki tempat service atau dealer, sehingga risiko kerusakan bisa tinggi,” katanya.

Dugaan Penggelembungan Harga

Salah satu isu yang paling menyakitkan dalam proses pengadaan, menurut Yahya, adalah adanya dugaan kenaikan harga (markup) yang tidak jelas. Ia menyebut bahwa penggelembungan biaya bisa menjadi penyebab utama pemborosan anggaran. “Yang paling disesalkan adalah harga motor yang dianggap terlalu mahal,” ujar Yahya.

Menanggapi hal ini, Tempo berupaya menghubungi Juru Bicara BGN, Agustina Arumsari, untuk memperjelas rencana penghibahan. Namun, hingga berita ini ditulis, Arum belum memberikan jawaban yang jelas. Di sisi lain, dalam konferensi pers di kantor BGN, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada Kamis, 18 Juni 2026, Arum menyampaikan bahwa pengadaan barang pada 2025 telah diverifikasi secara rinci.

“Seluruh pengadaan barang tahun 2025 telah dicek satu per satu. Kami berharap semua aset bisa dimanfaatkan secara optimal. Meski begitu, detail penjelasan tentang setiap barang masih dalam pembahasan bersama tim, apalagi ada proses yang sedang dikejar oleh kejaksaan,” katanya.

Pengakuan atas Efisiensi Anggaran

Arumsari menegaskan bahwa BGN bertujuan untuk menghindari kesalahan serupa dalam pengeluaran anggaran. Ia menyatakan bahwa penghibahan motor listrik merupakan bagian dari upaya efisiensi dan penggunaan sumber daya secara bijak. “Ini merupakan salah satu cara kami memastikan pengeluaran tidak sia-sia,” ujar Arum.

Sebagai informasi tambahan, BGN telah mengalokasikan dana dalam beberapa proyek besar, termasuk pembelian sepeda motor listrik tersebut. Namun, adanya kritik dari Komisi IX mengingatkan bahwa transparansi dan kualitas pengadaan tetap menjadi fokus utama. Arum menyetujui bahwa pengadaan barang harus diperiksa ulang, terutama untuk memastikan manfaatnya terhadap masyarakat.

Peran Komisi IX dalam Memantau Anggaran

Komisi IX DPR memiliki tugas penting dalam memantau penggunaan anggaran BGN. Meski telah menerima informasi dari pihak internal, Yahya menyatakan bahwa lebih banyak data yang diperlukan untuk mengevaluasi keberhasilan program tersebut. “Kami berharap BGN lebih aktif memberikan detail mengenai pengadaan barang, terutama yang masih dalam proses verifikasi,” imbuhnya.

Langkah penghibahan ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi guru honorer, yang secara rutin menghadapi tantangan dalam akses transportasi. Sepeda motor listrik, menurut rencana, akan menjadi alat bantu untuk meningkatkan efisiensi kerja mereka, terutama di daerah yang memiliki jarak tempuh jauh. Namun, keberhasilan program ini tergantung pada keterlibatan Komisi IX dalam pengawasan yang lebih ketat.

Kemitraan Antara DPR dan BGN

Kemitraan antara DPR dan BGN menjadi penting dalam memastikan program-program nasional berjalan lancar. Meski ada kritik, Yahya menilai bahwa langkah penghibahan adalah upaya positif. “Ini menunjukkan komitmen lembaga legislatif untuk memberikan manfaat bagi masyarakat, meski perlu lebih banyak pertimbangan di masa depan,” ujarnya