Anggota DPR: Perubahan Latsarmil Jangan Sebatas Nama

Anggota DPR: Perubahan Latsarmil Jangan Hanya Jadi Perubahan Nama

Tempatdonasi.com – Beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengkritik keputusan Kementerian Pertahanan yang mengubah istilah program latihan calon manajer koperasi desa merah putih dari “Latihan Dasar Militer” (Latsarmil) menjadi “Latihan Bela Negara dan Manajerial.” Komisi I DPR Oleh Soleh, yang memimpin kelompok pengusul perubahan ini, mengingatkan bahwa rebranding program tersebut harus didukung dengan perbaikan substansi, bukan sekadar memperbarui nama. Menurut Oleh, transformasi ini perlu mencakup penyederhanaan metode pembelajaran, penyempurnaan materi pelatihan, serta penyesuaian sistem pelaksanaan agar lebih relevan dengan kebutuhan pengelola koperasi.

Pernyataan Politikus PKB

Oleh Soleh menekankan bahwa pelatihan harus diarahkan ke peningkatan kapasitas manajerial, bukan hanya mendidik keahlian militer. Ia berujar, “Perubahan ini tidak boleh hanya menjadi perubahan nomenklatur. Programnya harus betul-betul diubah, baik materi, metode maupun pelaksanaannya,” dalam keterangan tertulis yang diterbitkan Selasa, 30 Juni 2026. Menurut politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, Latsarmil yang sebelumnya mengutamakan aspek fisik dan disiplin pasukan militer, dinilai tidak tepat karena tidak sejalan dengan tugas utama calon pengelola koperasi, yaitu mengelola usaha komunitas secara efektif.

Kritik Terhadap Pendekatan Fisik

Dalam penjelasannya, Oleh mengungkapkan bahwa Kementerian Pertahanan seharusnya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program latihan tersebut. Ia menyoroti risiko korban jiwa yang terjadi selama pelaksanaan Latsarmil, seperti kejadian lima peserta meninggal dalam sepuluh hari pertama. “Evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh agar pelatihan lebih efektif, relevan dengan kebutuhan peserta, dan yang paling penting tidak lagi menimbulkan korban jiwa,” tambah Oleh. Ia menilai metode latihan fisik yang intensif, seperti lari maraton atau latihan baris-berbaris, tidak selaras dengan tujuan penguatan kapasitas manajerial.

Rivqy Abdul Halim: Pendekatan Berbeda untuk Koperasi

Sementara itu, anggota Komisi VI DPR Rivqy Abdul Halim mengusulkan penyesuaian durasi pelatihan. Menurutnya, pengurangan durasi dari satu bulan menjadi lima belas hari akan memungkinkan fokus lebih besar pada pendampingan langsung di koperasi yang telah sukses. Rivqy menilai bahwa pendekatan seperti itu bisa memberikan pembekalan praktis bagi calon manajer, daripada hanya melatih keterampilan fisik. “Pembekalan harus berupa kegiatan yang mendukung pengelolaan koperasi secara efektif, bukan sekadar menitikberatkan pada fisik,” ujarnya.

Rivqy juga mengingatkan bahwa program latihan harus mengikuti model keberhasilan koperasi di negara-negara maju seperti Jepang dan Belanda. Di Jepang, koperasi berkembang melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia, sementara di Belanda, pengelolaan koperasi besar bergantung pada manajer yang memiliki kompetensi bisnis dan akuntabilitas tinggi. “Indonesia perlu mengadopsi praktik-praktik terbaik tersebut. Program koperasi desa/kelurahan merah putih akan berhasil apabila dikelola oleh sumber daya manusia yang profesional, berintegritas, memahami bisnis, dan dibina secara berkelanjutan,” tambah Rivqy.

Kementerian Pertahanan: Tujuan Perubahan Jelas

Kementerian Pertahanan menyatakan bahwa perubahan istilah latihan dasar militer menjadi “Latihan Bela Negara dan Manajerial” adalah bagian dari evaluasi menyeluruh setelah terjadi kejadian luka berat hingga kematian lima peserta. Kepala Biro Informasi Pertahanan Brigadir Jenderal Rico Ricardo Sirait mengatakan bahwa penyederhanaan nama dilakukan untuk menggambarkan tujuan utama kegiatan, yaitu memperkuat karakter peserta, disiplin, dan kapasitas manajerial. “Ke depan kegiatan tersebut ditegaskan sebagai Latihan Bela Negara dan Manajerial, bukan lagi menggunakan istilah Latsarmil,” ujarnya dalam keterangan tertulis pada Senin, 29 Juni 2026.

Menurut Rico, perubahan nomenklatur juga bertujuan untuk memudahkan pemahaman masyarakat tentang fokus program. “Jadi untuk memperjelas bahwa tujuan latihan ini bukan membentuk kemampuan militer,” tambah jenderal bintang satu ini. Ia menambahkan bahwa kegiatan fisik yang dilakukan dalam sisa waktu pelatihan kini hanya terbatas pada senam atau olahraga pagi, apel, baris-berbaris, pengenalan lingkungan, dan kegiatan lapangan ringan. Perubahan ini diharapkan mengurangi intensitas latihan taktis dan fisik, sekaligus meminimalkan risiko cedera atau kematian.

Konteks dan Reaksi Terhadap Perubahan

Program Latsarmil telah berlangsung selama beberapa tahun, dengan total peserta mencapai 35.476 orang pada gelombang pertama. Angka tersebut terdiri dari 30.000 calon pengelola Kopdes Merah Putih dan 5.476 calon pengelola Kampung Nelayan Merah Putih, yang berlangsung dari 17 Juni hingga 31 Juli 2026. Meski ada upaya untuk mengubah nuansa pelatihan, beberapa anggota DPR tetap mengkritik keputusan Kementerian Pertahanan karena masih ada kesan eksternalisasi program ke bentuk militer.

Oleh Soleh menyoroti bahwa nama Latsarmil menciptakan kesan program ini mengutamakan aspek fisik, sementara tujuan utamanya adalah membangun kapasitas pengelola koperasi. Ia berharap Kementerian Pertahanan bisa berkolaborasi dengan lembaga keuangan dan pelatih manajerial untuk merancang sistem pelatihan yang lebih sesuai. “Tujuan program ini harus jelas: memberdayakan masyarakat, bukan membentuk prajurit,” ujarnya. Rivqy Abdul Halim, di sisi lain, menekankan pentingnya pendekatan praktis dalam melatih manajer koperasi, termasuk magang bersama pelaku usaha profesional untuk memperkaya pengalaman.

Kesehatan dan Efektivitas Pelatihan

Kejadian lima peserta meninggal selama pelatihan memicu revisi mendadak dari Kementerian Pertahanan. Pemangkasan kegiatan fisik yang berat dan taktis disebut sebagai upaya untuk mengurangi risiko kecelakaan, terutama di kalangan peserta yang mungkin belum terlatih secara optimal. Namun, anggota DPR tetap mengingatkan bahwa kesehatan calon manajer harus menjadi prioritas utama. Oleh Soleh menilai, program sebelumnya kurang memperhatikan aspek medis dan kesiapan fisik peserta, yang bisa berdampak pada keberhasilan pelatihan.

Rico Ricardo Sirait menjelaskan bahwa kegiatan latihan yang diubah masih menyertakan elemen disiplin dan pembiasaan. “Durasi latihan fisik ditekankan pada pengenalan lingkungan dan kebugaran dasar, bukan latihan yang ekstrem,” katanya. Meski demikian, beberapa anggota DPR menilai perubahan ini tidak cukup untuk mengatasi kritik yang muncul. Mereka menekankan bahwa koperasi desa merah putih membutuhkan pendekatan yang